Demokratisasi dan Nasionalisme Indonesia

Posted on Juli 10, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , |

Oleh Haidar Ivan

Seorang kawan berkebangsaan Jerman secara khusus mendatangi saya hari ini. Kawan ini, seorang ahli politik Amerika Latin, bertanya kepada saya, “Kapan kira-kira Indonesia bisa keluar dari krisis?”Pertanyaan ini sangat sulit saya jawab. Dia kawan satu kelas saya dalam mata kuliah yang judulnya mentereng “Economic Reform and Democratization.” Kuliahnya sendiri luar biasa mengasyikkan. Kita banyak bicara perbandingan Southern Europe (Spain, Portugal,Greece), Latin America, dan Eastern Europe. Professornya ada dua, dua orang “rising star” dalam bidang comparative politics. Sebetulnya, pertanyaan ini sisa dari diskusi kelas ketika kami mendiskusikan bagaimana negara-negara yang cepat memutuskan masa-lalu (breaking with the past) bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan ekonomi dan perdagangan internasional.

Negara-negara Eropa Timur yang melepaskan dirinya secara radikal dari sosialisme,terutama lewat aksi massa besar (seperti Polandia dengan Solidarnosch, negara-negara Baltik, Hungary, dan Slovenia), sangat cepat menyesuaikan diri dengan system kapitalis (jangan alergi dulu dengan istilah ini!).

Sebaliknya, negara-negara yang perubahan politiknya berasal dari “atas” dari kalangan elit, relatif tidak mengalami perubahan structural, sehingga dominasi elite lama masih kuat, sulit sekali beradaptasi dengan iklim ekonomi dunia. Negara-negara seperti Russia, serta bekas- Republik di Soviet, terseok-seok dalam menyesuaikan diri dengan ekonomi pasar. Lebih parah lagi, di negara-negara yang mengalami “revolusi dalam tingkat kulit” ini, dalam pemilihan umum yang dilakukan, ternyata partai-partai lama (yang kemudian mengubah nama namun isi tetap sama) mampu memenangkan Pemilu yang demokratis. Di negara-negara ini, struktur nomenklatura (istilah untuk pejabat partai komunis di berbagai tingkatan) masih sama, birokrasinya tidak berubah, struktur militernya masih dipegang oleh komandan yang sama.

Pertanyaan kawan ini membuat saya bertanya lebih jauh pada diri saya sendiri, “Apa yang menjadikan pengalaman demokratisasi di Indonesia unik, lain daripada demokratisasi di negara lain?” Ini sesungguhnya pertanyaan yang bagus untuk research. Adakah jalannya demokratisasi Indonesia seperti Spanyol, yang menjadi model dalam urusan demokratisasi? Ataukah dia akan seperti Polandia, yang mengalami perubahan structural dan relatif berhasil dalam demokratisasi (sekalipun sekarang Perdana Menterinya berasal dari kalangan Komunis) dan mampu menyesuaikan ekonominya dengan ekonomi kapitalis?
Atau, akankah Indonesia akan meniru negara-negara Amerika Latin, yang setelah jatuh bangun dengan pemerintahan otoriterisme-militer, kemudian melakukan demokratisasi, dan kemudian jatuh kembali ke dalam regim-regim populis-konservatif, yang pada hakekatnya juga otoriter namun bersemangat populis dengan meraih kekuassan lewat pemilihan umum? Ataukah Indonesia akan mengikuti jejak Russia, sebagai negara raksasa yang terbelah-belah oleh konflik dan terbenam dalam berbagai macam kesulitan. Ekonomi Russia tidak tumbuh sebaik yang diharapkan, politiknya sama kacaunya dengan politik Indonesia, tentaranya mengalami demoralisasi terutatam setelah perang empat kali dengan Chechnya dan dua kali menderita kekalahan,
kekuatan “preman” (White Russian Mafia) menguasai ekonomi dan politik. Akankah Indonesia mengalami hal yang sama beruang yang tak bergigi ini? Hari ini, Harian Kompas memuat wawancara orang yang sangat dihormati dalam studi ilmu sosial tingkat dunia, Clifford Geertz. Tersirat dalam wawancara itu (saya kira aslinya dalam Inggris karena Geertz tidak lagi bisa bicara Indonesia, dan sayang terjemahan Kompas jelek sekali!), kekhawatiran Geertz akan masa depan Indonesia. Ia khawatir bahwa Indonesia akan terjebak dalam keadaan bahaya jika “nasionalisme radikal, dan/atau Islam radikal, dan militerisme radikal” menguasai Indonesia. Peringatan Geertz mungkin akan membuat banyak orang tidak suka (ingat ketidaksukaan orang pada trikotomi abangan-santri-priyayi-nya, bahkan tanpa orang pernah meneliti argumennya). Namun, “peringatan” yang disodorkan oleh Geertz ini membuat saya berpikir ulang tentang soal fundamen yang dihadapi bangsa ini. Apakah yang sesungguhnya menjadi determinan utama dari demokratisasi Indonesia? Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Sama seperti pertanyaan teman dari Jerman diatas. Jawaban hipotetik saya yang pertama adalah demokratisasi terutama ditentukan oleh beresnya urusan sebagai bangsa (bukan negara!). Artinya, tidak ada lagi persoalan ke dalam, sebagai satu entity dan identity. Ini yang paling penting. Bukti menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak mengalami urusan dengan persoalan bangsa dan kebangsaan, umumnya tidak begitu mengalami masalah ketika mengkonsolidasikan demokrasi sebagai sistem politiknya.

Ben Anderson bilang nationalism adalah “imagined communities” dimana orang yang tidak saling mengenal merasa disatukan oleh satu nasib dalam satu solidaritas kebangsaan. Kapitalisme media-cetak (print capitalism), kata Ben, adalah salah satu media yang mampu mengikat dan menciptakan imajinasi yang orang merasa “attached” terhadap satu nation, satu bangsa. Dengan demikian, sesungguhnya bangsa tidak diciptakan dengan kekerasan atau penaklukan. Nasionalisme lahir karena kekayaan imajinasi, bukan kekerasan. Sebaliknya negara adalah suatu struktur kekuasaan. Ia bisa berupa “panitia penghisapan kelas bawah”, seperti yang dikatakan Marx, atau “kumpulan para rampok, begal, dan bajingan yang kemudian membentuk struktur kekuasaan”, kata Charles Tilly, atau “struktur dominatif”, kata Weber dan pengikutnya. Jadi, negara dan bangsa tidaklah sama. Malanglah, para elit politik yang sekarang sedang bertarung hidup mati untuk menguasai
negara, sebab belum tentu mereka akan menguasai bangsa.

Adakah Indonesia telah tercipta sebagai satu bangsa?Ini pertanyaan besar lain. Secara geografis dan administratif, Indonesia adalah produk warisan kolonial. Bahkan struktur negara Indonesia pun adalah struktur peninggalan kolonial. Salah satu symbol, misalnya, apa yang kita sebut sebagai “Istana Negara” sebelumnya adalah “istana gubernur jendral belanda”. Sesungguhnya, yang kita proklamasikan pada thaun 1945 itu adalah “Negara Indonesia.” Bukan bangsa Indonesia.

Kita bisa membuat negara dalam sekejap, namun mustahil membentuk bangsa dalam bilangan generasi. Sangat mungkin kita memiliki “negara lama dengan bangsa yang baru.”

Persoalan inilah Indonesia belum beres. Persoalan ini relatif tidak menghinggapi negara-negara Latin Amerika. Spanyol punya soal dengan separatis Basque, namun solidaritas Uni-Eropa bisa mencegah Spanyol
terpecah belah. Lagi pula, pertumbuhan ekonomi di Barcelona lebih tinggi ketimbang di Catalan. Satu-satunya yang bisa menyaingi Indonesia dalam hal ini adalah Russia. Dan, kita tahu, demokratisasi Russia berjalan tersendat-sendat. Negara demokratis yang punya masalah yang sama dengan Indonesia adalah India. Namun, India karena factor-faktor yang sangat spesifik bisa mengembangkan demokrasinya.

Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah soal kebangsaan. Mungkin akan banyak orang berargumen bahwa soal ini sudah beres sejak Indonesia merdeka. Bahwa nasionalisme Indonesia, sebagai sebuah ideology sudah tumbuh dan bahkan nasionalisme-sekuler sudah menjadi satu kekuatan politik. Menurut saya, disinilah letak kesalahan berpikirnya. Sesungguhnya, sebagai satu nation, Indonesia sama sekali belum beres.

Kesalahan terbesar adalah dengan menganggap bahwa nation Indonesia adalah sesuatu yang fixed, yang tetap dan tidak bisa diganggu gugat. Sejak jaman Soekarno, selalu didengungkan persatuan Indonesia. Dalam
beberapa hal, Soekarno memang mampu menyatukan Indonesia. Retorik yang dia pakai cukup mempesona, pada awalnya. Namun setelah kegagalan demokrasi liberal, menguatlah ideology sebagai negara dalam diri
Soekarno, yang didukung oleh militer. Seiring dengan itu, daerah-daerah mulai bergolak dan satu-satunya jalan untuk memadamkan itu adalah dengan menunjukkan bahwa “ada negara” yang mampu menggebuk mereka. Keadaan makin diperparah oleh Orde Baru. Bisa dikatakan, pada saat inilah, paham berbangsa (baca: nasionalisme) Indonesia hancur berantakan. Militerisasi yang massif, kekerasan, penindasan dan senjata, semuanya ini mengedepankan unsur negara. Kaum militer Indonesia memiliki kesalahan yang paling besar dalam hal ini. Mereka sangka bahwa mereka bisa menjaga “kesatuan dan persatuan” (yang ditafsirkan secara doktriner) dengan kekerasan senjata dan penindasan.

Ternyata tidak. Di daerah-daerah dimana kekerasan ditampilkan secara telanjang dan tanpa hukum, disanalah keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia sangat kuat. Keadaan bertambah parah setelah Orde Baru, lewat kekuasaan negaranya, mengeruk kekayaan daerah-daerah ini.

Soeharto dan kawan-kawan telah merusak dan membuang sama sekali kesempatan untuk mengeratkan ikatan sebagai bangsa, yang seharusnya terbangun dalam bingkai solidaritas. Keindonesiaan yang seharusnya tumbuh dan berkembang dengan sarana-sarana “imajinatif” diganti dengan
kekerasan. Militer yang berkuasa menimbulkan kerugian besar bagi
Indonesia sebagai bangsa. Ini yang tidak pernah dipahami oleh para politisi Indonesia, baik dikalangan sipil maupun militer. Jika seorang Jendral dengan bangga membela diri bahwa kekerasan dan kekejaman yang dilakukan di masa lalu adalah karena tuntutan sebagai“patriot” untuk mempertahankan bangsa dan negara, maka pikiran ini salah sama sekali. Benar bahwa Jendral itu menjadi patriot bagi NEGARA Indonesia (yang bisa saja adalah negara kolonialis, paling tidak itu yang diucapkan kawan-kawan dari Timor Leste dan sekarang diulangi oleh kawan dari Aceh dan Papua Barat). Dengan bertindak demikian, Jendral tersebut sesungguhnya telah menghancurkan bangsa Indonesia.

Soal kita sebagai nation adalah soal “identitas” (identity dalam arti luas seperti yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial.”) Sementara identitas adalah konstruk social. Dipandang dari sisi ini, akan sangat mudah bagi identitas untuk berubah, tergantung pada lingkungan yang mengelilinginya. Satu buku sangat bagus menggambarkan bagaimana bangsa itu sesungguhnya merupakan “pilihan individual.” David Laitin, seorang ahli ilmu politik, menulis sebuah buku yang berjudul “Identity in Formation.” Dalam buku ini ia menunjukkan betapa orang-orang Russia di bekas Republik-republik Soviet begitu cepat menyesuaikan diri mereka ketika Republik-republik ini memerdekakan diri. Dalam hal ini, Laitin menunjukkan dalam pilihan bahasa. Ternyata, orang menyatakan pilihan untuk menggunakan bahasa setempat (titular language) ketika dirasakan bahasa tersebut menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya. Identitas pun berubah seiring dengan perubahan bahasa. Anatol Lieven, yang menulis buku tentang Perang Chechnya, melukiskan betapa orang-orang ethnic Russia di Grozny mengangkat senjata dan berada di pihak Chechnya ketika bombardemen Russia tidak pandang bulu dan menelan banyak korban di kalangan ethnic Russia.

Militerisme dan kolonialisme internal ternyata telah meruntuhkan bangunan keindonesiaan kita. Sekarang, masalah adalah kita tidak tahu darimana harus membangun kembali kebangsaan itu. Juga kita tidak tahu pasti apakah kita sudah terlambat atau belum. Beberapa waktu yang lalu, saya berjumpa dengan beberapa aktivis Aceh yang lari dari tanah kelahirannya. Kami masih berbicara dalam bahasa Indonesia. Namun, ketika saya bertanya pada diri saya, “Apakah kawan ini masih merasa dalam satu solidaritas berbangsa dengan saya?” Sekalipun tidak diucapkan, kentara sekali bahwa jawabannya adalah TIDAK.

Kawan-kawan saya ini memang tidak memandang sayasebagai musuh. Namun ketika mereka menceritakan betapa biadabnya Indonesia, saya sadar bahwa retorika yang sama pernah diucapkan oleh para nasionalis Indonesia tentang Belanda, dan dulu sering saya dengar diucapkan oleh aktivis Timor Leste kepada orang Indonesia. Saya pernah baca, (kalau nggak salah di Far Eastern Indonesia Review dua tahun lalu ketika gerakan kemerdekaan masih belum sekuat sekarang) seorang aktivis kemerdekaan Aceh yang diwawancarai dengan pertanyaan “Apakah Anda masih merasa sebagai orang Indonesia?” Jawabannya adalah, “Saya masih merasa bahwa saya ini orang Indonesia, namun kalau Anda tanya lebih jauh, harus saya katakana bahwa perasaan itu hampa adanya.” Setahun kemudian, saya bertemu dengan aktivis yang diwawancarai tersebut, dan pertanyaan yang sama sekarang dia jawab dengan tegas, “Saya bukan orang Indonesia, saya orang Aceh!”

Demikianlah, satu prasarat utama bagi demokrasi adalah persoalan kebangsaan. Geertz boleh kuatir dengan nasionalisme radikal beserta Islam dan militerisme radikal. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah fondasi bangsa ini. Nasionalisme radikal, pada saat ini, dengan sangat mudah akan ditafsirkan sebagai nasionalisme Jakarta yang ekspansionis. Oleh karena itu, agaknya kita haarus merubah pandangan kita: Bukan lagi dari pusat ke pinggiran, namun coba kita menatap pusat dari pinggiran. Selama ini, saya kira, kita selalu berorientasi ke pusat, ke atas … namun kita tidak pernah melihat sebaliknya. Para analis politik, sibuk menganalisa politik Jakarta tapi lupa bahwa di daerah-daerah sekarang sedang terjadi perubahan besar-besaran. Media-media kita berorientasi pada Jakarta, tanpa memberitakan secara terbuka apa yang sesungguhnya menjadi perasaan orang daerah.

Dalam kerangka demokratisasi, mungkin perlu kita pikirkan kembali struktur federalisme Indonesia. Di banyak negara, negara-negara bagian memiliki kekuasaan yang sangat luas. Bahkan dalam struktur federal di
beberapa negara, negara-negara bagian memiliki kedutaan di ibu kota. Tidakkah penyelesaian model ini bisa diterapkan di Indonesia. Studi demokratisasi membuktikan bahwa negara dengan struktur federalisme
relatif tidak memiliki masalah dan mampu mengkonsolidasikan demokrasinya dengan baik.

Demokratisasi Indonesia masih akan menempuh jalan yang sangat panjang. Yang saya kemukakan disini barulah satu aspek. Masih ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi apakah kita akan berhasil atau tidak menjadi demokratis.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: