Wacana ”Civil Rights” dan Demokrasi

Posted on Mei 25, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , , , |

Oleh Hikmat Budiman

Kalau kita periksa kembali naskah Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta tanggal 17 Agustus 1945, salah satu interpretasi yang bisa dibuat adalah bahwa terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara lebih sebagai wadah untuk menerima ”hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain”.

Kemerdekaan Indonesia dibayangkan sebagai sebuah ruang kuasa yang menganga karena ditinggalkan oleh kekuatan yang semula mendudukinya. Terbentuknya negara, dengan demikian, mungkin lebih bisa diterima sebagai sebuah risiko yang mesti dipikul bersama akibat bangkrutnya kekuasaan kolonial di hampir sebagian besar wilayah Asia dan Afrika. Sebagai sebuah negara baru, Indonesia memang lahir melalui persiapan administrasi politik seadanya.
Meskipun demikian, persiapan Indonesia merdeka secara intelektual sebenarnya berlangsung jauh lebih bermartabat. Beberapa perdebatan paling cemerlang dalam sejarah pemikiran politik di Indonesia pernah berlangsung, antara Soekarno, Yamin, Sjahrir, Hatta, Soepomo, dkk.

Bukan hanya dalam merumuskan substansi kemerdekaan sebagai bangsa, landasan ontologis pendirian negara, dan bentuk negara dan pemerintahan, melainkan bahkan dalam urusan yang menyangkut penciptaan kemungkinan ruang-ruang politik bagi pengakuan hak-hak individual masing-masing warga dalam konstitusi negara yang kelak akan dilahirkan.

Penolakan Soekarno atas gagasan untuk mencantumkan hak-hak individu dalam konstitusi negara, misalnya, bisa ditafsirkan sebagai refleksi dari pergulatan dan pertentangan antar ide-ide besar politik dan filsafat waktu itu, yakni antara pandangan yang memberi tekanan khusus pada kebebasan individu dan pandangan yang lebih mementingkan filsafat penyerahan diri individu ke dalam ribaan negara yang diasumsikan pasti baik. Dari tilikan lain, Soekarno mungkin bisa pula dilihat sebagai sebuah ikon yang merepsentasikan sebuah kenyataan yang sulit ditampik: bahwa setiap gagasan pada akhirnya harus selalu berdialog dengan konteks historis.

Konteks Indonesia
Tidak bisa dipungkiri bahwa gagasan tentang civil rights (hak sipil) pada mulanya tidak mudah ditemukan dalam khasanah pemikiran politik Indonesia. Sebagai ide, ia lahir dari tradisi pemikiran filsafat dan politik di Barat. Tapi apakah soal asal-usul gagasan masih penting? Bukankah ide demokrasi dan negara modern juga lahir dari sebuah tradisi yang sama?
Untuk konteks Indonesia masa kini, isu civil rights menjadi penting bukan terutama karena sejarah pahit diskriminasi rasial, meskipun dalam banyak hal kita pun mengalaminya, melainkan lebih didorong oleh kenyataan begitu lemahnya posisi masyarakat vis à vis negara. Kalau untuk sementara kita bisa membuat padanan konseptual istilah ”civil rights” dalam kosa kata bahasa politik Indonesia menjadi ”hak-hak warga”, misalnya, apa yang dimaksud dengan kebijakan publik di awal tulisan ini tadi bisa meliputi begitu banyak bidang kehidupan kita sebagai warga.
Hak-hak warga tentu saja tidak hanya merujuk pada jaminan konstitusional terpenuhinya hak-hak politik, melainkan juga menjangkau kawasan yang lebih kompleks seperti hak-hak ekonomi dan kultural setiap anggota masyarakat politik, isu gender, agama, status sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain.

Misalnya, kita bisa mempersoalkan bagaimana negara menjamin hak-hak kultural komunitas-komunitas ugahari seperti Samin, Baduy, dan Sasak dalam kerangka kebijakan publik yang akan diputuskan dalam proyek-proyek pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan komunitas lokal tersebut, yang perlu diperhitungkan barangkali adalah persilangan antara dua paradigma yang memberi penekanan berbeda tentang hak. Paradigma pertama, atau sebut saja paradigma klasik, cenderung berpijak pada patokan bahwa hak merupakan properti individu sebagai manusia.

Paradigma seperti ini kemungkinan besar tidak selaras dengan cara pandang anggota komunitas-komunitas lokal tadi, karena secara konseptual tempat individu cenderung subordinatif di bawah kolektivisme. Paradigma kedua, atau biasa disebut multikulturalisme, memberi tekanan tidak pada hak individu melainkan lebih pada hak kultural sebuah kelompok secara kolektif.
Di Amerika Serikat, misalnya, multikulturalisme dikembangkan sebagai antitesis dari pendekatan yang terlampau mengutamakan pendekatan pada hak-hak individu.

Kontribusi Ekonomi
Jaminan terpenuhinya hak-hak warga, di lain pihak, pasti tidak bisa disandarkan pada itikad baik para penyelenggara negara—seperti Soekarno mempercayai orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan Indonesia merdeka sebagai orang-orang baik. Pengakuan negara atas hak-hak seperti itu mensyaratkan sebuah negosiasi baru tentang perimbangan kekuatan antara masyarakat di satu pihak dan negara di pihak yang lain. Problemnya kemudian adalah, bagaimana negara akan menjamin hak-hak warganya jika sejauh ini masyarakat sendiri tidak pernah benar-benar memiliki kontribusi yang konkret bagi pembiayaan belanja ekonomi negara.

Salah satu penyebab buruknya kehidupan demokrasi di Indonesia yang jarang dibicarakan adalah tidak adanya sistem pajak (taxation system) yang baik, yang memungkinkan rakyat ikut membiayai anggaran negara, padahal sudah jamak diketahui bahwa dalam demokrasi rakyat hanya memiliki dua sumber kekuatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan: pajak dan suara (vote) dalam pemilihan umum. Dalam demokrasi yang sehat, dua hal ini berkaitan erat bahkan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Melalui pajak, rakyat memberi kontribusi besar pada jalannya roda pemerintahan, sehingga rakyat memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Singkatnya, melalui pajak rakyat memberi makan pada aparat pemerintah, dan karena itu rakyat berhak untuk dilayani dan diurus sebaik-baiknya. Pajak adalah penentu status rakyat sebagai tuan pemegang kedaulatan tertinggi di hadapan pemerintah sebuah negara demokrasi.

Di lain pihak suara dalam pemilu bisa diperlakukan sebagai ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) sekaligus. Suara menjadi sebuah ganjaran bagi sebuah rezim pemerintahan ketika rakyat menilainya telah berhasil melakukan tugas sebagai pengurus atau negara yang baik, akuntabel, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, dan karena itu ia dianggap layak dipilih kembali.

Tapi jika sebaliknya, rakyat memberi hukuman dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu. Konsepnya memang sangat sederhana, tapi implementasinya membutuhkan upaya sangat keras karena ia akan mengubah orientasi politik dari setiap kekuatan politik yang bersaing.
Di bawah Orde Baru, tidak adanya sistem perpajakan nasional yang memadai juga diperparah oleh kenyataan tidak satu pun institusi politik yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Dua parti politik yang ada waktu itu, PPP dan PDI, tidak pernah benar-benar bisa menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan politik pemerintah.

Sebagian besar alasannya bisa dikembalikan kepada ketidakmandirian finansial partai-partai tersebut dari subsidi pemerintah. Vote atau hak suara dalam pemilu, dengan demikian, juga tidak pernah menjadi kekuatan penekan yang bisa memaksa kelompok politik yang berkuasa untuk lebih serius menangani hak-hak warga yang, antara lain, juga meliputi hak untuk meraih kesejahteraan secara layak.

Lantas dari mana pemerintah memperoleh dana pembangunan? Dari gabungan antara hutang luar negeri dan penghasilan yang bersumber dari kekayaan alam. Problem seperti ini memang menjadi tipikal negeri-negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Pemerintah bisa mengerahkan seluruh potensi kekayaan alam untuk membiayai kekuasannya, tanpa perlu melibatkan partisipasi rakyat.

Independensi relatif keuangan negara dari partisipasi rakyat seperti itu, telah mendorong lahirnya sistem pemerintah yang tidak memiliki akuntabilitas di hadapan publik. Padahal sebuah rezim yang tidak bergantung pada kontribusi ekonomi rakyatnya, cenderung hanya akan menghabiskan seluruh energinya lebih untuk kepentingan memelihara status-quo kekuasaan daripada memperhatikan hak-hak sipil warganya. Kondisi seperti itu, sayangnya, tetap belum banyak berubah sampai hari ini.

Penulis adalah Dewan Penasihat INTERSEKSI Foundation, Jakarta

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: