Pemilu 2009, Melelahkan dan Bertabur Korban Jiwa

Posted on Mei 20, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , , |

Oleh Buang Supeno

Pesta demokrasi – Pemilu legislatif telah usai. Pemilu 2009 juga paling ”mendebarkan” dari sisi potensi eskalasi konflik . Hal ini dipicu oleh lompatan perubahan sistem pemilu dan perwakilan politik, kerasnya persaingan elite dan pertarungan antarcaleg, ketatnya aturan parliamentary threshold, terbukanya berbagai kemungkinan jebakan dalam koalisi partai, hingga disorganisasi dan mal administrasi penyelenggaraan. Dapat dikatakan, inilah pemilu paling menguras energi, baik finansial maupun sosial . Menguras energi para peserta Pemilu yakni para caleg maupun para petugas penyelenggaranya sendiri seperti PPS maupun PPK Akibatnya banyak anggota PPS yang meninggal dunia akibat kelelahan yang berkelebihan. Demi menyelesaikan penghitungan mereka rela berkorban jiwa.

Demikian juga ada caleg yang meninggal maupun sakit jiwa . Memang pemilu 2009 ini merupakan pertaruhan ”kesabaran” kita sebagai bangsa untuk menatap optimistis persandingan antara cita-cita demokrasi dan kesejahteraan . Disamping itu dalam Pemilu kali ini aksi “ Bom atau serangan fajar dan malam “ dari masing – masing caleg kian vulgar. Kompetisi tidak sehat antar caleg antar partai maupun internal partai semakin kental, kata kuncinya bagaimana bisa menang. Apakah ini dampak perubahan ekskalasi politik pasca keputusan MK, dari nomor urut menjadi suara terbanyak.

Apalagi peran Pengawas pemilu terkesan mandul, sehingga kompetisi menghalalkan cara dibiarkan merajahlelah, tidak satupun tertangkap. Pemilu kali ini adalah momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan pelembagaan politik. Harapan kita, Pemilu 2009 tidak berhenti pada sekadar ritual sirkulasi elite dan power sharing kekuasaan, tetapi lebih dari itu dapat memberi pesan penting bahwa demokrasi bekerja untuk perbaikan kesejahteraan bangsa. Hal yang penting dicatat kekuarangan Pemilu 2009 yakni masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan administrasi pendataan serta tertukarnya surat suara dari daerah pemilian lain.

DPT Pemilu 2009 ini merupakan kasus terburuk dibanding pemilu sebelumnya . Padahal yang namanya DPT sekali diumumkan “diharamkan“ untuk dirubah . Artinya kerja KPU harus dapat dipertanggung jawabkan. Mereka harus melakukan verifikasi dan pendapataan ulang(Coklit) hasil laporan jumlah penduduk dari kiriman Dinas Kependudukan, tidak bisa hanya “Copy paste“,maklum anggota KPUD di Kota – Kabupaten di Jawa Timur masih anggota hasil Pemilu 2004, dari beberapa anggotanya ada yang tidak lolos seleksi, sehingga kerjanya tidak optimal tetapi mau gajinya, sedang yang baru belum dilantik.

Jika kita lihat dalam pelaksanaan Pileg 2009. jumlah penduduk yang tidak terdata dalam DPT cukup besar, bahkan ada pejabat negara yang tidak masuk. Oleh karena itu KPU pusat hingga kejajaran bawah harus menyadari dan mengakui kelemahan ini dan tetap harus memikul tanggung jawab karena sejak lama orang sudah memberikan peringatan.

Kondisi ini menjadi peringatan akan pentingnya ketertataan administrasi kependudukan. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah demokrasi tak hanya berimpitan dengan gagasan-gagasan besar tentang perubahan, ideologi, platform, atau desain kelembagaan. Ia juga membutuhkan kehadiran administrasi dan perencanaan matang. Kealpaan mengurusnya akan menimbulkan masalah serius.

Dengan banyaknya warga masyarakat tidak tercantum dalam DPT telah mencederai hak-hak politik warga negara yang paling dasar: hak untuk memilih dan dipilih. Amburadulnya manajemen KPU dan ”inersia birokrasi” sudah menyebabkan jutaan (atau bahkan puluhan juta) warga ”dipaksa golput”, dicabut hak-haknya untuk menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya. Hal itu, ia sudah mencederai kata kunci yang tersimpan di balik kata ”pemilihan umum”: bahwa pemilihan ini harus bersifat umum, terbuka bagi setiap warga negara yang sudah layak menggunakan hak pilihnya, seperti dianalisis oleh Ignas Kleden (Kompas, 10/4). Tanpa persyaratan ini, semua legitimasi dan keabsahan hasil pemilu punya cacat moral dan politik fundamental.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2009 KPU harus meningkatkan kinerja dan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan sejumlah instansi terkait untuk memutakhirkan daftar pemilih bagi pilpres.

Semua warga negara yang berumur minimal 17 tahun atau sudah kawin dan bukan anggota TNI-Polri wajib dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Daftar pemilih sementara atau DPS pilpres itu sudah diumumkan di tingkat Panitia Pemungutan Suara di setiap kantor kelurahan/desa. Masyarakat, terutama yang tidak terdaftar dalam pemilu legislatif lalu, diminta segera mendaftarkan diri. Ketua rukun tetangga dan rukun warga diminta menyisir daftar pemilih untuk memastikan warganya terdaftar sebagai pemilih. Jika ditemukan pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sudah meninggal, pindah tempat, atau telah menjadi anggota TNI-Polri, namanya akan dihapuskan dari DPT. Dalam pemilu legislatif lalu, mereka yang tidak memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT hanya dicoret. Saat DPT sudah ditetapkan, pemilih yang tidak terdaftar tidak dapat diakomodasi dalam DPT. Pemilu 2009, Melelahkan dan bertabur korban Jiwa.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: