Aktor Transisi Dalam Demokrasi Indonesia

Posted on Juli 17, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , , |

Oleh Dimas Oky Nugroho

Langkanya masyarakat sipil sejati yang secara konsisten dan kritis mendesak perubahan juga dianggap sebagai penyebab gagalnya reformasi Sepuluh tahun era reformasi ini sederet kebijakan, institusi dan perundang-undangan baru demokratis telah diupayakan hadir termasuk pemilu bebas-multipartai dan empat kepemimpinan presiden berbeda sudah pula dirasakan. Namun manfaat reformasi dan demokratisasi masih menjadi sesuatu yang abstrak bagi mayoritas rakyat di negeri ini, jauh di mata jauh pula di hati.

Rakyat menilai aktor-aktor transisi lebih banyak negatif ketimbang positif, lebih banyak ingkar janji ketimbang realisasi.

Potter (2002), merujuk pengalaman di sejumlah negara, menyimpulkan lima tipe aktor politik yang ‘berjuang’ pada masa transisi, dua di antaranya berada di pihak otoritarian dan tiga lainnya berada di pihak oposisi. Dua tipe aktor di dalam pihak otoritarian adalah tipe hardliners (garis keras) dan tipe softliners (garis lunak). Tipe garis keras ditandai dengan dukungan mereka terhadap rejim otoriter. Sebaliknya tipe garis lunak dikenal mampu bernegosiasi dengan oposisi.

Sementara tiga tipe aktor di dalam faksi oposisi adalah; pertama, tipe radikal ditandai dengan komitmen ‘seratus persen’ mereka terhadap agenda demokrasi.

Tipe kedua adalah moderat, yakni para pendukung demokrasi yang mememilih strategi kompromi untuk menjembatani kepentingan faksi oposisi dengan faksi otoriter. Tipe ketiga adalah oportunis, yakni yang awalnya merupakan pendukung rejim otoriter namun berpaling mendukung oposisi ketika angin politik berubah.

Mereka mendukung demokrasi tapi tak sungguh-sungguh mendorong perubahan. Tujuannya adalah mendapatkan risiko minimal dan keuntungan ekonomi-politik maksimal dari setiap perubahan tersebut.

Berkaca pengalaman Amerika Latin, transisi demokrasi seringkali berhasil ketika dikelola antara koalisi aktor garis lunak dari pihak otoritarian dengan aktor moderat dari faksi oposisi.

Dalam konteks transisi politik di Indonesia yang terjadi adalah kombinasi antara aktor garis lunak otoritarian dengan aktor oportunis faksi oposisi di mana kehadiran aktor modernis dan radikal dalam faksi oposisi timbul tenggelam alias inkonsisten. Faksi oposisi, baik radikal maupun modernis, tidak disiplin, tidak fokus, mudah putus asa, dan mudah terpecah.

Tak sedikit gerakan mahasiswa, intelektual dan para aktivis prodemokrasi yang awalnya radikal dan modernis namun disebabkan basis sosial kelas menengah yang lemah vis a vis kepentingan juragan dan elite politik-ekonomi akhirnya kompromis terhadap realitas politik. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bukannya konsolidasi kekuatan pro-demokrasi namun revivalisme kekuatan ‘otoritarian rasa baru’ dalam lanskap politik neoliberal.

Indikator inkonsistensi aktor transisi garis oposisi ini sangat mudah dijumpai dalam sejumlah isu. Lihat respons mereka yang inkonsisten atas isu-isu krusial seperti penyelesaian hukum kasus Trisakti dan Semanggi I-II serta pelanggaran HAM lainnya.

Namun lebih dari itu, inkonsistensi segenap aktor transisi telah mempengaruhi performa dan kinerja institusi pemerintahan, partai politik, lembaga legislatif, lembaga peradilan sampai organsiasi masyarakat sipil-LSM. Institusi demokrasi di atas telah gagal menjamin hadirnya demokrasi berbasis kerakyatan, keadilan sosial dan supremasi hukum yang pada gilirannya telah mengubur dan memanipulasi proyek besar demokratisasi kita.

Masyarakat Kelas Menengah
Langkanya masyarakat sipil sejati yang secara konsisten dan kritis mendesak perubahan juga dianggap sebagai penyebab gagalnya reformasi.

Masyarakat sipil yang lemah, tidak sustainable dan tak independen tak akan bisa mendorong terciptanya kebijakan politik dan ekonomi yang berkhidmat kepada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat. Potret suram masyarakat sipil Indonesia ini seolah mengamini apa yang dikatakan Gramsci bahwa kehadiran dan peran masyarakat sipil sesungguhnya adalah ilusi demokrasi semata karena mereka bukanlah pendorong perubahan sosial yang sejati.

Diskursus masyarakat sipil sesungguhnya bagian dari superstruktur yang berbagi tugas dengan negara untuk melayani dan memperkuat hegemoni kelas penguasa (the rulling class) dan pemilik modal. Civil society atau masyarakat sipil tidak pernah berada pada wilayah infrastruktur yang menjadi basis sosial-ekonomi mayoritas masyarakatnya.

Dalam konteks Indonesia, merujuk Gramsci, masyarakat sipil tidak akan berpihak pada kepentingan petani, nelayan, buruh, guru, dan kuli.

Demokrasi yang gagal memberikan perbaikan kesejahteraan sosial kepada para the oppressed class ini pada gilirannya tak akan mampu menawarkan apalagi memberikan perubahan sosial-politik-ekonomi apapun secara fundamental.
Jika ingin mengukur sukses demokratisasi ada baiknya kita lebih mengelaborasi diskursus kelas menengah (the middle class) kita dibanding menginvestigasi diskursus masyarakat sipil yang kerap palsu dan menyesatkan.

Demokrasi dan demokratisasi yang tidak didukung hadirnya kelas menengah sejati yang otonom dan konsisten memperjuangkan perubahan, meminjam Gramsci, hanya akan menghadirkan demokrasi palsu karena demokrasi yang terjadi bukan sungguh-sungguh membela rakyat melainkan lebih menguntungkan dan mengabdi kepentingan dan hegemoni elite penguasa dan pemilik modal.

Kita saksikan bersama, kelas menengah dan kelas pekerja (working class) Indonesia menderita berbagai komplikasi historis. Lemah dan pragmatis terhadap tuntutan kebutuhan ekonomi yang terus semakin meninggi, mereka juga tidak otonom secara politik karena memang tak tersedia pendidikan dan penguatan civic serta pilihan partisipasi politik yang memadai, memberdayakan dan mencerahkan dalam pasar-kaget dan pasar-bebas demokrasi paska Soeharto.

Ketika pintu globalisasi dan neoliberalisasi ekonomi dibuka lebar dan peran negara dikerdilkan, sementara kekuasaan korporasi-swasta semakin maksimal, maka posisi the middle class semakin terjerembab, pragmatis dan nir-otonom.

Konsekuensi selanjutnya membuat kelas pekerja dan masyarakat kecil menjadi tambah menderita, terpuruk dan rentan terekspos krisis.
Sepuluh tahun reformasi dengan berbagai capaian yang minimal seperti ini, bangsa kita ternyata masih harus bekerja keras menyelamatkan arah transisi.

Konsistensi aktor-aktor transisi termasuk para aktivis, mahasiswa, kelas menengah dan para elite politik yang bervisi dan berkarakter kerakyatan seharusnya bisa menjadi solusi dari berbagai kemandegan politik-ekonomi masa transisi ini. Kita butuh aktor transisi yang mampu membebaskan rakyat dari sejuta penderitaannya, yang berani berpihak pada rakyat miskin dan kaum tertindas.

Penulis adalah Ketua BEMFISIP Unair 1999-2000, alumni University of Glasgow, Scotland, Mengajar di Universitas Paramadina Jakarta)

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: