Fatamorgana Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur Jatim

Posted on Mei 22, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , |

Oleh Yudha Cahyawati

Beberapa bulan lagi Jawa Timur (Jatim) akan mengadakan pesta demokrasi, yakni pemilihan gubernur (pilgub). Pilgub harus dilihat dalam konteks geopolitik Jatim, tidak sekadar Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Beberapa kritik terus muncul di media massa, termasuk masalah mekanisme pilgub yang cenderung “sentralistik”, hanya berpusat di Kota Surabaya ini. Segala seluk-beluk yang berkait (proses) pemilihan Gubernur Jatim hanya diperbincangkan di Surabaya.

Publik Jatim selama ini hanya dijadikan klaim-klaim politik semata oleh 100 anggota DPRD Jatim, sehingga proses-proses yang terkait dengan pemilihan gubernur ini tidak mampu terakses dan terjangkau oleh publik Jatim di berbagai daerah. Ini terjadi karena sistem dan aturan main (baca: tata tertib pilgub) yang dirancang oleh 100 anggota DPRD itu kurang memadai.

Bahkan, aturan main (baca: tatib) yang dirancang para anggota DPRD itu sangat sarat kepentingan anggota DPRD sendiri. Aturan main yang hanya dimonopoli oleh 100 anggota bukan tidak mungkin akan menimbulkan kolusi dan kongkalikong.

Selain itu, sistem dan aturan main tersebut tidak memberikan dan menampung ruang gerak bagi tepenuhinya akses (informasi) yang bisa dijangkau dan diterima oleh masyarakat secara luas. Misalnya saja, masalah kampanye. Calon hanya “kampanye” di Surabaya saja, hanya diketahui masyarakat di pusat kota. Kenapa tidak dibuat aturan main yang mengharuskan calon gubernur untuk berkampanye di setiap daerah, tidak hanya di Surabaya?

Setiap calon Gubernur Jatim diharuskan berkeliling ke tiap-tiap daerah kabupaten/kota, bahkan kalau bisa sampai ke tingkat yang lebih rendah, yakni kecamatan, mengampanyekan dirinya dan visi/misinya ke masyarakat secara luas. Dengan demikian, calon gubernur memang benar-benar dikenal dan diketahui publik (minimal identitasnya).

Model semacam ini akan dapat memberikan keuntungan (politik) maksimal, baik untuk calon sendiri maupun masyarakat. Legitimasi seorang gubernur akan semakin kuat, mengakar, dan membumi. Dengan begitu, kedekatan calon- baik secara emosional maupun politis-dengan rakyatnya akan semakin terlihat, dan masyarakat nantinya tidak akan bagaikan membeli kucing dalam karung.

Selama ini, para anggota DPRD terjebak dan menjebakkan diri pada soal perbincangan siapa atau figur yang akan jadi gubernur, bukan membincangkan atau merancang bagaimana figur atau orang itu bisa diproduk jadi gubernur. Dengan kata lain, anggota DPRD terlalu fokus pada masalah personal, melupakan sistem dan prosedur yang ketat untuk menghasilkan calon gubernur yang berkualitas baik secara kapabilitas, aksesibilitas, dan rilibialitasnya.

Ini yang sampai sekarang belum tampak dalam aturan main pilgub. Aturan main (tatib) yang dibuat hanya memuat aturan-aturan yang sangat normatif. Unsur-unsur atau poin yang berkait dengan masalah penunjukan dan pembangunan aksesibilitas, kredibilitas, kapabilitas calon masih sangat minim. Seorang calon pemimpin tidak hanya pintar dan cerdas, tetapi jauh lebih penting adalah pemimpin itu harus mendapat legitimasi (politik) yang kuat dan mengakar dari rakyatnya. Dalam pandangan mereka, membangun personal lebih penting dan utama daripada membangun sistem atau prosedur yang ketat dan demokratis.

Pola dan model klasik yang selama ini digunakan DPRD inilah yang kemudian menjadikan para anggota DPRD dan partai politik akhirnya sibuk dan menyibukkan diri untuk berlomba-lomba memunculkan calon-calon gubernur yang sesuai dengan kepentingannya.

Dalam pikiran mereka, bagaimana memunculkan, mengangkat, dan mendudukkan calonnya untuk menjadi orang nomor satu di Jatim ini, walaupun dengan “menghalalkan segala cara” seperti yang dikatakan Machiavelli. Karena, dalam politik ada istilah yang cukup dikenal; siapa mendapat apa, berapa, dan dengan cara bagaimana.

Ini yang kemudian melahirkan pemilihan gubernur menjadi ajang tarik-menarik kepentingan di antara partai politik. Aturan main hanya menampung “aspirasi dan kepentingan” elite politik. Lebih dari itu, pilgub hanya dijadikan sebagai ajang permainan politik uang (money politic).

Ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Pemilihan gubernur yang tertutup publik (sistem tidak aspiratif, tidak akuntabel, dan tidak aksesibilitas) akan sangat rentan terhadap praktik politik uang.

Sistem tidak demokratis
Dengan kata lain, sistem dan aturan main yang dibuat dan dirancang anggota DPRD sangat kering dan miskin dari nilai-nilai demokrasi. (akuntabilitas, aspiratif, tranparansi, dan aksesibilitas). Sistem dan aturan main ini hanya dibuat dan dimonopoli oleh segelintir elite yang terdiri 100 anggota DPRD Jatim. Sistem dan aturan main itu kurang mengakomodir aspirasi warga Jatim.

Lebih dari itu, semangat anggota DPRD dalam membuat dan menyusun aturan main tersebut sangat formalistik dan normatif. Bahkan, aturan main (tatib) yang sekarang dipakai DPRD itu tak jauh beda dengan tatib yang dipakai pada zaman Orde Baru. Kalaupun ada revisi-revisi, itu hanya tambal sulam dan tidak substantif.

Proses pembuatan dan penyusunan sebuah sistem atau tatib pilgub yang tidak transparan dan hanya dilakukan oleh segelintir elite daerah, tidak mengikutsertakan elemen-elemen masyarakat seluas-luasnya-melalui public hearing di tiap daerah misalnya-maka mudah ditebak produk tatib tersebut akan sangat rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), konspirasi, dan kongkalikong.

Tatib pilgub Jatim tersebut merupakan hasil “pemufakatan politik” yang koruptif. Pendek kata, praktik semacam ini juga bisa dikatakan korupsi DPRD. Korupsi tidak hanya berupa uang atau materi, sebuah sistem atau aturan main yang proses penyusunannya tidak aspiratif dan transparan terhadap publik, juga bisa dikatakan korupsi.

Bahkan, korupsi ini lebih kejam dibandingkan korupsi bisanya, karena hak-hak dasar yang dimiliki (politik) rakyat telah dirampas secara sewenang-wenang oleh wakil rakyat. DPRD telah melakukan manipulasi dan monopoli politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Pilgub “sudah selesai”
Sampai saat ini, yang paling gencar dipublikasikan adalah masalah figur calon-calon gubernur ke depan. Bahkan, yang sangat disesalkan adalah munculnya figur atau calon tunggal tanpa pesaing. Seperti diketahui, sampai detik ini pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang muncul dan menguat adalah pasangan Imam Utomo (TNI)-Soenaryo (birokrat) yang dicalonkan Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP). Dalam pandangan F-PDIP, pasangan Imam Utomo-Soenaryo dinilai cukup ideal. Imam Utomo dari TNI, dia dikenal nonpartisan, memiliki leadership yang bagus, punya pengalaman memimpin Jatim, dan bisa menyatukan berbagai kepentingan yang ada, dan sedikit banyak dapat menetralisir munculnya perpecahan dan konflik kepentingan di antara partai.

Imam Utomo juga dinilai cukup berhasil dalam memimpin Jatim lima tahun sebelumnya, terutama berkait dengan stabilitas keamanan daerah yang relatif aman dan stabil. Sedangkan Soenaryo dinilai F-PDIP memiliki kapabilitas dan manajemen kepemerintahan, karena memang dia berasal dari kalangan birokrat.

Yang lebih menguatkan dan menjadi pertimbangan utama dari F-PDIP, mengapa memasang dan mematok “harga mati” Imam Utomo sebagai “JT1” ini adalah karena dia telah mendapat “surat sakti” dari DPP PDI-P, terutama dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang mana sangat sulit bagi F-PDIP Jatim menolaknya. Praktik semacam ini tak jauh beda dengan apa yang terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian melahirkan Sutiyoso, hasil pesanan (politik) Megawati.

Secara politik, pasangan Imam-Soenaryo ini akan mendapat dukungan suara dari F-TNI/Polri dan F-Gab. Kalau dihitung secara matematis, pasangan Imam Utomo ini akan mendapat dukungan 56 suara. (F-PDIP 31, F-TNI/Polri 10, dan F-Gab 15 suara).

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) sendiri sampai sekarang masih kebingungan, belum menentukan pasangan final yang akan diajukan. Padahal, F-KB memiliki kursi terbanyak di DPRD. Sebelumnya F-KB mengajukan Imam Utomo hasil rekomendasi Tim Sepuluh, namun ditolak Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Kemudian F-KB memunculkan nama-nama seperti Choerul Anam (PKB Jatim), Ali Maschan Musa (PWNU Jatim), Fathorrasjid (Ketua F-KB DPRD Jatim), Moch Bisrie Abdul Djalil (Ketua DPRD Jatim), dan Abdul Kahfi (mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Namun demikian, F-KB belum juga mampu memunculkan calon di antara mereka. Di antara para elite PKB sendiri dan PWNU masih terjadi tarik-menarik kepentingan. Tetapi yang menggelikan dan mengejutkan publik, ketika F-KB menolak pasangan Imam-Soenaryo, justru sehari kemudian mengekor pada PDI-P dengan memunculkan nama Imam Utomo, namun dengan memasang Saifullah Yusuf sebagai wagubnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (F-PG) melalui ketua fraksinya, Edi Wahyudi mengatakan, mereka mulai menyadari bahwa pasangan Imam-Soenaryo sangat kental nuansa status quo. Keduanya berasal dari birokrasi yang selama ini belum memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan Jatim.

Bahkan, saat ini F-PG mulai memunculkan nama baru, yakni Ridwan Hasyim, Ketua Umum DPD Partai Golkar Jatim sebagai cagubnya. Namun, secara matematik calon F-PG sangat tidak mungkin bisa menyaingi pasangan Imam-Soenaryo yang dicalonkan F-PDIP, F-Gab, dan F-TNI/Polri.

Dengan melihat realitas politik semacam ini, peluang yang paling besar adalah pasangan Imam-Soenaryo yang dicalonkan F-PDIP, F-Gab, dan F-TNI-Polri dengan perolehan suara yang cukup signifikan, yakni 56 suara. Kalau ini yang terjadi, pasangan Imam-Soenaryo akan melenggang mulus menjadi Gubernur-Wagub Jatim tahun 2003-2008, karena perolehan suranya sudah 50 persen plus 1, bahkan lebih.

Dengan begitu proses pemilihan Gubernur Jatim tahun 2003-2008 di anggap sudah “selesai”. Proses lanjutan sampai pemilihan dianggap sebagai formalitas belaka, karena calon gubernur dan wakilnya sudah “terpilih” sebelum waktunya. Kalaupun muncul cagub baru, itu hanya dijadikan sebagai pajangan politik untuk memenuhi aspek formalitas pilgub saja.

Model pencalonan klasik semacam ini sangat tidak kondusif bagi pendidikan dan pembangunan demokrasi yang sehat dan elegan. Praktik semacam itu sama saja DPRD telah melakukan pelecehan dan pembodohan politik rakyat. Rakyat Jatim hanya dijadikan klaim-klaim politis yang sifatnya semu untuk memenuhi ambisi kekuasaan partai.

Kenapa parpol-parpol cenderung terpaku untuk mencalonkan “orang lain”, tidak memunculkan dari internal partainya? Memang parpol tidak memiliki figur yang mumpuni atau calon nonpartisan lainnya di Jatim yang cukup layak untuk jadi cagub?

Secara kasat mata, kepada publik memang telah diperlihatkan dengan proses-proses pilgub, mulai dari penjaringan, penyaringan, pencalonan, sampai pada pemilihan. Proses ini kelihatannya demokratis, namun apabila kita pikirkan secara jernih, kritis, telusuri dengan cermat dengan logika rasional, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni praktik pilgub yang tidak demokratis.

Karena sistem dan aturan main yang dibuat dan disusun tidak demokratis dan sarat dengan muatan-muatan politis yang sifatnya sempit (interest group). Proses itu hanyalah kamuflase belaka dan menipu rakyat. Ada permainan “kotor” di belakang layar, yang secara kasat mata susah dilihat, namun sangat mudah dirasakan dan secara kualitatif dapat dijelaskan dengan akal sehat.

Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan proses pemilihan gubernur ini bisa dinilai tidak sah secara politik (baca: tidak demokratis), walaupun diklaim sudah memenuhi mekanisme dan prosedur formal. Karena cara, sistem, dan sarana yang dipakai tidak demokratis, maka hasilnya juga tidak demokratis.

Dengan kata lain, kepada publik Jatim telah diperlihatkan praktik demokrasi yang fatamorganis. Dari jauh kelihatan berjalan secara demokratis, tetapi sesungguhnya tipuan belaka alias tidak demokratis. Lalu apa yang bisa diharapkan dari produk pilgub yang tidak demokratis ini?

YUDHA CAHYAWATI, pengajar di sebuah SMUN di Surabaya.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: