Pasca deklarasi pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono di Bandung, kata “neolib”, atau neoliberal, liberalisme baru, menjadi kata yang populer dikalangan pengamat dan masyarakat. Cawapres Boediono dituduh sebagai tokoh neolib. Sebenarnya apa sih neolib atau neoliberalime itu? Apakah neolib itu merugikan rakyat, atau sebaliknya menguntungkan rakyat.

Neoliberalisme telah menjadi polemik yang sekaligus menjadi platform pembeda di antara calon presiden yang bersaing dalam pemilu mendatang, dengan membandingkan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, walaupun membantah berulang kali, tetap saja dicap kaum neolib. Sebaliknya pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo sama-sama mengklaim penganut sekaligus pembela paham ekonomi kerakyatan. Tanpa penjelasan yang memadai tentang perbedaan di antara dua paham ekonomi itu, para calon presiden ramai-ramai terjun ke pasar. Di sana mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak menganut neolib.

Jusuf Kalla seorang capres yang pertama dan yang paling rajin mengunjungi pasar, mulai mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, kemudian ke Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Ke mana-mana Jusuf Kalla pergi, pasar selalu menjadi tempat yang dikunjungi. Capres SBY juga mengunjungi Pasar Sukowati di Denpasar, Bali. Kunjungan SBY ke pasar diantaranya untuk menepis tuduhan terhadap dirinya sebagai orang neolib. Megawati yang mampu menciptakan drama ‘wong cilik’ dengan memilih Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai lokus deklarasi juga terjun ke pasar. Dalam rangka pembuatan iklan yang memperlihatkan keberpihakannya kepada ekonomi kerakyatan, Mega masuk Pasar Blok A di Jakarta Selatan. Sama-sama mengunjungi pasar oleh kedua kubu yang sedang mencari poin perbedaan memperjelas bahwa mereka sesungguhnya tidak menghayati betul distingsi antara kerakyatan dan neolib.

Di dunia ini sesungguhnya tidak ada negara yang melaksanakan neoliberalisme maupun ekonomi kerakyatan secara murni. Neoliberalisme sebagai paham yang mendewakan pasar tanpa campur tangan negara terlalu banyak ternyata memerlukan banyak regulasi atau intervensi. Tidak mungkin sebuah perekonomian bebas dari intervensi negara. Sebaliknya, paham ekonomi kerakyatan tidak bisa mengunci pintu rapat-rapat dari pengaruh dan mekanisme pasar. Baik karena pengaruh globalisasi maupun pengaruh kebutuhan pertumbuhan dan kesejahteraan itu sendiri. Semakin sebuah bangsa keluar dari kemiskinan karena perkembangan ekonomi yang membaik, dia mau tidak mau harus membuka diri untuk diekspos atau mengekspos mekanisme pasar.

Pasar bebas merupakan ciri utama leiberalisme dan neoliberalisme. Liberalisme sangat percaya pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah, sehingga menguntungkan bagi pengusaha yang sedikit dan merugikan rakyat. Sedangkan neoliberalisme juga mementingkan pasar bebas tetapi ada campur tangan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah membuat regulasi atau aturan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat.

Jadi siapa yang neolib diantara para kandidat pilpres 2009, karena mereka sama-sama getol memperhatikan pasar sebagai lahan kampanye. Padahal pasar merupakan ciri utama liberalisme dan neoliberalisme. Rakyat akan bisa menilai sendiri siapa yang mempunyai konsep ekonomi yang baik bagi bangsa Indonesia. Selama berjuang menuju pilpres 2009.

Pribadi Adi Paringgo
Jl. Kalisari, Jakarta Timur
Email: pringgoadi@plasa.com

Pemilu telah dilaksanakan dengan baik dan damai oleh rakyat Indonesia, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden secara langsung. Pada pemilu kali ini tampak suasana yang kompetitif dan demokratif.Namun, saat membaca berita di salah satu cyber media terkenal baru-baru ini membuat perasaan kita semua menjadi miris. Bagaimana tidak, pemilu yang demokratis di atas, termasuk pilpres di dalamnya, masih saja ada sebagian kelompok yang tidak senang akan pilihan rakyat (baca: bangsa Indonesia).

Mereka adalah sejumlah organisasi kecil yang tergabung dalam ‘Tolak SBY’ yang berencana bakal menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoesia di Jakarta, tepat pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Organisasi yang tidak senang terhadap hasil pemilu ini dimotori oleh penanggung jawab Rakyat Bergerak Sri Bintang Pamungkas yang mengatakan, bahwa pihaknya akan menduduki Gedung DPR RI tanggal 20 Oktober 2009 dengan pengerahan massa. Pendudukan itu bertujuan untuk menjatuhkan SBY-Boediono dari kursi kepresidenan dan wakil presiden.

Menurut Sri Bintang, sejak awal berdirinya Republik Indonesia, belum pernah ada rakyat yang menolak presiden terpilih. Dan ini akan terjadi yang tentu saja harus dijatuhkan. Jika nantinya usha pendudukan gedung DPR berhasil dan menggagalkan pelantikan SBY-Boediono, maka Sri Bintang mengusulkan percepatan pemilu.

Kalau sudi kiranya mencermati pernyataan Sri Bintang, sepertinya orang itu mempunyai semacam (maaf) penyakit kejiwaan yang tentunya berkaitan dengan perpolitikan tanah air. Bagaimana tidak, sejak jaman Orde Baru ia selalu melontarkan kritikan terhadap rezim Orba. Setelah rejim Orba tumbang, timbul rejim-rejim lainnya, dan Sri Bintang selalu menjadi orang yang tidak puas terhadap rejim tersebut. Bahkan, presiden pilihan rakyat (sekali lagi pilihan rakyat) sekalipun, ia menjadi orang yang antipati terhadapnya.

Kalau Sri Bintang sering menggunakan istilah ‘rakyat’, sebenarnya ia mewakili rakyat yang mana? Bukankah rakyat Indonesia telah memutuskan pilihannya melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, bahkan secara demokratis pula. Terus, Sri Bintang mewakili siapa? Janganlah sering mengatasnamakan rakyat. Kami, rakyat Indonesia, muak dengan cara-cara seperti yang dilakukan Bintang.

Kami, rakyat Indonesia, akan terus mengikuti mekanisme apa adanya. Tidak butuh politik-politikan kotor yang justru mementingkan dirinya sendiri. Atau, malah Bintang berpenyakitan politik yang tidak baik?

CHRISTOPER SIMANJUNTAK
Cilandak, Lebak Bulus
JAKARTA SELATAN
christoper_s@plasa.com

Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih berdasarkan hasil Pilpres 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini mulai menyusun kabinet pemerintahan periode lima tahun ke depan (2009-2014). Beragam opini pun bermunculan di media massa soal penyusunan kabinet dalam periode kedua kepemimpinan SBY.Tugas lima tahun mendatang adalah tugas yang amat berat di tengah krisis perekonomian dunia yang belum usai. Situasi yang hadapi tidak mudah, persoalan bangsa pun semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan pemerintahan yang mampu bekerja, menghasilkan sesuatu yang nyata dan bukan hanya wacana.

Pemerintahan yang mampu bekerja jelas membutuhkan dua prasyarat pokok. Pertama, kecakapan untuk menjalankan kewenangan. Kedua, ketenangan dan konsentrasi dalam menunaikan tugas. Kecakapan Pemerintah, salah satunya, bisa dijamin oleh proses rekruitmen kabinet yang baik.

Dalam memilih menteri, SBY memiliki hak prerogatif. Komitmen SBY untuk membentuk kabinet profesional dan ahli layak diapresiasi. Orang yang diangkat jadi menteri itu harus dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan bertanggung jawab penuh pada Presiden.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono memilih menteri-menteri yang terbaik, apakah menteri tersebut berasal dari partai politik (Parpol) maupun dari kalangan profesional. Presiden Yudhoyono perlu selektif untuk menjaring para menteri tersebut dan jangan sampai salah pilih, karena hal ini nantinya akan menimbulkan tidak berjalannya roda pemerintahan. Kesalahan mengangkat para menteri dapat mengakibatkan terjadi kemunduran bagi pemerintahan yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan menteri yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat, Presiden Yudhoyono perlu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon menteri. Presiden Yudhoyono juga perlu melakukan kontrak politik terhadap menteri yang dipilih, sehingga dapat diketahui kinerja para menteri dalam melaksanakan tugas-tugas Negara.

Terpenting saat ini adalah bagaimana SBY bisa menyusun menteri yang bisa melakukan percepatan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena seorang menteri adalah pembantu presiden, artinya siapapun nanti yang akan duduk menjadi menteri harus tunduk dan patuh pada perintah presiden bukan tunduk pada partainya lagi.

Reza Sanubari
Jl Bukit Duri Selatan No 21.
Tebet, Jakarta Selatan

Siapapun yang akan terpilih oleh SBY-Boediono, tugas berat tentu sudah menunggu, meski pemulihan krisis keuangan global sudah menampakkan arah kemajuan, sejumlah produk pangan dalam kondisi aman, situasi keamanan membaik pasca pengepungan sejumlah buron teroris sudah dilakukan.Hari itu, Sabtu, Minggu, dan Senin (17-19 Oktober 2009)rumah kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor ibarat sebuah panggung yan menghadirkan sejumlah figur calon menteri kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka tampil dengan wajah cerah untuk menjalani tahap ketiga dari proses rekrutmen untuk mendampingi SBY dan Boediono hingga 2014 mendatang. Ada politisi, akademisi, profesional dan praktisi.

Wajah-wajah mereka tentu bukan wajah baru, karena mereka sebelumnya sudah sering tampil di panggung yang lain. Kita boleh menyapa mereka dengan sebutan “Cikeas Idol”. Di pundak merekalah masa depan pembangunan Indonesia lima tahun ke depan diletakkan. Pada 22 Oktober mendatang, mereka akan dilantik untuk mendampingi SBY-Boediono membawa negeri ini lebih maju dari hari-hari kemarin.

Siapapun yang akan terpilih oleh SBY-Boediono, tugas berat tentu sudah menunggu, meski pemulihan krisis keuangan global sudah menampakkan arah kemajuan, sejumlah produk pangan dalam kondisi aman, situasi keamanan membaik pasca pengepungan sejumlah buron teroris sudah dilakukan.

Mudah-mudahan mereka tidak mengecewakan harapan rakyat, terutama harapan SBY-Boedino yang sudah memilih mereka. Soal kemampuan intelektual, tentu tak ada yang meragukan kehandalan mereka. Tetapi barangkali yang tak kalah penting adalah keteguhan iman mereka untuk tidak tergoda melakukan korupsi.

Anggi Astuti
Anggota Jaringan Epistoholik Jakarta (JEJAK)
Tinggal di Parung-Bogor
anggiastuti@plasa.com

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDI Perjuangan Taufik Kiemas akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR. Kenaikan TK memunculkan dilema kubu banteng dan ancaman keretakan koalisi SBY.Drama pemilihan Ketua MPR pada Sabtu 3 Oktober 2009 malam yang dimenangkan Taufik Kiemas menjadi pelengkap kemenangan politik SBY dalam rangkaian Pemilu 2009 ini.

Melalui paket 4-1 yang terdiri dari empat pimpinan MPR dari unsur DPR dan satu dari unsur DPD, TK melenggang menggantikan posisi Hidayat Nur Wahid didampingi Melani Leimena Suharli (Fraksi Partai Demokrat), Hajriyanto Y Tohari (Fraksi Partai Golkar), Lukman Hakim Saefuddin (Fraksi PPP), serta Ahmad Farhan Hamid (DPD yang juga bekas politisi PAN).

Kemenangan Taufik Kiemas yang didukung penuh Partai Demokrat dan SBY menjadi penanda atas koalisi yang dibangun antar dua partai yang sejak lima tahun terakhir ini berseteru. Namun, keputusan TK menjadi Ketua MPR dengan dukungan penuh SBY dan Partai Demokrat tidaklah bulat di internal PDIP.

Figur TK merupakan sosok kawakan dalam pentas politik nasional. Bekas aktivis GMNI yang juga berasal dari keluarga Masyumi dari Palembang ini juga dikenal sebagai seorang pengusaha, khususnya dengan kepemilikan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Meski demikian, jejak rekam TK di parlemen selama lima tahun terakhir ini menjadi sorotan banyak pihak terutama soal kehadirannya dalam rapat maupun paripurna di DPR yang cukup minim.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi TK dalam memimpin MPR lima tahun ke depan. Meski MPR tak seaktraktif DPR, agenda di depan mata seperti usulan amandemen juga menjadi PR ke depan. Termasuk relasi DPR-DPD yang dalam lima tahun terakhir tak akur, menjadi agenda pertama TK dan empat wakilnya.

CHRISTOPER SIMANJUNTAK
Cilandak, Lebak Bulus
JAKARTA SELATAN
christoper_s@plasa.com

Peristiwa unjukrasa menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) yang berujung anarkis berakibat tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia.Itu kegagalan demokrasi di negeri ini. Apa pun alasannya, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia. Salahsatunya, menghormati demokrasi itu, karena kita sudah sepakat demokrasi adalah yang paling adil. Lebih manusiawi. Lebih mengedepankan hak asasi manusia.
Kita mesti menghargai demokrasi dan hak asasi setiap orang, tentu tidak dengan anarkis. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.
Sekarang kita hidup di era reformasi. Kondisinya beda dengan sebelum reformasi.

Bila sebelum reformasi, kekerasan dan tindakan anarkis massa kerap terjadi, karena memang kondisi waktu itu memungkinkan untuk anarkis massa. Sebab kita hidup dibawah tekanan penguasa waktu itu.

Kita tidak bisa bicara sebebas sekarang. Bila ada yang berani bicara menentang pemerintah, apalagi opisisi, jelas tidak ada tempat, tidak ada ruang. Bila ia seorang aktivis, pasti tinggal nama. Sebab ia akan hilang.
Bila ia seorang pejabat atau militer, maka akan dicekal. Bahkan dipecat. Masyarakat sipil tidak berdaya. Suara demokrasi memang sudah ada, tapi baru sebatas pelajaran di sekolah atau di kampus saja. Praktiknya nol besar.
Beruntung mahasiswa masih punya nyali. Aksi merekalah yang menumbangkan simbol Orde Baru, yakni Soeharto sehingga lahirnya era reformasi pada 21 Mei 1998.

Dengan reformasi kita berharap demokrasi bisa tumbuh subur. Mulai dari pemilu yang diikuti multi partai. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara lansung. Hingga pemilihan langsung gubernur, bupati/walikota di berbagai daerah. Hasilnya cukup memuaskan.

Walau pada praktiknya masih terdapat kekurangan di sana sini, tapi secara umum demokrasi bisa tumbuh dengan baik. Di tengah harapan demokrasi bisa tumbuh subur di negara yang berpenduduk padat dengan wilayah luas yang meliputi ribuan pulau, kita kembali dikejutkan dengan aksi massa yang menewaskan Ketua DPRD Sumut. Peristiwa itu bukan hanya mencoreng citra demokrasi di Indonesia, tapi juga sejarah suram perjalanan politik kita, terlebih sekarang kencang tuntutan pemekaran di berbagai daerah, termasuk kita di Kalbar. Dimana masyarakat kawasan timur menginginkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Insiden Sumut tentu menjadi alasan tersendiri gagalnya pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Mari renungkan.

Oleh Tanto Yakobus

Tantangan pemberantasan korupsi terasa makin berat. Hasil-hasil survei dari sejumlah lembaga cukup kredibel di dalam dan luar negeri menunjukkan kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla (SBY-Kalla) dalam pemberantasan korupsi justru menunjukkan tren menurun. Kini SBY-Kalla sudah berada di tahun ketiga pemerintahannya. Dengan arti kata lain, tenggat waktu mereka untuk memperbaiki kinerja antikorupsi makin sempit.

Masalahnya, ketika kinerja pemberantasan korupsi menurun, peluang bagi berkembangbiaknya korupsi justru makin terbuka lebar. Sistem yang belum mapan (established) memungkinkan terjadinya peningkatan tindak korupsi dan jenis penyimpangan kekuasaan lainnya. Ada saja celah bagi koruptor untuk mengulang perbuatannya dan lolos dari jeratan hukum. Di atas itu, sistem yang belum bekerja dengan baik akan mendorong tumbuhnya korupsi baru dengan modus dan pelaku-pelaku lama atau juga baru. Akibatnya, lingkaran setan korupsi bakal sulit diputus. Model tambal sulam dalam program antikorupsi yang dilakukan pemerintah akan menjebak negara ini dalam bahaya baru: titik balik antikorupsi. Ketika terjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi, bisa dikatakan cita-cita reformasi dan demokrasi mengalami kegagalan serius.

Kekhawatiran ini sangat masuk akal. Masalahnya, korbannya bukan lapisan elit atau kelas menengah ke atas, tetapi rakyat banyak atau lapisan kelas menengah ke bawah. Korupsi akan membuat rakyat jelata makin tercekik. Padahal di sisi lain, masyarakat sudah dibebani kenaikan harga-harga seperti beras, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya. Buruknya kinerja perekonomian sebagian besar justru karena korupnya sistem, terutama birokrasi. Dalam konteks ini, pernyataan sejumlah pejabat bahwa pemberantasan korupsi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi bisa dibantah. Sebaliknya, birokrasi yang bebas korupsi justru memacu daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di atas itu, terwujudnya prinsip good governance memungkinkan terjadinya pemerataan pembagian ‘kue’ ekonomi. Rakyat jelata, yang kini dibelit kemiskinan, adalah stakeholder terbesar di negara ini.

Kenapa begitu? Karena dalam teori demokrasi, rakyatlah yang menjadi pemegang saham negara ini, bukan elite pemimpin. Konstitusi negara juga menempatkan rakyat sebagai sasaran pemberdayaan.

Beberapa waktu lalu, Transparency International Indonesia (TII) kembali menampilkan “sisi gelap” perilaku lapisan elit kita. Survei itu menyebut parlemen, kepolisian, peradilan menjadi lembaga paling korup, disusul partai politik, perizinan, dunia usaha, pajak, militer, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ornop (LSM), media dan keagamaan. Sekalipun ada yang meragukan, hasil survei TII ini menunjukkan betapa makin beratnya tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Tahun lalu hasil survei dari lembaga yang sama juga menempatkan parlemen sebagai lembaga terkorup bersama parpol, disusul kepolisian, peradilan dan bea cukai.

Ketika lembaga-lembaga negara korup terlibat korupsi, tingkat kepercayaan publik pada proses politik dan pemerintahan juga menurun. Dukungan atas program pemerintahan akan direspon dengan sikap apatis. Begitu pula ketika memburuknya kinerja lembaga-lembaga negara lainnya, seperti parlemen dan parpol. Publik bahkan akan dengan mudah sinis melihat setiap retorika antikorupsi dan pembaruan yang digaungkan pejabat dan elit politik. Mereka melihat, pada diri (sebagian) kaum elit politik dan pejabat pemerintahan tidak satu antara kata dan perbuatan.

Di atas itu, rendahnya kepercayaan pada lembaga-lembaga publik, juga mencerminkan rendahnya kepercayaan pada demokrasi. Publik akan menilai, bahwa demokrasi telah mengembangbiakkan korupsi. Gejala ini tentu sangat berbahaya. Salah paham atas demokrasi bisa kontraproduktif. Lingkaran setan pemelaratan dan pemiskinan rakyat akan terus terjadi. Celakanya, di sisi lain, rakyat justru menganggap demokrasi dan demokratisasi telah memiskinkan mereka. Padahal yang terjadi barulah proses menuju demokrasi, bukan demokrasi dalam pengertian yang sebenarnya.
Pada tahapan berikutnya, rendahnya kepercayaan pada demokrasi menjadi pintu bagi upaya kembalinya sistem lama yang lebih korup sebenarnya. Ketika rakyat memaklumkan “dukungan” pada sistem otoriter, maka tidak hanya demokrasi bakal menemui ajalnya, tetapi juga upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance bagi kepentingan rakyat dan masa depan negara bangsa ini.

Kaum skeptisis cenderung menampilkan Singapura, Malaysia sebagai referensi atas pandangan mereka yang pesimistik atas manfaat demokrasi bagi kepentingan rakyat dan masa depan negara. Terakhir adalah kasus Thailand, ketika militer mengambilalih kekuasaan melalui kudeta, sekalipun masih harus dibuktikan tudingan kelemahan demokrasi di negara Gajah Putih itu. Di Singapura dan Malaysia, selama puluhan tahun, demokrasi diletakkan di pojok-pojok negara, tetapi tingkat kesejahteraan rakyat mereka relatif jauh lebih baik daripada Indonesia. Kesejahteraan ekonomi rakyat Singapura puluhan kali lipat di atas kita. Karena itu di sini, sering dikatakan, sebagai bentuk ledekan, bahwa rakyat Indonesia, sebenarnya butuh nasi bukan demokrasi.

Tentu terlalu simplistis membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga itu. Konteks sosio historisnya berbeda sekali. Banyak kalangan analis menyetujui, bahwa untuk konteks Indonesia, demokrasi tetap menjadi pilihan yang sedikit dampak buruknya. Masalahnya, tidak ada pula sistem lain yang lebih baik daripada demokrasi untuk konteks kita. Sekalipun masih banyak terjadi distorsi atas demokrasi, tetapi itu jauh lebih baik ketimbang sistem otoriter yang tidak memungkinkan adanya kontrol atas proses-proses kepemerintahan. Indonesia bukan tidak ada harapan. Di sejumlah daerah ada indikasi kemajuan dalam implemnetasi good governance. Daerah seperti Gorontalo, Solok, dan Jembarana bisa menjadi contoh kesuksesan implementasi good governance, sekalipun masih harus diperkuat dikontrol lagi. Pemerintahan nasional agaknya harus mulai belajar ke daerah-daerah untuk kemudian melakukan reformasi secara menyeluruh. Wallahualam.

Ditulis oleh H.M. Iclas El Qudsi, SSi, MSi

Persoalan reshuffle kabinet mengemuka sebagai langkah politik yang ditunggu pada awal 2007. Namun, sejumlah diskusi penutup akhir tahun justru mulai meragukan demokrasi. Sungguh ironis, para peragu atas demokrasi itu datang dari komunitas masyarakat sipil dan politik. Mereka berkata, betapa demokrasi berbiaya mahal, persoalan sepele dibahas berbulan-bulan, keindonesiaan ditelanjangi, olahraga selalu kalah, sedangkan rakyat tetap miskin.

Sikap lelah atas demokrasi sama berbahayanya dengan ketakutan atas sistem monarki dan diktatorial. Kita masih ingat petuah Tan Malaka, betapa yang sama berpengaruh buruk atas republik adalah kolonialisme dan feodalisme. Ketika kolonialisme tertendang dan feodalisme memudar, kekuasaan menjadi personal dalam orasi Bung Karno dan senyum Soeharto.

Ahli sayap pesawat terbang lulusan Jerman, Profesor Dr B.J. Habibie, mereparasi keindividuan kekuasaan itu dengan menyodorkan demokrasi. Dan Habibie menjadi korban pertama demokrasi yang dia lahirkan, yakni ditolak menjadi presiden hasil pemilihan umum. Abdurrahman Wahid, yang seluruh hidupnya bertumpu pada ranah demokrasi kultural, ikut-ikutan terjungkal lewat demokrasi struktural dan prosedural.

Bangsa malang ini lantas mendapatkan seorang jenderal purnawirawan lagi, setelah Soeharto, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu ia bukan peracik sajian demokrasi itu, kendati mendirikan Partai Demokrat. Sejauh ini Yudhoyono pantas disebut sebagai aktor penting yang gandrung akan demokrasi. Yudhoyono tidak tampak seperti jenderal, walau muncul sinyalemen bahwa ia lebih berperilaku sebagai menantu jenderal. Saking demokratisnya, Yudhoyono lebih berupaya memperkuat sistem multipartai ketimbang sistem presidensial. Ia memberi porsi kepada wakil-wakil partai di kabinet.

Doktrin Kalla
Lain lagi Jusuf Kalla, sekondan Yudhoyono. Ia terlalu menimbang untung dan rugi dalam neraca demokrasi. Tidak mengherankan kalau Kalla sering menuduh demokrasi tidak efektif dan inefisien. Biaya demokrasi terlalu mahal. Pemilu legislatif harus bersamaan dengan pemilu eksekutif. Kalau bisa, pemilihan kepala daerah digelar serentak. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat mencapai tujuan. Begitulah bunyi “doktrin Kalla”.

Ironis, banyak yang mengikuti doktrin Kalla. Dr Amir Santoso (Pelita, 16 Desember) dan Radhar Panca Dahana (Seputar Indonesia, 19 Desember) mulai mengutuk demokrasi. Lembaga Ketahanan Nasional mengatakan gubernur seharusnya ditunjuk saja oleh presiden. Para aktivis juga ikut-ikutan menyatakan demokrasi mengubah Indonesia menjadi negara politikus, setelah tampak seperti negara polisi. Kaum muda menyatakan saatnya mereka berkuasa, tapi emoh masuk partai politik.

Tapi doktrinasi sudah kehilangan tempat. Para politikus di Senayan menolak keras doktrin itu. Ya, masyarakat yang mengatakan partai politik paling tidak dipercaya barangkali menganggap bahwa yang untung dengan demokrasi hanya segelintir partai politik dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana tuduhan Amir Santoso. Maka wajar-wajar saja partai politik mendukung demokrasi.

Bangsa Indonesia memang tidak pernah sabar atas demokrasi. Seusai Pemilu 1955 yang ultraliberal, empat tahun kemudian Soekarno tidak lagi menjalankan pemilu, dengan mengeluarkan konsep demokrasi terpimpin. Hasilnya, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Soeharto, atas nama demokrasi Pancasila, malah bertahan lebih lama. Hanya mahasiswa bandel dan cendekiawan keras kepala yang membangkang, tapi segera menghuni pintu penjara.

Dengan pola kediktatoran terselubung itu, rakyat memang terlihat sabar. Hanya, sejarah mencatat betapa hak-hak warga negara terampas, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, serta kekayaan menumpuk hanya di segelintir konglomerat hitam.

Sewindu
Hanya delapan tahun sejak Pemilu 1999, ada yang mencoba mengusik lagi ketidaksabaran rakyat atas demokrasi. Belum ada yang menawarkan monarki atau diktatorialisme. Pola partai tunggal juga tidak diberi alternatif. Adapun teokrasi terdengar sayup-sayup sampai dalam teriakan-teriakan di jalan-jalan. Berarti penolakan atas demokrasi disertai oleh ruang hampa menganga, tanpa tawaran apa-apa. Sabdo pandito ratu? Manunggaling kawulo-gusti? Atau Ana al-Haq?

Politik 2007 memang penuh dengan pemilihan kepala daerah serta sengketanya. Juga barisan politikus dan pejabat yang masuk penjara. Mereka ada pada pucuk pemimpin lembaga atau organisasi yang disebut sebagai tulang belakang demokrasi, yakni partai politik. Mereka besar dan dibesarkan oleh coblosan para pengemis serta orang lapar, penyakitan, dan berpendidikan rendah di kotak-kotak suara. Sebagai pemulung suara rakyat dengan jabatan terhormat, mereka tak segan mempertontonkan fasilitas mewah yang diterima.

Tapi apa benar demokrasi yang menjadi tersangka silang-sengkarut itu? Rasa-rasanya bukan. Kalau demokrasi tidak hadir, barangkali pasukan loreng masih merajalela di jalan-jalan. Preman berpentung dan menggunakan sangkur di pinggang juga terus memburu pedagang kaki lima. Warung-warung makan beratap rumbia dipenuhi oleh gambar pemilik warung bersama orang-orang berpangkat. Ruang-ruang tamu orang-orang pasti dihiasi foto salaman dengan pejabat.

Jelas sudah, demokrasi menghilangkan pangkat orang berpangkat. Presiden pun mudah dituduh tidak punya nyali atau memilih orang-orang tak tepat. Apabila tidak suka dengan keputusan presiden, bisa Anda gugat di pengadilan. Para ulama yang kehilangan terompah di tangga Istana diam-diam ditinggal umatnya. Menteri-menteri yang doyan bernyanyi tak lagi bisa dihafal nama-namanya oleh para pelajar. Buku-buku yang tak masuk akal disobek-sobek atau dicorat-coret hingga tak bisa lagi dibaca.

“Minimal kami punya satu suara untuk menentukan ini negeri, Tuan!”

Itu jawaban atas soal-soal demokrasi yang diseret-seret ke wilayah abstrak dan filosofis itu. Selain rakyat, Anda semua adalah pengemis. Memang, Anda gagah di depan kami, tapi tanpa suara kami, Anda terus menghinakan diri. Demokrasi terang sekali memberi makna substantif, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kini Anda presiden, besok pagi silakan jadi pesinden. Kemarin Anda susah dicari ketika berkuasa, hari ini Anda harus menyediakan secangkir kopi dan sepiring gorengan untuk membujuk para wartawan datang.

Delapan tahun terlalu singkat untuk sekadar lelah dengan demokrasi. Bagi ukuran pelajar, masih setahun lagi lulus sekolah menengah serta belum tentu lulus masuk perguruan tinggi negeri. Usia sewindu hanya memanjangkan beberapa depa pohon kelapa tradisional, kecuali kelapa salak yang bisa berbuah dalam usia satu setengah tahun. Artinya, kalau Anda lelah dengan demokrasi, panjat saja sebatang pohon kelapa berusia 20 tahun. Paling Anda berkeringat atau terjatuh, tapi batang pohon itu tetap tertancap kukuh.

Tanpa kearifan intelektual dan kegigihan bak pejuang, demokrasi memang terlihat menyedihkan. Hanya, bangsa ini belum pernah benar-benar hidup berdampingan dengan demokrasi. Akibat-akibat negatifnya berusia lama, termasuk kegamangan atas demokrasi yang mengalir dalam pena para penolaknya.

* Indra Jaya Piliang, Analis Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, Jakarta

Sumber:
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/12/26/brk,20071226-11410…

Protes dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM hari-hari ini masih berlangsung di berbagai daerah. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menuntut kenaikan harga BBM dibatalkan. Namun seperti yang sudah-sudah, pemerintah sepertinya tak bergeming. Harga BBM tetap naik. Pemerintah tetap bersikeras mempertahankan kebijakannya, meski aksi demontrasi berlangsung setiap hari, bahkan hingga menimbulkan kekerasan.

Gejala ‘mandul’ alias mane duli pemerintah ini bukan untuk pertama kalinya. Pada pemerintahan SBY-JK, kenaikan harga BBM sudah tiga kali. Sepertinya pemerintah sudah cukup berpengalaman mengantisipasi demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan pernah bilang, “kenaikan harga BBM yang pertama sebesar 29 persen, aksi protesnya hanya seminggu, ketika kenaikan harga BBM yang kedua sampai 100 persen lebih, protesnya hanya dua minggu.”(Kompas, 30/ 5/ 2008). Dengan demikian, pemerintah bukannya mengubah kebijakan, tapi justru memperolok aksi-aksi demonstrasi.

Di era reformasi ini, kita memang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat. Kita boleh kritis. Hak-hak politik dihargai. Tapi, apalah artinya semua itu jika tuntutan yang kita suarakan selalu tidak dihiraukan pemerintah? Gerakan reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Otoritarian Suharto satu dasawarsa lalu memang memberikan ruang bagi ekspresi, terutama dalam bentuk pers kritis dan terbukanya kesempatan untuk melakukan protes sosial dan industri. Namun, ruang ekspresi itu, setidaknya sampai hari ini belum mampu memberikan arti, serta merespon berbagai tuntutan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Nah, disinilah demokrasi eklusioner (exclusionary democracies) menemukan relevansinya.

Saya mengenal istilah demokrasi eklusioner ini dari buku Sudut Gelap Kemajuan Pembangunan karya Rita Abrahamsen (2000). Demokrasi eklusioner, sebut Rita, adalah demokrasi yang tidak mampu memberi tempat pada mayoritas masyarakat dan mengejawantahkan tuntutan mereka ke dalam bentuk yang signifikan. Rita memandang demokrasi eklusioner lahir akibat pemerintah di suatu negara lebih peduli terhadap tuntutan konstituen eksternal, yakni lembaga donor dan kreditor luar negeri (IMF, World Bank), kapitalisme global, ketimbang konstituen domestik (rakyat).

Meskipun kajian Rita mengambil kasus di negara-negara berkembang benua Afrika, resonansi cengkraman lembaga donor dan kreditor ini amat terasa di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia salah satu negara yang dana pembangunannya juga diperoleh dari bantuan pinjaman luar negeri. Bantuan ini telah menjadi candu, dan menimbulkan ketergantungan, sebagai efek dari anggaran negara yang lebih besar pasak dari pada tiang. APBN kita selalu defisit oleh sebab belanja negara yang lebih besar ketimbang pendapatan. Kondisi ini diperburuk lagi dengan “penyakit kronis” bangsa kita; korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita merasa miris saat mendengar laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan kebocoran APBN mencapai 30 persen.

Ketergantungan negara kita atas bantuan pinjaman luar negeri membuat elite pemimpin di dalam pemerintahan saat ini tidak dapat menentukan pilihan lain. Dalam kesempatan itulah konstituen eksternal terus mencengkramkan kakinya untuk memaksakan globalisasi ekonomi. Maka kita tidak perlu heran jika pemerintah sekarang ini berbicara tentang privatisasi BUMN, perdagangan bebas, pencabutan subsidi, terutama pendidikan, kesehatan, pertanian, dan transportasi (dalam hal ini subsidi BBM). Kita tidak perlu heran dengan wacana tentang keinginan pemerintah untuk menjual 44 BUMN, pemotongan subsidi pupuk, komersialisasi pendidikan lewat RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP), pemotongan subsidi BBM.

Sejak pemerintahan terpilih, demikian kata Rita, maka ada dua konstituen yang menunggu dilayani;.pertama konstituen eksternal seperti lembaga donor dan kreditor, serta perusahaan transnasional, kedua konstituen domestik, yakni rakyat yang telah mengantarkan pemerintahan tersebut duduk di kursi kekuasaan. Dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah SBY-JK, maka jelas pemerintahan saat ini lebih mengabdi kepada konstituen eksternal, ketimbang rakyatnya, yang telah memilih dan mengantarkannya ke tampuk kekuasaan. Praktis, pemerintahan yang ada sekarang tidak lagi dari, oleh dan untuk rakyat. Namun yang terjadi, adalah apa yang dikatakan Noreena Hertz (Silent Takeover and the Death of Democracy), akibat globalisasi ekonomi, akan terjadilah the death of democracy. Dan benar, baru saja belajar, demokrasi di Indonesia tengah menuju kematiannya.

Kondisi negara yang lebih mementingkan lembaga donor luar negeri ini tentu saja akan mengabaikan konstituen domestik. Kebijakan kenaikkan harga BBM misalnya, kian menambah penderitaan rakyat miskin saja. Kalau sudah begitu, baiknya kita perlu menimbang ulang demokrasi yang kita jalankan saat ini. Sedang bagi aktivis gerakan, mungkin pertanyaannya adalah apakah gerakan yang dilakukan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk memprotes kebijakan pemerintah saat ini hanya cukup dilakukan dengan aksi demonstrasi, pengerahan massa, dan anarkisme? Apakah hanya cukup memproduksi point-point tuntutan, semisal menuntut pembatalan kenaikkan harga BBM semata?

Saya kira lawan kita sudah jelas, maka konsolidasi demokrasi, redesain gerakan kebangkitan bangsa dalam konteks kekinian perlu segera dilakukan. Sebab jika tidak, tuntutan perubahan, perbaikan ekonomi rakyat, penolakan kebijakan yang menindas rakyat tetap saja tidak dihiraukan pemerintah. **

Ditulis oleh Dedy Armayadi, Ketua CC Jaringan Mahasiswa Kalimantan Barat (JMKB)

Sumber: http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?

Sejarah civil society pada awalnya merupakan konsep sekuler karena adanya penentangan ilmuwan pada kekuasaan gereja (yang absolut) di abad pertengahan. Kemudian berlanjut pada lahirnya sikap liberal yang mengakui hak-hak individu untuk mengartikulasikan otonomisasi di setiap pilihan-pilihan hidupnya. Akibat adanya sikap liberal ini maka ia membutuhkan ruang umum (public sphere) dan jaminan hukum (law) serta public discourse.

Karena itu, berbicara civil – dengan segala variannya – tentu meniscayakan adanya “lahan atau ruang” (sebagai basis kognitif) dan “nilai-nilai” (sebagai basis petunjuk dan harapan), serta tentu saja kesiapan rasional yang argumentatif.

Lahan civil society sendiri dapat berupa negara (law-governed state) atau kesepakatan-kesepakatan rasional masyarakat. Sementara nilai-nilai (values) dapat berasal dari agama (religi), suku (tribal), ras, etnos, ideologi, dan pengetahuan.

Dengan demikian, apabila berbicara civil society, kita harus menyepakati adanya “sikap mengambil jarak yang sama” terhadap berbagai nilai, untuk menyetujui adanya nilai bersama yang baru dan universal (common good), untuk kemudian dipatuhi. Di samping juga dijamin oleh undang-undang dengan ciri terbentuknya hukum secara adil dan sederajat secara menyeluruh.

Dengan demikian apabila kita berbicara civil society tidak mungkin berbicara hanya di tingkat nilai-nilai. Sebab, nilai-nilai pada hakikatnya serba hadir. Sehingga bisa datang dari mana dan dapat dipunyai oleh siapa saja. Tetapi, nilai-nilai itu tidak dapat direalisasikan sejauh tidak ada lahan dan jaminan. Karena itu lahan dan cara penegakan (jaminan/undang-undang yang dipatuhi) menjadi sama pentingnya. Apabila pembicaraan civil society hanya menyertakan salah satu dari dua prasyarat tersebut sesungguhnya timpang dan mem-by pass dari civil society yang sesungguhnya.