Demokrasi di Indonesia Belum Sempurna

Posted on Juli 21, 2009. Filed under: Artikel Opini | Tag:, , , , , |

Simpul Demokrasi PLaCIDS Averroes. Kehidupan demokrasi bagi Bangsa Indonesia baru berumur 8 tahun. Saat ini merupakan masa transisi dari masa otoriter ke demokrasi. Hal positifnya, posisi politik DPR RI sudah sejajar dengan pemerintah sehingga terjadi check and balances system. Sebagai langkah besar dalam berdemokrasi, bangsa Indonesia juga berhasil melakukan 4 kali amandemen terhadap UUD 1945 namun Pancasila sebagai dasar Negara tidak berubah.

Demikian disampaikan Agung Laksono Ketua DPR RI di ruang kerjanya saat menerima rombongan Peserta Pendidikan Politik Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jumat (25/5). Menurutnya, dalam masa transisi, sistem perpolitikan dan kehidupan bernegara belumlah sempurna. “Perubahan dari sentralistik ke desentralisasi ternyata tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, hal ini mengakibatkan banyaknya perda yang bermasalah di kota dan kabupaten di Indonesia, “kata Agung.

Otonomi daerah merupakan semangat demokrasi yang perlu dikawal. Agung mengharapkan, melalui otonomi daerah political will bangsa tetap terjaga dalam mewujudkan kemakmuran bersama dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa. “Namun, jika melihat keadaan sekarang ini, DPR RI akan mendorong penggabungan wilayah kota dan kabupaten di Indonesia. “Di samping rencana memekarkan, ada juga rencana menggabungkan kembali, “tegas Agung.

Menanggapi pernyataan PGI tentang Perda-perda Bernuansa Agama dan Diskriminatif di Indonesia, Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak condong kepada salah satu kelompok. “DPR RI tetap menjaga dan menjunjung tinggi demokrasi dan nilai-nilai kebangsaaan Indonesia, “tegas Agung. Menurutnya, melalui perundang-undangan tentang kewarganegaraan, DPR RI senantiasa tidak akan memberi tempat untuk pendiskriminasian.

Kata Agung, persoalan-persoalan yang terjadi seringkali bukan disebabkabn oleh konflik antar umat beragama. “Konflik-konflik tersebut merupakan persoalan politik, bukan agama. Ada semacam politisasi yang membawa ke arah sana, “tegas mantan mahasiswa Fakultas Kedokteran UKI tersebut. Salah satu cara untuk memperbaiki perpolitikan di tanah air, antara lain merevisi UU Susduk, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, dan RUU Partai Politik. “Kami masih mengunggu draftnya dari pemerintah, “papar Agung.

Menolak Kekuatan yang Menggerogoti Kedaulatan NKRI
Selain menolak Perda Bernuansa Agama dan Diskriminatif, peserta Pendidikan Politik PGI juga mendesak agar seluruh kekuatan bangsa Indonesia menolak setiap bentuk produk hukum internasional yang menggerogoti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Maksud dari Perjanjian Ekstradisi dan Pertahanan Keamanan antara RI dan Singapura yang ditandatangani di Bali, (27/4), harus dijelaskan kepada bangsa Indonesia, “ujar seorang peserta.

Menanggapinya, Agung mengatakan bahwa Komisi I dan Komisi III DPR RI akan melakukan pembahasan. “Kalau jelas-jelas merugikan kepentingan nasional seperti hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain lagi akan kita warning, “kata Agung. Menurutnya, sebagai juru bicara di parlemen, dirinya akan menunggu keputusan dari hasil pembahasan komisi terlebih dahulu.

Sumber: http://simalungun.net

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: