Demokrasi, Kampanye dan Anomi Sosial

Posted on Juli 10, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , , , , |

Oleh Eko Prasojo
Simpul Demokrasi PLaCIDS Averroes. Perubahan sosial yang cepat, besar, dan berlangsung lama sering menimbulkan anomi. Sejak akhir abad ke-19, Emile Durkheim dalam buku Suicide menggambarkan perilaku menyimpang di masyarakat. Percepatan perubahan sosial sejak akhir tahun 1980-an melalui globalisasi dan ambruknya kedua sosialismus menjadi penyebab terabaikannya kajian lanjut konsep anomi.

Kata anomi dari a-nomos (ketiadaan aturan), suatu kondisi jika keteraturan sosial ada dalam tekanan, kehilangan legitimasi, bahkan menemui kahancuran.

Anomi sosial, antara egoisme dan altruisme
Situasi anomi terjadi karena kurang jelas dan tak konsistennya peraturan dan atau norma sosial serta hukum mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat atas peraturan dan norma yang berlaku. Berkaitan dengan norma, tendensi anomi di masyarakat dapat berupa melemahnya kesadaran normatif individu (aspek internal) dan melunturnya sanksi hukum (aspek eksternal). Dalam bahasa Durkheim, tipologi ini disebut integration dan regulation. Keseimbangan egoisme dan altruisme mendeskripsikan kekuatan individu dan kolektif dalam keteraturan sosial.

Anomi dan fatalisme tak saja disebabkan rendahnya tingkat regulasi atau ketiadaan norma, tetapi juga oleh tingkat pengaturan yang tinggi. Anomi mencerminkan sebuah situasi sosial atau konstelasi, bagaimana seorang individu atau sekelompok masyarakat bereaksi atas suatu kejadian atau peristiwa di masyarakat. Reaksi itu tentu amat dipengaruhi banyak faktor, yang secara garis besar meliputi indikator primer seperti struktur normatif masyarakat dan kelompok, dan indikator sekunder dalam bentuk penyimpangan perilaku seperti kriminalitas, ketergantungan obat dan alkohol, serta sering terjadi perilaku bunuh diri.

Demokrasi dan anomi
Hasil penelitian Peter Waldman (Muenchen, 2003) atas tingkat anomi sosial berbeda dalam sistem demokrasi dan diktator. Dalam sistem diktator, di mana sistem kekuasaan amat terintegrasi, stabilitas masyarakat amat didukung banyaknya ketentuan peraturan yang dibuat sepihak guna kepentingan penguasa.

Anomi dalam sistem diktator tidak disebabkan ketiadaan norma, tetapi oleh tingkat penerimaan masyarakat yang rendah atas norma hukum. Tingkat penerimaan yang rendah lebih disebabkan ketidakkonsistenan penegakan hukum serta ketidakberpihakan hukum kepada masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi kapitalis-liberal yang ditandai kuatnya tendensi disintegrasi, stabilitas masyarakat dan garansi integrasi dipengaruhi ketentuan dan norma hukum yang reliable yang merupakan kontrak sosial bersama. Karena tingkat kompromi kelompok dalam pembuatan regulasi cukup tinggi, sistem demokrasi lebih memungkinkan penguatan kesadaran individu atas ketentuan dan norma hukum.

Tingkat anomi sosial tertinggi justru ditemukan dalam negara yang ada dalam transisi dari suatu keteraturan sosial (soziale ordnung) pada keteraturan sosial lain. Sebut misalnya transisi dari sistem diktator ke sistem demokrasi. Moral ganda masyarakat dan penyesuaian atas norma-norma baru sistem demokrasi sering menimbulkan anomi di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, intervensi politik penguasa yang kadang bersifat sewenang-wenang kerap dilakukan terhadap perilaku menyimpang.

Seberapa lama transisi krisis atau seberapa cepat pembangunan kembali keteraturan sosial ini amat ditentukan secara internal oleh tingkat egoisme dan altruisme elite dan tradisi sistem politik yang hidup dalam suatu negara, tetapi juga oleh konstelasi dan perubahan eksternal seperti bantuan internasional dan hubungan kekuatan ideologi internasional. Dalam kasus Jerman, cepatnya transisi dari rezim diktator Nazi ke sistem demokrasi serta penyelesaian krisis pascaperang dunia kedua amat dipengaruhi secara internal oleh tradisi sistem negara hukum (Rechtsstaatlichkeit) yang mengakar dalam masyarakat dan secara eksternal oleh bantuan Marshall-Plan.

Untuk kasus Indonesia, anomi sosial dalam transisi demokrasi memiliki tingkat kesulitan tinggi. Ini terutama disebabkan oleh absensi tradisi demokrasi sejati selama masa Orde Baru, sebaliknya hanya mencerminkan pseudo-demokrasi. Di sisi lain, tingkat keberlangsungan anomi sosial juga disebabkan oleh tingginya egoisme elite politik dan elite masyarakat lain untuk mempertahankan dan memperebutkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Pada tataran masyarakat umum, kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran normatif individu dan lemahnya sanksi hukum. Kriminalitas meningkat, aksi bunuh diri melanda anak-anak dan orangtua, korupsi merajalela. Sanksi hukum hanya berlaku kepada rakyat kecil dan miskin, tetapi kebal terhadap pejabat dan orang kaya.

Anomi sosial dalam kampanye
Jika pemilu merupakan elemen terpenting demokrasi, tingkat tertinggi anomi sosial dapat terjadi saat kampanye. Tidak sulit mencari kaitan atas hal itu. Bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, kampanye merupakan tradisi ritual perayaan demokrasi. Ketidakpercayaan dan rendahnya penerimaan masyarakat atas sistem hukum yang berlaku akan mengalami puncaknya pada masa kampanye. Hal ini tidak saja terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan elite politik, baik perseorangan maupun sebagai partai politik.

Bagi masyarakat umum, ritual demokrasi dapat menjadi momentum puncak anomi sosial. Tidak heran jika kampanye lebih diwarnai pawai kendaraan bermotor dan unjuk kekuatan massa daripada orasi dan debat kandidat yang menonjolkan ide, visi, misi, dan tema. Alasannya, anomi sosial sebagai bentuk protes masyarakat kepada penguasa lebih mudah diperlihatkan dalam rapat terbuka dan pawai kendaraan bermotor.

Bagi elite politik, anomi sosial lebih disebabkan keinginan memperoleh suara masyarakat guna mempertahankan status quo atau merebut status baru. Saya ingin mengatakan, meski elite politik sepakat melakukan kampanye damai, serta pemerintah dan aparat keamanan secara maksimal berupaya mengamankan kampanye, anomi sosial dalam kampanye hanya dapat dikurangi, tetapi tidak dapat dihindarkan. Anomi sosial dalam kampanye adalah akumulasi ketidakteraturan sosial (social disorder) yang berlangsung dalam waktu lama. Kampanye bisa jadi merupakan puncak anomi sosial.

Eko Prasojo Dosen Pascasarjana; Manajer Pelaksana Selo Soemardjan Research Center FISIP UI

Sumber: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0403/23/opini/911510.htm

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: