Meredam Demokrasi atas Nama Stabilitas

Posted on Juli 17, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , |

Oleh Dina Sasti D

Tak bisa dipungkiri, Soeharto, sang arsitek Orde Baru, cukup efektif mengendalikan kehidupan politik, setelah dia berhasil mengonsolidasikan kekuatan setelah “pembersihan” segala sesuatu yang berbau komunis. Secara pasti, dia menyusun tahapan-tahapan untuk memusatkan kekuasaan di tangannya. Partai politik disederhanakan, ormas dikontrol secara ketat, mahasiswa “dikampuskan”.

Golkar yang disokong ABRI, birokrasi, dan Soeharto menjadi pemain utama rezim Orba. Inilah potret kehidupan politik dan demokrasi di masa Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto, yang sebenarnya demokrasi semu atau malah mati suri.

Situasi ini berbeda dibanding rezim sebelumnya, Orde Lama (Orla) di bawah Soekarno yang multipartai (seperti saat ini), di masa kepemimpinan Soeharto jumlah partai dipangkas hanya menjadi tiga partai dengan asas tunggal Pancasila.

Setelah Soeharto naik tahta menjadi Presiden pada 1967, pemerintah mengeluarkan UU No 15/1969 tentang Pemilu yang merupakan awal dari proses penyederhanaan partai. Dari puluhan partai yang ada, hanya 10 yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti Pemilu 1971, Pemilu pertama di era Orba.

Pada Pemilu 1971, Golkar keluar sebagai pemenang. Namun, dalam pemilu Orba pertama ini, muncul gerakan untuk tidak menggunakan hak pilih alias golongan putih (golput) yang dimotori Arief Budiman dan kawan-kawan.

Meski peserta pemilu hanya 10 partai, tapi Soeharto memandang perlu penyederhanaan parpol lagi yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar serta UU No 4 tahun 1975 tentang Pemilu. Kecuali Golkar, sembilan parpol harus melebur diri menjadi dua partai.
PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). NU, Parmusi, PSII, dan Perti yang semua berbasis Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Trilogi Pembangunan
Dengan penyederhanaan partai ini, Soeharto dengan mudah mengontrol sepak terjang parpol. Golkar pun mendapat sokongan penuh ABRI dan birokrasi.

Hal ini praktis menjadikan PDI dan PPP tak lebih sebagai pemanis demokrasi. Mereka bukan oposisi, dan nyaris mengekor saja pada kebijakan pemerintah yang diwakili Golkar. Hal ini karena Soeharto sangat percaya dengan trilogi pembangunan yang mengedepankan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Stabilitas nasional mensyaratkan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas institusi.

Kemudian di bidang pemerataan, Orba dikenal dengan program delapan jalur pemerataan, yang dikampanyekan pada dekade 1970-an.
Rezim Orba juga ditandai dengan peran militer yang begitu besar dalam kehidupan bernegara. ABRI (TNI dan Polri) bukan hanya menjalankan peran pertahanan keamanan, tapi juga dapat mengemban tugas di pemerintahan dan politik. Akibatnya, sejumlah jabatan politik strategis dijabat oleh perwira ABRI. ABRI bahkan memiliki fraksi di MPR, DPR, dan DPRD. Jadi, ABRI mendapat kursi di lembaga legislatif tanpa harus berjuang dalam pemilu. Karena mendapat dukungan penuh dari militer dan birokrasi, tidak mengherankan kalau Golkar selalu menjadi pemenang telak selama Soeharto berkuasa. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) juga wajib untuk menjadi anggota Golkar.

Sementara itu, mahasiswa dilarang untuk terjun ke politik praktis, karena Soeharto mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan pada 1978 ini praktis membungkam gerakan dan aktivitas politik mahasiswa.

Golkar semakin kuat setelah munculnya UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar yang mengharuskan partai mengubah lambang atau tanda gambar untuk pemilu. UU ini juga mengharuskan semua partai berasas tunggal Pancasila.

Hal ini menyebabkan PPP tidak lagi menjadi partai Islam, tapi menjadi partai terbuka sehingga membuat perolehan suaranya berkurang. PDI juga mengalami perubahan, tidak lagi berasas nasionalisme. Walau sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengekang kegiatan parpol, pemerintah terus bertindak represif. Jika parpol terlalu oposan, Soeharto yang didukung kekuatan militer akan melakukan intervensi dalam kehidupan partai. Dalam era Orba, interupsi anggota MPR/DPR merupakan tindakan langka. DPR pada era Orba lebih dikenal sebagai tukang stempel dengan datang, duduk, diam dan duit (4D).

Internal parpol tidak lepas dari intervensi penguasa. Jangankan pimpinan partai, pimpinan ormas pun harus mendapat restu Soeharto.
Mungkin masih segar dalam ingatan soal perpecahan di tubuh PDI yang melahirkan peristiwa berdarah 27 Juli 1996. Ini berawal dari konflik internal PDI yang saat itu dipimpin Soerjadi. Pada Munas PDI tahun 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI.

Konflik PDI
Hal ini membuat Soeharto khawatir karena melihat Mega sebagai ancaman besar dan akhirnya melakukan berbagai upaya untuk mendongkel Mega. Ini dilakukan dengan membuat Kongres ke-4 PDI di Medan pada 20-24 Juni 1996 dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Pemerintah mengakui kepemimpinan PDI Soerjadi.

Namun, Soerjadi tidak bisa berkantor di kantor PDI Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta karena dikuasai massa pendukung Mega. Terjadilah perebutan kantor PDI antara kubu Mega dan kubu Soerjadi yang waktu itu ditengarai mendapat dukungan pihak militer.

Jauh sebelumnya, rezim Orba juga pernah melarang Guntur Soekarnoputra menjadi jurkam PDI karena khawatir dengan karisma ayahnya, Soekarno.
Tidak hanya PDI, tapi PPP juga ikut digoyang ketika Mintareja didepak dari PPP dan digantikan John Naro menjadi ketua umum PPP. Selain itu, Rhoma Irama yang menjadi jurkam PPP pernah dilarang muncul di TVRI.
Pada Pemilu 1982, keunggulan Golkar dicurigai akibat kecurangan proses penghitungan suara. Hal ini ditandai dengan kasus hilangnya kotak suara.

Tak disangka peristiwa berdarah 27 Juli 1996 menjadi titik balik perlawanan rakyat yang selama ini terpasung dengan sistem politik Orba yang mengekang kebebasan berpolitik dan berdemokrasi.
Mega dengan dukungan banyak pihak mengajukan hasil kongres PDI yang digelar kubu Soerjadi ke pengadilan. PDI Soerjadi kemudian menggelar kongres di Palu, Sulteng dan mengangkat Budi Hardjono sebagai Ketua Umum PDI.

Mega bersama dengan sejumlah tokoh politik seperti Amien Rais, Gus Dur dan Petisi ‘50 dengan dukungan rakyat terus memberi perlawanan hingga terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi yang berujung pada pendudukan Gedung DPR/MPR hingga memaksa Soeharto lengser pada 21 Mei 1998.

Soeharto digantikan wakilnya, BJ Habibie yang meletakkan dasar demokrasi dengan menggelar Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang menghasilkan 12 ketetapan MPR termasuk Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilu yang dilaksanakan pada Pemilu 1999 yang menghantarkan PDI pimpinan Mega sebagai pemenang.

Saat itulah, Mega mengganti PDI dengan PDI Perjuangan. Selain itu, pemerintahan Habibie mengundangkan UU No. 2 tahun 1999 tentang Parpol di mana setiap warga negara bebas mendirikan parpol.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: