Implementasi Nilai-nilai Kerukunan dalam Pesta Demokrasi

Posted on Juli 10, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , |

Oleh Dr. Katimin, M.Ag

Pendahuluan
Tidak lama lagi Sumatera Utara akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Beberapa nama sudah menyatakan dirinya untuk siap bertarung. Berbagai atribut promosi, seperti spanduk, poster, stiker, kalender, selebaran dan sebagainya juga sudah muncul seiring dengan kemunculan balon cagub tersebut. Kampanye-kampanye “terselubung” yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sudah mulai marak dilakukan. Inilah gambaran umum hingar bingar menjelang pemilihan cagub yang untuk pertama kali akan dipilih secara langsung.

Jika dicermati antusias masyarakat, seperti tergambar dalam persiapan-persiapan menghadapi pesta demokrasi tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai suatu hal yang positif. Karena rakyat dapat secara bebas berbicara, berpendapat, sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi. Tidak hanya itu, rakyat juga dapat secara bebas mengkritisi hal-hal yang terkait dengan proses jalannya pesta demokrasi, termasuk penyelenggara negara, DPR, partai politik dan lain-lain. Akan tetapi, di tengah kebebasan rakyat menjelang pesta demokrasi ini, terdapat kekhawatiran-kekhawatiran sebagian kalangan tentang ancaman kerukunan umat beragama yang selama ini dapat terjaga dengan baik.

Potensi gangguan kerukunan umat beragama tersebut antara lain adalah karena adanya pengkotakan-pengkotakan sejumlah tokoh dan masyarakat ke dalam beberapa kelompok kepentingan. Penggunaan isu-isu agama, kedaerahan, etnis, dan lain sebagainya ke dalam aktivitas politik. Jika hal ini tidak disiskapi secara bijak, kekhawatiran akan adanya gangguan kerukunan di Sumatera Utara benar-benar cukup beralasan. Dalam hal ini LPKUB Indonesia perwakilan Medan, sebagai lembaga yang berkompeten mengkaji masalah-masalah kerukunan memiliki peran yang strategis. Salah satu upaya dimaksud adalah dengan mengadakan diskusi-diskusi tentang masalah kerukunan dikaitkan dengan demokrasi-khususnya pemilihan cagubsu tahun 2008.

Nilai-nilai Kerukunan dalam Ajaran Agama-agama.
Kerukunan dan kedamaian merupakan dambaan setiap insan di manapun ia berada. Oleh sebab itu cukup beralasan jika tema ini selalu mengemuka dan ditempatkan pada tempat yang utama dalam setiap persoalan. Sejalan dengan arti penting dari kerukunan ini ada sejumlah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain adalah, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling kerjasama, mengembangkan azas persamaan, kebebasan, dan keadilan, dapat bekerjasama dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Nilai-nilai kerukunan ini terdapat dalam ajaran-ajaran agama.

Dalam Islam misalnya dikenal konsep “ukhuwah” (persaudaraan). Konsep ini sesungguhnya bersifat universal yang di dalamnya mencakup persaudaraan sesame umat manusia (ukhuwah basyariah), dan juga persaudaraan sesama warga Negara (ukhuwah wathaniah), selain persaudaran seagama (ukhuwah Islamiyah). Pada bagian lain, seperti disebutkan dalam Alquran, Islam mengajak umat lain termasuk umat Islam sendiri untuk mencari titik temu (kalimatun sawa) ketika menghadapi persoalan-persoala. (Ali Imran: 64). Demikian juga dalam ayat-ayat lain (Alkafirun: 1-5, Al-Maidah: 82). Di dalam Alkitab juga disebutkan tentang nilai-nilai kerukunan (Roma: 12,8, Petrus 2,12, dan Kisah Para Rasul: 14,17; 17,26), Demikian pula di dalam agama Hindu sebagaimana tergambar dalam Tat Twam Asi yang mengajak setiap penganut agama turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam kitab Weda (Pancama Weda/Bhagawad Gita V.18a) misalnya disebutkan:
“Vidya vinaya sampanne
Brahmana gawi hastini,
Sunichai, va swapake cha
Panditah sama darsinah”.
(artinya: Orang arif bijaksana melihat semuanya memandang orang lain sama), baik kepada Brahmana Budiman yang rendah hati, mapun tehadap makhluk hidup lainnya, orang yang hina papa sekalipun). Nilai-nilai kerukunan tersebut juga terdapat pada agama-agama lain seperti Budha dan Konghuchu.

Nilai-nilai Fundamental Demokrasi
Demokrasi sebagai suatu system kenegaraan yang banyak dianut oleh Negara-negara di dunia saat ini mengandung sejumlah nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain adalah: persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Ketika itu nilai fundamental ini merupakan hal yang sangat dituntut oleh revolusi Perancis. Demikian juga dalam Deklarasi kemerdekaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sangat tegas disebutkan. Bunyi deklarasi ini adalah “that all men created aqual” (semua manusia diciptakan sama). Gagasan ini muncul sebagai respon atas system kekuasaan oligarki dan diskriminasi social yang hingga sekarang masih dapat dijumpai, baik di negara-negara berkembang maupun Negara-negara yang mengaku dirinya demokratis.

Ketidaksamaan tersebut biasanya berhubungan dengan masalah kekuasaan (politik), sumber pendapatan (ekonomi), ras, jender, agama, dan kebudayaan, termasuk distribusinya. Hal ini menjadi sumber konflik atau ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat, baik dalam skala local, nasional, maupun internasional. Bentuk kesamaan ini juga tampak pada kehidupan masyarakat secara riil, dan dalam aspek hukum. Misalnya sebagaimana dicatat oleh The Oxford Companion to Politics of the World bahwa pada tahun 1990 ketidaksamaan ini menjadi sumber konflik yang terjadi disejumlah Negara seperti `Afrika Selatan, Uni Soviet, Amerika Serikat, India dan sebagainya.

Nilai-nilai fundamental lain dalam demokrasi adalah kebebasan. Menurut Norman, kebebasan didefinisikan sebagai “tidak adanya suatu pemaksaan atau rintangan”. Sementara menurut Werner Becker mendefinisikan kemerdekaan sebagai “seorang yang dalam batas-batas tertentu dapat melakukan atau meninggalkan apa yang diinginkan. Batas-batas ini dapat bersifat biologis atau bersifat hukum positif. Dalam konteks yang lebih luas kebebasan ini mencakup juga kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berfikir dan lain sebagainya. Memang dalam kenyataannya tidak ada kebebasan persamaan yang mutlak. Perbedaan batasan tentang kebebasan dan persamaan inilah kemudian menuimbulkan perbedaan dalam bidang politik. Misalnya system sosialisme di mana kebebasan dan persamaan keduanaya dinilai sangat tinggi. Kapitalisme, di mana kebebasan dinilai tinggi dan persamaan dinilai rendah. Komnisme di mana kebebasan bernilai rendah dan persamaan sebaliknya dinilai sangat tinggi. Fasisme, di mana baik kebebasan dan persamaan dianggap tidak bernilai tinggi. Meskipun demikian, dalam praktiknya ada juga Negara-negara di dunia sekarang ini yang tidak menganut secara ketat klasifikasi ini, terutama di Negara-negara dunia ketiga dan Negara-negara muslim.

Nilai fundamental demokrasi lainnya adalah pluralisme. Pluralisme berarti “sebuah watak untuk menjadi plural”. Dalam ilmu politik didefinisikan sebagai “Sebuah teori yang menentang kekuasaan monolitik negara dan bahkan menganjurkan untuk meningkatkan pelimpahan dan otonomi organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan seseorang dalam masyarakat. Juga percaya bahwa kekuasaan harus dibagi di antara partai-partai politik yang ada”. Pluralisme juga bermakna “keberadaan toleransi keragaman kelompok-kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keragaman kepercayaan atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi dan sebagainya. Sekarang pluralisme mendapat penafsiran yang begitu luas.

Urgensi Nilai-nilai Kerukuanan dalam Pesta Demokrasi
Sesunguhnya prinsip-prinsip demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip kerukunan umat beragama. Karena demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalu partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, seperti persamaan, kebebasan, keadilan, pluralisme, termasuk tanggung-jawab. Nilai-nilai ini pulalah yang menjadi dasar perhatian dalam agama-agama. Apalagi eksistensi demokrasi juga berkaitan dengan eksistensi Hak-Hak Azasi Manusia (HAM).

Hal yang amat beresiko dalam pesta demokrasi seperti pada pemilihan kepala daerah adalah tampilnya sejumlah tokoh agama dalam berbagai kelompok politik. Hampir disetiap kelompok pendukung suatu calon kepala daerah “memanfaatkan” atau menggunakan karisma tokoh agama sebagai tim sukses. Dalam hal ini tokoh agama menempati barisan terdepan dalam mensosialisasikan program-program kerja balon kepala daerah. Sekaligus diharapkan dapat mengarahkan “umat”-nya untuk memilih balon yang didukung. Jadi posisi tokoh agama di sini sangat sentral, sekaligus menjadi penentu pemenangan suatu calon.

Sejalan dengan peran tokoh agama yang sangat sentral dalam hajatan demokrasi tersebut, tidak jarang mereka ini semacam mendapat “berkah” politik dari jerih payah yang dilakukan dari calon-calon kepala daerah yang diusung. Berkah politik dimaksud dapat berupa materi maupun non materi. Tidak jarang posisi dan prestis mereka meningkat, khsusnya di mata calon yang diusung. Bisanya berkah materi yang didapat berupa rumah, mobil, dan bantuan-bantuan material lainnya dengan berbagai macam ragam bentuk dan modelnya. Demikian juga berkah berupa non-materi dapat juga beragam tipe dan modelnya.

Di sisi lain tidak jarang pula dijumpai sejumlah kritikan bahkan umpatan bagi sosok tokoh agama tertentu yang terlibat dalam perhelatan politik. Prestisnya cenderung turun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya dalam kasus seperti ini para tokoh agama yang bersangkutan cenderung mengenyampingkan kaidah-kaidah etik/moral keagamaan. Posisi sebagai tokoh agama ia pinggirkan jauh-jauh, dan sebaliknya lebih menampilkan diri sebagai tokoh politik. Inilah yang acapkali menimpa tokoh-tokoh agama.yang “lalaI” pada tugas dan kewenangannya. Jika hal ini berimplikasi pada tokoh agama tersebut, tidak menjadi persoalan. Akan tetapi yang terjadi justru agama, lembaga agama atau bahkan seluruh umat beragama itu sendiri yang menjadi taruhannya.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya keterlibatan sejumlah tokoh agama dalam berbagai kelompok kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah adalah suatu hal yang alamiah, manusiawi. Seperti telah menjadi istilah “tokoh agama kan juga manusia”, bukan malaikat yang selalu bersinggungan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Persoalannya adalah tergantung pada bagaimana tokoh agama tersebut menempatkan diri sebagai pendukung suatu calon. Jika kerja-kerja politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, dan diilhami nilai-nilai luhur reliogiusitas, seperti persaudaraan,salaing menghargai, tdak menyinggung pihak lain tentu citra tokoh agama sebagai pemelihara umat tidak akan ternodai, meskipun ia terjun dalam kegiatan politik praktis. Dan nilai-nilai luhur keagamaan seperti itu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memang mengedepankan azas-azas keadilan, persaudaraan, dan persamaan. Azas-azas ini pulalah yang menjadi perjuangan HAM.

Hal lain yang menjadi sangat rawan dalam pemilhan kepala daerah adalah penggunaan symbol-simbol agama. Agama seringkali dijadikan sebagai justifikasi atau pembenaran dari aktivitas politik yang dilakukan, baik oleh calon kepala daerah yang bersangkutan, maupun oleh tim suksenya yang di dalamnya biasanya ada sejumlah tokoh agama.. Dalam hal ini dalil-dalil keagamaan sering digunakan. Dalil agama Tidak ubahnya seperti “permen” yang banyak diserbu oleh semut-semut yang sedang lapar. Inilah yang sering diasebut oleh banyak orang sebagai “politisasi agama” atau menjadikan agama sebagai alat pembenaran dari aktivitas politik. Jika hal ini dilakukan oleh semua balon kepala daerah beserta tim suksesnya, dapat dibayangkan betapa ramenya, semua mengatasnamakan Tuhan. Tetapi semua menganggap Tuhannya yang paling benar. Perang “atas nama Tuhan” ini sangat berbahaya bagi kerukunan, meskipun dalam lingkup satu agama. Apalagi antar agama. Atas dasar ini implementasi nilai-nilai kerukunan seperti menghargai semama, dan tdak merasa paling benar merupakan hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Selain itu, hal yang juga sangat sensitive dalam proses pemilihan kepala daerah adalah penggunaan isu agama. Isu agama dimaksud adalah bahwa pencalonan suatu kepala daerah dianggap sebagai pertarungan atau perebutan lahan ” agama”. Dalam lingkup nasioal seperti pemilihan presiden, isu agama ini selalu menjadi factor penting. Misalnya. Jika presidennya si A, maka Negara akan dibawa kepada ideology agama tertentu atau kepentingan kelompok agama tertentu. Berdasarkan hal ini isu agama tidak memberikaan sumbangan yang posistif bagi jalannya demokrasi pemilihan kepala daerah, bahkan cenderung beresiko menimbulkan konflik yang dapat mengancam kerukunan. Berdasarkan hal ini pula nilai-nilai kerukunan untuk menjadikan agama sebagai pembawa kedamaian, keselamatan dalam pesta demokrasi menjadi mutlak untuk dilakukan.

Rekomendasi
Bagi pemuka agama:
1.Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah teentang proses pelaksanaan demokrasi, khususnya pilkadaSU.
2.Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah
3.Menjalin dan meningkatkan kerjasama antar pemuka agama
4.Mengembangkan pemahaman agama yang berwawasan multi¬kultural.

Bagi Pemerintah:
1.Meminta masukan dari pemuka agama
2.Membuat dan merevisi undang-undang yang mengakomodasi aspirasi rakyat, terutama terkait dengan calon independen.
3.Mengalokasikan dana unrtuk kepentingan kajian-kajian kerukunan.

Bagi Politisi:
1.Agar sikap dan perilaku politisi disesuaikan dengan nilai-nilai luhur agama.
2.Menghindari penggunaan symbol-simbol agama dalam bidang politik praktis
3.Agar mempertimbangka kemajemukan sebagai dasar kebijakan partai

Sumber: http://www.lpkub.org

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Satu Tanggapan to “Implementasi Nilai-nilai Kerukunan dalam Pesta Demokrasi”

RSS Feed for Simpul Demokrasi Comments RSS Feed

“Ukhuwwah Islamiyyah” lebih tepat diartikan persaudaraan secara Islami atau persaudaraan yang diajarkan Islam atau persaudaraan dalam sistem Islam. Karena kata “Islamiyyah” yang dirangkaikan pada kata “ukhuwwah” sebagai kata sifat (ajektiva) yang mengandung huruf “ya” nisbat. Dalam kaidah bahasa Arab “Ya” nisbat mempunyai makna al-Shifah/al-Na’tu). Pengertian ini mempunyai nilai universal sebagaimana universalnya ajaran Islam itu sendiri (seperti yang sudah dijelaskan pada artikel bapak Dr. Katimin, M.Ag di atas).

Sedangkan untuk penyebutan persaudaraan se-agama atau se-akidah dalam Islam lebih tepat dengan istilah “ukhuwwah imaniyyah” berdasarkan teks QS. al-Hujuraat:10 “Sesungguh orang mu’min itu bersaudara…….”.

Jika istilah “ukhuwwah Islamiyyah” diartikan sebagai persaudaraan se-agama atau se-akidah dalam Islam/persaudaraan sesama muslim. Pengertian ini menjadi sempit dan memberikan implikasi citra negatif tentang nilai ajaran Islam sebagai ajaran yang diskriminatif, tidak demokratis, tidak toleran, dan citra negatif lainnya.

Pada hal ukhuwah dalam Islam mempunyai nilai universal yang meliputi umat manusia sejagat, melintasi perbedaan suku, bangsa, ras, etnik, agama, bahkan seluruh makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini. (QS. al-Hujurat:9-13). Inilah makna hidup sebagai rahmatan lil’alamin. (QS. al-Anbiya:107).

Berdasarkan penelitian terhadap istilah “ukhuwah” dalam al-Qur’an baik berdasarkan teks, maupun konteksnya, dapat disimpulkan bahwa ukhuwah dalam Islam itu meliputi:1) Ukhuwwah Makhluqiyyah; 2) Ukhuwwah Insaniyyah/Ukhuwwah Basyariyyah; 3) Ukhuwwah Wathaniyyah wa Nasab; 3) Ukhuwwah fi Dini al-Islam (atau ukhuwwah imaniyyah). (Quraish Shihab dalam Wawasan al-Qur’an).
Wallahu a’lam bi al-Shawab !
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: