Terkait dengan penggalangan hak menyatakan pendapat tersebut, saat ini sudah terkumpul 106 tanda tangan anggota DPR dari total 300 tanda tangan yang ditargetkan. Penggalangan ini diawaki oleh sejumlah anggota DPR yang sebelumnya juga inisiator hak angket Century, seperti Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar), Akbar Faisal (Fraksi Hanura), Maruarar Sirait (Fraksi PDIP), dan Lily Wahid (Fraksi PKB).

Menurut anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Kosasih, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat muncul karena aparat penegak hukum terkesan lambat menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait kasus Bank Century. Ini timbul karena kami kecewa rekomendasi paripurna atas kasus Bank Century tidak direspon sebagaimana diharapkan. Sebenarnya saat ini proses pemeriksaan kasus Bank Century yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Saya berharap hak menyatakan pendapat terkait kasus Bank Century yang digulirkan beberapa anggota DPR tidak kontra produktif dengan jalannya roda pemerintahan. Para anggota DPR yang menggalang hak menyatakan pendapat harus mempertimbangkan langkahnya, apakah akan mensejahterakan rakyat, ataukah hanya untuk politisasi masalah dan mendiskreditkan pemerintah. Kalau tujuannya hanya itu, sebaiknya tidak perlu ada hak menyatakan pendapat. Semoga para wakil rakyat mampu mewakili aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai dan kepentingan partai atau kelompok.

Tata Rustadinata
Panghegar Permai III, Ujung Berung, Bandung, 40613
Emai: tata.rustadinata@gmail.com

Terlepas dari sudut pandang politik, fakta mengatakan ditangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, ekonomi negara ini bisa tertata, negara tidak berjalan terseok-seok dihempa badai krisis ekonomi global. bahkan ditengah krisis Indonesia masih mampu memiliki pertumbuhan ekonomi antara 5-6 persen, sesuai prediksi awal bank dunia. Seharusnya sebagai bangsa yang besar kita memberikan apresiasi terhadapnya, namun itu tak pernah dilakukan bahkan cenderung seperti dijadikan musuh bersama oleh para politisi di Senayan dan menjadi korban konspirasi politik. Mungkin sikap tegasnya yang tidak mau kompromi kepada politisi-politisi nakal, lalu dijadikanlah ia sebagai musuh bersama.

Kepergianya dianggap hanya sekedar melepas dari tanggungjawab kasus Century, kepergiannya juga dianggap sudah diatur oleh bank dunia. mungkin rakyat terlalu sulit memahami argumentasi politik yang sedikit kotor dan penuh kecurigaan, apalagi dengan adanya usulan pencekalan kepadanya.

Namun bagi rakyat memiliki pandangan dan pertanyaan yang mendasar, kenapa menteri keuangan yang memiliki reputasi terbaik se Asia begitu mudah dilepaskan?, kenapa juga menteri yang mampu mengeluarkan Indonesia dari jerat krisis global harus hijrah ke negeri orang?. Lalu kenapa juga menteri yang cerdas dan memiliki pemikiran yang berlian harus dimusuhi oleh para politisi di DPR?. Dan kenapa bangsa ini juga merelakan Sri Mulyani memilih menjadi “TKW” daripada membangun negeri sendiri.

Sepertinya para politisi di DPR tak henti-hentinya membangun halunisasi cita-cita rakyat, seolah-oleh mereka bicara sesuai kehendak rakyat, mewakili rakyat, padahal kenyataanya tak satupun tindakan DPR selama ini merepresentasikan akumulasi keinginan rakyat. Mereka sibuk membangun kontruksi politik untuk kekuasaan dan kekuasaan. Kalau dilihat karut-marut dan proses pansus century di DPR, rakyat tahu betul sifat-sifat haus kekuasaan dan ketidaksabaran dalam merebut kekuasaan. Rakyat juga cukup mengerti pansus hanya dijadikan sebagai baju untuk meraih kemenangan pemilu 2014. Namun jangan harap rakyat akan memilihnya karena tipu muslihat sudah terlihat sangat jelas, gambaran pansus century telah memberikan peta politik yang sangat berharga bagi rakyat dan jutaaan pemilih di Indonesia, sehingga rakyat tidak akan tertipu lagi dalam pemilu-pemilu mendatang.

Dody Candra, Griya Asri 2, Depok, Jawa Barat.

Kekerasan seolah-olah jadi infotainment, jadi hiburan sehari-hari yang murahan layaknya kawin cerainya selebritis kita. Menarik tidak saja karena terluapkannya nafsu-nafsu kebinatangan, bahkan seolah-olah kita memperoleh penghiburan. Parahnya lagi, bentrok dan kekerasan menjadi hal biasa.

Kasus bentrok terakhir, kerusuhan Batam, mengindikasikan sudah lama terpendam rasa dendam. Rasa ketidakadilan dalam penggajian yang sudah berjalan lama, bentuk tidak dihargainya sebagai sesama karyawan. Penghinaan yang dilontarkan pekerja asing menjadi pemantik meletupnya rasa dendam.

Kondisi sosial ekonomi Priok, apalagi Batam, amatlah strategis. Di Priok kegiatan bongkar muat peti kemas menjadi tumpuan distribusi barang. Di Batam dengan kegiatan dan lokasi geografis dan ekonomi langsung berhadapan dengan dunia luar, dampaknya tidak hanya ke dalam, tetapi juga ke luar.

Priok rusuh, apalagi Batam suruh, mengharuskan proses pemulihan yang mendesak ditangani. Selain faktor memulihkan rasa aman dan keamanan, juga perlu dipulihkan kepercayaan dunia luar. Berkaitan dengan urusan ekonomi bisnis, kerusuhan Batam menantang pemerintah, kita memberikan perhatian ekstra. Tanpa itu, tergerogoti pamor Batam yang sudah lama ditunggu Singapura.

CHRISTOPER SIMANJUNTAK
Cilandak, Lebak Bulus
JAKARTA SELATAN
christoper_s@yahoo.com

Bukan pendidikan mahal yang hanya dinikmati oleh orang kaya. Pendidikan sekarang ini sudah merupakan bentuk komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal sehingga tidak mampu dijangkau oleh rakyat kecil. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah mengarah pada kapitalis dan secara terang-terangan mengomersialkan pendidikan.

Sudah menjadi tugas pemerintah memberi pendidikan bagi masyarakatnya. Jangan dibedakan pendidikan dari kemampuan masyarakat. Kasihan masyarakat kurang mampu yang hanya bisa menikmati pendidikan reguler karena tak sanggup membayar uang masuk ke sekolah dengan status SBI atau RSBI. Rakyat yang memiliki kemampuan terbatas, tak bisa mengenyam pendidikan bermutu akibat mahalnya biaya pendidikan. Penjualan bangku pun kini menjadi sesuatu yang legal, lewat program bernama sekolah berstandar internasional (SBI) atau rintisan berstandar internasional (RSBI).

Karena itu, kita berharap Mendiknas Muhammad Nuh bisa mengembalikan sistem pendidikan Indonesia yang tidak lagi mengotakkan antara kaya dan masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas, tetapi pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua golongan masyarakat.

Wawan Budyawan Spd
Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya

Menurut Kepala Keamanan Unhas, Bambang, serangan mahasiswa datang membabi buta dan langsung bertindak anarkis. Karena mereka membakar ban dan mengganggu orang lain, makanya kami bubarkan. Seandainya tidak anarkis, mungkin tidak ada masalah.

Aksi anarkhis mahasiswa di Makassar nampaknya sudah berlebihan dan sering terjadi. Kerugian jelas pada masyarakat, karena fasilitas umum yang dibangun dari pajak telah dirusak mahasiswa. Mahasiswa tidak memberikan contoh yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kami sebagai masyarakat sangat menyesalkan tindakan mahasiswa tersebut.

Saya berharap kepada pimpinan Universitas Hasanudin (Unhas) untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang bertindak anarkhis tersebut. Aksi-aksi mahasiswa selama ini telah meresahkan masyarakat Makassar. Mohon kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan agar bertindak tegas kepada mahasiswa yang suka membuat onar dan bertindak anarkhis. Bangsa ini akan dikemanakan jika generasi mudanya seperti ini? Kami sangat menyesalkan aksi mahasiswa di Makassar.

