Harapan dan Realitas Demokrasi

Posted on Juli 17, 2009. Filed under: Artikel Opini | Tag:, , , , |

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan cratos. Demos berarti suara dan cratos rakyat. Menurut kamus Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4).

Sejarah mencatat bahwa demokrasi pertama kali muncul pada zaman kerajaan kota Athena pada masa Yunani kuno, yang mana memiliki jumlah penduduk yang hanya ratusan. Pada zaman ini setiap keputusan yang akan dibuat akan ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat kerajaan kota tersebut dengan cara mengumpulkan mereka di pusat kota Athena. Setelah itu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentunya system ini tidak akan kompetibel lagi untuk diterapkan pada tataran Negara, apalagi dunia yang mana memiliki jutaan bahkan miliaran manusia.

Kemunculan kembali ide demokrasi setelah sekian lama dilupakan adalah pada masa Renaissance: “rebirth” atau lahir kembali. Ide ini merupakan kepanjangan tangan dari ide sekularis, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Ide ini muncul setelah berabad-abad akal dikontrol dan dikendalikan oleh kekuasaan dan doktrin Gereja. Gereja yang mengklaim sebagai institusi resmi wakil Tuhan di muka bumi melakukan hegemoni terhadap kehidupan masyarakat dan melakukan berbagai tindakan brutal yang sangat tidak manusiawi. Besarnya kekuasaan yang dimiliki Gereja melahirkan berbagai penyimpangan. Para pemikir politik menjadikan demokrasi masa Yunani Kuno menjadi inspirasi dan dimunculkan kembali pemikiran-pemikiran di masa Yunani Kuno (Plato, Socrates, Aristoteles) sebagai alternatif solusi persoalan.

Dalam esai adaptasi dari “The Stillborn God: Religion, Politics and Modern West” (New York Times edisi 19 Agustus 2007) karangan Mark Lilla, seorang professor kemanusiaan/humanisme di Colombo University, dapat diambil kesimpulan bahwa sekularisasi di Barat atas agama dari kehidupan, esensinya masih merupakan sebuah percobaan yang dikembangkan secara besar-besaran dengan tidak sengaja, disebabkan kurangnya arahan politik Agama Kristen. Sekularisasi inilah yang merupakan asas terbentuknya demokrasi, yang mana memang yang menjadi standar bukanlah wahyu (agama) tetapi semata-mata hanya berasal dari buah pikiran manusia.

Demokrasi sebagai tataran ide sangat jauh dari jauh dari realitasnya. Demokrasi ibarat slogan-slogan yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meninabobokkan mayoritas orang. Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara pengusung demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat. Di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian C. Wright Mills di sebuah kota kecil di AS. Dia melihat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Mereka pun datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Merekalah yang menjadi penentu kebijakan dan pembuat keputusan yang diberlakukan disana.

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim ‘suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat’ hanyalah mitos. Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah UU atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan utopis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti AS dan Indonesia.

Demokrasi Tidak Menyelesaikan Masalah
Banyak orang yang berharap pada demokrasi sebagai penyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Mulai dari level keluarga, sering kita mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa mendapat pendidikan dengan pola demokratis yang membebaskannya untuk mengambil keputusan akan membuat anak kreatif. Dalam dunia usaha terdengar ungkapan management haruslah mendengar pendapat dari level bawah atau dikenal dengan istilah bottom up, yang mana dianggap dapat meningkatkan sence of belonging (rasa kepemilikan)pada pegawai. Rasa ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas pegawai karena mereka merasa terlibat dalam perencanaan target perusahaan. Begitupun dalam urusan politik pemerintahan, maka banyak yang mengharapkan penyelesaian pada ide suara kolektif atau dengan kata lain mengharapkan buah akal kolektif ini sebagai penyelesaian segala permasalahan. Dalam hal ini tidak akan kita ditemui standar yang pasti untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan nantinya. Standar yang ada adalah standar kepentingan masing-masing perwakilan, baik untuk kepentingan partainya ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pemilu sebagai instrument demokrasi banyak dijadikan sebagai penilaian terhadap demokrasi tidaknya sebuah negara. Indonesia berhasil mendapat anugrah medali demokrasi oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik) disebabkan telah berhasil menyelenggarakan Pemilu 2004. Co Chairman Komite Konferensi IAPC Robert Murdoch menambahkan bahwa dipilihnya Indonesia menjadi tempat pertemuan konferensi tersebut juga merupakan perwujudan perjuangan IAPC untuk mempromosikan demokrasi diseluruh dunia. Tujuan tersebut juga merupakan tujuan ‘mulia’ AS dalam meyerang Irak dan Afghanistan. Baru-baru ini kita juga mendengar KPU mengusulkan dana sebesar 47,9 triliun sebagai biaya untuk pemilu 2009. Angka tersebut memang baru usulan, namun dapatlah menjadi gambaran untuk menilai betapa mahalnya untuk menerapkan satu instrument demokrasi ini. Belum lagi biaya pilkada di seluruh daerah hanya untuk menjalankan satu instrument demokrasi. Begitupula jika kita melihat banyaknya konflik yang terjadi setelah perhitungan suara pilkada keluar, perusakan fasilitas publik mewarnai media.

Selain mahal, demokrasi juga memprovokasi munculnya aliran sesat. Sejak tahun 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Demokrasi menjadi angin segar bagi orang untuk mengungkapan interpretasi mereka terhadap agama tertentu atas nama kebebasan berpendapat.

Selain masalah diatas, umum diketahui bahwa dalam demokrasi, kebijakan yang dibuat adalah semata-mata buah dari pemikiran manusia. Alhasil, produk dan rancangan undang-undang yang telah dihasilkan setidaknya menjadikan Indonesia berada di tepi jurang kehancuran. Mulai dari disintegrasi, yang mana daerah dengan batas-batas teritorial tertentu hanya memikirkan wilayahnya sendiri, komersialisasi pendidikan dan kesehatan, usaha pelegalisasian aborsi atas nama RUU Kesehatan Reproduksi dengan dalih kebebasan berprilaku, maraknya perampokan SDA atas nama investasi asing dengan legalisasi UU Penanaman Modal Asing dengan dalih kebebasan berkepemilikan, dan lain sebagainya.

Contoh-contoh diatas merupakan masalah yang terjadi atas nama demokrasi. Walaupun pada kenyataannya ide ini sama sekali tidak sempurna penerapannya, karena mustahil dapat diterapkan setiap kebijakan dengan dasar dari, untuk dan oleh rakyat. Suara rakyat yang terjadi saat ini diwakilkan pada segelintir orang yang membawa kepentingan masing-masing. Oleh sebab itulah kebijakan yang terjadi berdasarkan kepentingan, karena memang demokrasi tidaklah memiliki standar baku.

Seperti yang maklum diketahui umum, akal manusia itu berbeda-beda dalam menentukan baik atau buruknya sebuah perkara. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan oleh beragam varian, seperti faktor lingkungan, pendidikan bahkan jenis kelamin. Ketiadaan standar atau rambu-rambu yang shohih akan menjerumuskan manusia pada perselisihan, atau akan ada yang terzalimin oleh kebijakan yang dibuat.

Sebagai manusia, seharusnya kita menyadari kelemahan tersebut. Amat riskan jika kita melakukan trial and error terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Apalagi dalam percaturan politik dunia yang mana negara kuat berambisi untuk mengeruk setiap potensi negara yang lemah, seperti Indonesia. Selama lebih dari 62 tahun kebijakan trial and error ini dibuat, dan hasilnya negara ini tetap lemah. Namun ada satu alternatif yang belum pernah di terapkan sejak lepas dari penjajahan fisik tahun 1945, yaitu melandaskan kebijakan sepenuhnya pada wahyu Allah bukan menyerahkannya pada suara manusia, yaitu dengan landasan syari’at Islam. Landasan ini haruslah diterapakan secara keseluruhan, bukan parsial agar menjadi rahmat bagi sekian alam, bukan hanya bagi Indonesia.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: