DPR Boikot Pembahasan Anggaran, Merugikan Rakyat
Rencana DPR untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam pembahasan anggaran dinilai tidak tepat. Hal itu dapat mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Kalau kemudian boikot itu dipaksakan dan terjadi deadlock sehingga anggaran tidak dihasilkan, maka yang akan rugi adalah rakyat Indonesia. Isu penolakan Menkeu Sri Mulyani Indarwati (SMI) dalam sidang dan rapat-rapat di DPR sebagai tindakan tidak dewasa. Tindakan itu berarti memboikot pemerintah. Persoalan kasus Century yang sudah diputus dalam paripurna DPR sudah diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Karena itu, semua pihak harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memberi kesempatan kepada lembaga penegak hukum bekerja.
DPR seharusnya tidak menggunakan proses pembahasan anggaran sebagai senjata untuk membuat skor politik. Bayangkan program-program untuk membantu rakyat seperti subsidi BBM, bantuan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan tidak dapat disalurkan. Kalau itu yang terjadi maka rakyat akan menyalahkan DPR.
Untuk itu para politisi harus menunjukan sikap kenegarawanan dalam berpolitik. DPR sudah menghasilkan rekomendasi atas kasus century. Seharusnya semua pihak, terutama DPR, menghormati proses hukum. Kita harus menempatkan hukum dan rakyat sebagai subjek utama. Biarkan mereka menindaklanjutinya dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Jangan lagi dipolitisir dengan mengembangkan isu SMI tak lagi dipercaya.
Ronald Surbakti
Jl. Tebet Barat I/19
Jakarta Selatan
DPR WAJIB MENUNGGU PROSES HUKUM, JANGAN MAIN EMOSI BOIKOT2 HAK RAKYAT.
bang komen
Maret 25, 2010