Andi Fachrudin
Jl. Kebahagiaan Utara 14, Makassar, Sulawesi Selatan-90245
Email: andifachru@gmail.com

Menurut Burhanuddin Muhtadi, Pengamat Politik, dalam jangka pendek, Anas memiliki 3 pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan yaitu pertama, konsolidasi internal dengan cara menata kubu2 yang kalah, kedua, melakukan percepatan akselerasi Partai Demokrat melalui cara mengakomodasikan keanggotaan partai tanpa mengenyampingkan meritisasi dan yang terakhir, harus membuat tahap jenjang karier yang jelas dalam kepartaian. Peserta yang menentukan kedaulatan melalui pemberian suara secara sah, SBY dalam kerangka ketua dewan pembina juga telah mendengarkan suara demokratis. Yang paling penting adalah dalam kerangka komprehensif Partai Demokrat adalah secepatnya dilakukan pelembagaan fungsi partai, yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan personal. Menurut Siti Zuhro, pengamat politik Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia (LIPI), Presiden Republik Indonesia tidak melakukan intervensi terhadap Kongres II Partai Demokrat, walaupun anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono lebih condong ke Andi Mallarangeng.

Kemunculan Anas Urbaningrum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung, dapat memberikan ruang positif bagi kemunculan anak muda dalam posisi puncak. Keberadaan Anas sebagai ketua umum setidaknya memberikan penilaian yang positif bagi Partai Demokrat yang memberi kesempatan pemimpin partai dapat diikuti partai-partai lain dengan memberi anak muda dalam memimpin partai. Fenomena tersebut dapat menjadi bagian dari regenarasi dan transformai kepemimpinan nasional di masa depan.

Siti Hertina
Pejaten Timur, Pasar Minggu

Benar bahwa dari sisi kemanusiaan, orang-orang yang disergap dan ditangkap karena terlibat jaringan terorisme dan terindikasi sebagai pelaku aksi teror di Indonesia perlu menjalani proses hukum. Dan beralasan pula himbauan para pegiat HAM agar polisi sajauh mungkin menghindari tindakan tembak di tempat terhadap para pelaku aksi teror yang tertangkap. Artinya, sepanjang mereka tidak memberikan perlawanan dengan senjata, para pelaku aksi teror itu dapat ditangkap hidup-hidup untuk menjalani proses hukum.

Dari aspek kualitas ancaman, terorisme berpotensi merusak segala-galanya, mulai dari jiwa manusia (korban maupun pelaku), otak dan nurani (pelaku), bangunan fisik serta bangunan ideologi bangsa kita. Mereka bekerja sangat rahasia dan radikal, dengan menolak sebagian besar premis yang melandasi lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Bahkan Pemerintahpun dianggap sebagai pemasung rakyat. Karena itu terorisme digolongkan ke dalam jenis kejahatan luar biasa.

Dari uraian di atas, ternyata ancaman terorisme sama berbahanya dengan tindak kriminal korupsi. Kalau korupsi sudah ada infrastruktur yang rapih (sudah ada UU dan Komisi khusus / KPK) serta mekanisme penanganan yang jelas. Sementara terorisme masih ditangani secara parsial. Bahkan insan-insan intelijen yang siang-malam bekerja untuk membongkar jaringan terorisme belum mendapat perlindungan dengan perangkat undang-undang yang memadai.

Mestinya, tidak hanya undang-undangnya yang kita pikirkan, tetapi lebih dari itu, perlu dibentuk semacam Komisi khusus, seperti KPK untuk menangani kasus korupsi, maka terorisme perlu ada Komisi Pemberantasan Terorisme (KPT).

Ir. Sarjito
Volunteer NGO, tinggal di Lhokseumawe-NAD
sarjito_aceh@yahoo.com

Kalau mereka sial, masuklah ke penjara. Tetapi, di sana mereka menikmati pula keistimewaan: tidak dicampur dengan penjahat lain. Kenikmatan duniawi tetap disuguhkan. Seorang Arthalita, misalnya, menyulap ruang penjara dengan uang sendiri untuk memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan yang dikehendaki.

Privilege yang dinikmati koruptor itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi tidak pernah surut, bahkan bertambah dalam skala dan jumlah di tengah retorika perang terhadap korupsi. Elitisme kejahatan yang diperlihatkan negara menguburkan efek jera.

Penjara sekarang ini, terutama kepada para koruptor, telah menghilangkan banyak sekali dimensi menghukum dan diganti oleh dimensi kemanusiaan dan pemanjaan. Padahal semua tahu, tatkala seseorang dimasukkan ke dalam penjara karena kejahatan yang dilakukan, orang itu kehilangan sejumlah haknya.

Dalam rangka terus memuliakan koruptor, pemerintah mendirikan penjara khusus koruptor di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta. Penjara khusus berlantai tiga itu lebih nikmat jika dibandingkan dengan penjara yang dihuni para terhukum lainnya.

Salah satu alasan dibangun penjara khusus koruptor adalah untuk memenuhi standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasan itu makin memperjelas diskriminasi negara terhadap terhukum nonkorupsi.

Bila alasannya untuk memenuhi standar PBB, mengapa tidak didahulukan para terhukum kelas maling ayam yang bertumpuk-tumpuk dalam satu ruang sempit seperti barang mati?

Para koruptor itu sesungguhnya tidak membutuhkan prioritas pemenuhan standar PBB karena di penjara yang diurus dengan semangat korup, para koruptor dengan uangnya tetap bisa membeli dan membayar kenikmatan dan kenyamanan. Semua orang mengetahui hal itu.

Korupsi akan sulit diperangi selama negara tidak memiliki komitmen untuk menghukum seberat-beratnya para koruptor. Indonesia sekarang sedang mengubah persepsi terhadap koruptor dari penjahat menjadi pahlawan. Korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai kejahatan, tetapi kebajikan.

Selama penjara tidak memperlihatkan aspek sebagai lembaga yang menghukum dan menakutkan, selama itu kejahatan, terutama korupsi, tidak akan surut. Celakanya, negara justru ngotot memelihara elitisme kejahatan.

Toni Nasution
Aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Yogyakarta
Jalan Gejayan CT X No. 81 – Sleman Yogyakarta
Email: toni_nasutions@yahoo.com

Sementara di Indonesia, lembaga telik sandi kita belum memiliki payung hukum yang memadai. Padahal sebagai sebuah negara yang iklim demokrasinya sedang bertransisi, kita membutuhkan Intelijen yang lebih memiliki parameter hukum dalam melakukan aktivitasnya, lebih memiliki keabsahan di mata rakyat yang makin kritis, lebih patuh terhadap prinsip penegakan hukum (rule of law), lebih menghargai prinsip universal tentang hak azasi manusia, dan lebih dekat dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Kita berharap, melalui RUU Intelijen yang akan segera dibahas di DPR RI tahun 2010 ini, kita akan segera memiliki infrastruktur untuk melakukan pengawasan yang demokratis bagi badan intelijen, mengapa pengawasan tersebut diperlukan, dan bagaimana pengawasan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sebagai negara demokratis, kita tidak bisa lagi menyerahkan kepada Pemerintah untuk memiliki keistimewaan eksklusif mengawasi kinerja intelijen, karena bukannya tidak mungkin, intelijen dapat ”dimanfaatkan” untuk kepentingan regim yang sedang berkuasa.

Ricard Radja
Jaringan Ephistoholik Indonesia
Tinggal di Kupang-NTT
ricardradja@gmail.com

Akibat keberadaan ketentuan UU No.15 tahun 2003 yang masih dianggap lemah, mengakibatkan kinerja Polri kurang optimal, kondisi itulah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mewacanakan revisi terhadap UU No. 15/2003, khususnya terhadap pasal-pasal yang belum optimal tersebut, salah satu contohnya adalah bahwa Polri harus melepaskan tersangka apabila tidak memiliki bukti yang kuat.

Untuk menunjang pemberantasan terorisme, Komisi I DPR RI saat ini sebetulnya juga cukup responsif dengan kemampuannya mengusulkan draf RUU Intelijen yang merupakan ketentuan hukum bidang intelijen dalam rangka melindungi keamanan negara, dimana kesemuanya itu diharapkan bersinergi dalam pemberantasan terorisme.

Sementara itu, sebagian pihak masyarakat masih apriori atas upaya revisi ketentuan UU No.15/2003 dan pembahasan draf RUU Intelijen tersebut, karena dikhawatirkan oknum aparat akan “over acting” dalam melakukan operasi intelijen dengan main tembak terhadap anggota masyarakat yang dicurigai teroris, tanpa memperhatikan HAM sama sekali.

Suatu hal yang wajar, publik masih ketakutan atau trauma atas ketentuan hukum terkait teroris dan intelijen bila jadi diterapkan, karena akan langsung mengusik trauma psikologis masyarkat, sebagai dampak penerapan pasal karet UU Subversif pada era Orde Baru dahulu.

Kondisi politik saat ini jauh berbeda dengan era zaman Orde Baru, maka sesungguhnya masyarakat juga tidak perlu khawatir atas rencana revisi UU No.15/2003 oleh pemerintah dan proses pembahasan RUU Intelijen oleh DPR RI kalau dipandang untuk lebih mengedepankan keselamatan negara dan masyarakat itu sendiri, asalkan masih tetap mengedepankan nilai Hak Azasi Manusia.

Penguatan hukum atas upaya pemberantasan terorisme tentu dalam rangka mendeteksi secara dini atas segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan engara, dengan tetap disertai pengumpulan bukti yang otentik, sehingga dapat dicegah jatuhnya korban terorisme.

Sekali lagi, dari segi penegakan hukum, terbukti Malaysia jauh lebih keras dalam menindak tegas pelaku terorisme, sehingga wajar para pelaku terorisme “masuk” ke Indonesia yang dianggap lemah atau longgar dalam penegakan hukumnya.

Syahnan Rajasati
Jl. Wahid Hasyim, Medan Baru,
Kota Medan, Sumut
srajasati@gmail.com

Menyimak apa yang berkembang, itu jelas menuntut perhatian dan kerja keras pemerintah dan aparat. Kerusuhan tersebut merupakan isyarat bahwa kerukunan di masyarakat mulai menjadi barang mahal. Rakyat mudah terprovokasi, kemarahan gampang terpicu. Karena itu pemerintah harus mencarikan solusi, melakukan perbaikan di tengah masyarakat dan aparat, terlebih akibat dampak tekanan ekonomi.

Jangan terlalu mudah melakukan kekerasan dalam upaya meredam aksi massa. Sebab, aksi massa dalam menuntut hak mereka tak akan pernah berhenti, termasuk upaya buruh menarik perhatian pemerintah dalam upaya perbaikan nasib, misalnya lewat aksi massa dalam rangka hari buruh sedunia, May Day, yang mungkin terjadi di berbagai kota di Indonesia, Mei mendatang

Farel Kuto
Perum Puri Mas
Sawangan – Depok

Bangsa Indonesia tanpa sadar telah terjebak dalam praktek politik liberal, karena tidak mempertimbangkan lagi etika berpolitik dalam merekrut calon pemimpin bangsa. Padahal pemilihan calon pemimpin di negara maju sekalipun ( Eropa dan Amerika Serikat) masih mengagungkan kriteria calon pemimpin yang bermoral, tidak korup dan jujur.

Sekali lagi, parpol dituntut mampu melakukan pendidikan politik kepada rakyat untuk memilih kandidat kepala daerah yang punya kapabilitas serta punya riwayat moral yang bersih. Parpol pengusung figur tidak bermoral jelas-jelas telah melecehkan nurani, harga diri dan kecerdasan rakyat pemilih, demi mengejar sebuah kursi kekuasaan semata, oleh sebab itu, parpol itu juga harus dikenai sanksi.

Maka kekhawatiran Indonesia akan mengalami “zaman edan” seperti yang diramalkan pujangga besar Ronggo Warsito bakal terwujud adanya, karena sewaktu-waktu melalui pilkada akan lahir calon pemimpin yang tidak jelas asal usulnya, tidak menjadi masalah bahwa calon itu bekas koruptor, perampok, pemerkosa, mucikari, pezina dan pembunuh, dengan bebas bisa menjadi kepala daerah asal populer dan punya uang.

Kirani Putri,
Komplek Bumi Nasio,
Jl. Raya Pondok Gedhe, Bekasi –Jabar.
Kirani2010@gmail.com.

Selayaknyalah perlu segera diusut tuntas dan mendukung rekomendasi dari SBY yang segera membentuk tim dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional beserta Satuan Tugas Pemberatasan Mafia Hukum.

Budaya masyarakat Indonesia terutama dalam penyingkapan kasus-kasus besar mulai dari Bibit-Hamzah, Prita dan masih banyak yang lain dinilai terlalu berlebihan dan latah dalam melihat permasalahan. Kita mudah sekali mengikuti main stream yang terjadi dan tersulut dengan hitam-putihnya suatu permasalahan. Suatu persoalan kalau kurang dilihat secara jeli untuk mencari sumber dan akan permasalahan, akan gampang terbawa arus dengan adanya suara mayoritas dengan mengenyampingkan sumber, motivasi atau yang lainnya. Hal tersebut juga terjadi pada Century Gate yang menyeret dua nama besar yaitu Sri Mulyani dan Boediono yang dituduh bersalah dan paling bertanggung jawab, padahal mereka bukan melakukan suatu tindakan kejahatan (white collar crime).

Hendaknya kita melihat suatu kasus secara lebih holistik dan integratif, jangan secara parsial. Yang diharapkan pendapat agar lebih arif, bijak dan obyektif ketika hendak menanggapi dan merespon suatu permasalahan. Kita kembalikan pada institusi yang berhak mengusut melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap melakukan pengawasan secara eksternal, serta perlu orang seperti Susno dirangkul dengan mendengarkan keluh kesahnya agar tidak terus berkicau.

Semoga kita bisa lebih obyektif dalam melihat kasus-kasus yang ada. Baik yang sekarang maupun yang akan datang

Diah Setyaningsih
Mahasiswa Fisipol Universitas Pancasila
Jakarta

Praktik mafia hukum yang terjadi saat ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Sindikasi perpajakan yang terjadi melibatkan institusi penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, pengadilan dan hakim, hingga pengacara. Banyak orang mengaharapkan, agar kasus ini diusut tuntas.

Benar saja apa yang dikatakan Presiden, yaitu agar semua pihak menjalankan Undang-undang Perpajakan dengan sebenar-benarnya. Hentikan kejahatan di wilayah itu, karena sesungguhnya itu mengorbankan pembangunan dan mengkhianati rakyat.

Setelah kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan, yang dikenal sebagai praktik mafia hukum atau makelar kasus, masyarakat cenderung berkeinginan pelaku korupsi dan makelar kasus dihukum berat.

Bahkan, selain layak dijatuhi hukuman mati, koruptor juga wajib dimiskinkan. Aturan ini akan memberikan efek jera koruptor atau pejabat yang berniat mengorupsi uang negara. Dengan dimiskinkan, setiap pejabat akan memperhitungkan kembali langkahnya mengorupsi uang negara karena akan dirampas negara lagi. Jadi, dia akan belajar, tak ada gunanya menumpuk harta dari korupsi kalau pada akhirnya harta itu dirampas kembali oleh negara.

Ada beberapa kalangan yang mengatakan, bahwa korupsi adalah pengkhianatan terbesar kepada negara. Kasus korupsi pajak, contohnya, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti hati masyarakat.

ARYO RAHARDJO
Komp. Perum UT Parung
BOGOR
aryo_raharjo@yahoo.com

Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan boleh hukuman mati bagi koruptor. Pemberian vonis kepada koruptor sah-sah saja dan tidak melanggar HAM. Sebab, tidak ada HAM yang tidak dibatasi oleh undang-undang. Di berbagai negara saja hukuman masih ada. Memang di negara-negara kecil di Eropa, seperti Denmark dan Swedia hukuman mati tidak ada. Namun Amerika saja yang mengaku sebagai kampiunnya demokrasi, masih menerapkan hukuman mati.

Dalam undang-undang soal HAM sebenarnya sudah disebutkan jika hukuman mati diperbolehkan untuk empat hal yaitu, terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dan korupsi. Dan tidak usah diperdebatkan apakah hukuman mati melanggar HAM atau tidak. Karena negara-negara yang menandatangani konvensi soal HAM pun masih menerapkan hukuman mati di negaranya.

Saya menghimbau kepada penegak hukum, khususnya yang menentukan vonis hukum bagi koruptor, agar memberikan hukuman seberat-beratnya bagi koruptor, hingga hukuman mati. Koruptor tidak perlu diberi hati, karena nanti akan ambil jantung. Mari kita dukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Pribadi Adi Paringgo
Jl. Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Email: pringgoadi@plasa.com