Viva Democratia

Posted on Juli 21, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, |

Oleh Daoed Joesoef

Simpul Demokrasi PLaCIDS Averroes. Tiga puluh empat partai politik nasional dan enam parpol lokal di hanya satu provinsi. Ambooi! Banyak nian… untuk apa gerangan?
Jumlah parpol yang membesar ini justru terjadi di tengah-tengah krisis kepercayaan rakyat yang merebak tinggi. Ada pemimpin yang mengatakan bahwa kalau krisis itu berlangsung terus, parpol akan mati. Lalu, demokrasi juga akan mati. Apa ya begitu? Apakah hidup matinya demokrasi adalah fungsi dari ada tidaknya parpol? Kok, sepertinya tidak.

Menurut kuliah Raymond Aron, demokrasi membenarkan monarki, tetapi monarki bukanlah kebenaran demokrasi. Monarki bisa jadi demokrasi sejauh ia tidak konsekuen terhadap dirinya sendiri, sedangkan unsur monarkis bukanlah merupakan suatu inconsequency dalam demokrasi.

Demokrasi dapat tercakup dalam dirinya sendiri, sementara monarki tidak bisa begitu. Dalam demokrasi setiap unsurnya tidak mendapat signifikansi yang lain daripada fitrahnya. Artinya, masing-masing adalah tak lain daripada unsur konstitutif dari demos keseluruhan. Dalam monarki satu bagian menentukan karakter keseluruhan. Keseluruhan konstitusi harus berubah menurut patokan yang tetap itu. Monarki adalah suatu spesies. Demokrasi adalah sekaligus dasar dan bentuk, sedangkan monarki hanya merupakan bentuk, tetapi mengubah dasar.

Bila demokrasi adalah genus dari suatu bentukan (konstitusi) politik suatu bentukan bisa dikatakan sesuai dengan rasionalitas hanya bila ia demokratis. Ide tersebut sudah diketengahkan lama sebelumnya dalam ”contract social” dari Rousseau. Dia mengatakan bahwa baru ada suatu bentukan demokratis sejauh ada republik. Sebab, republik mengandung kontrak sosial, suatu persetujuan dari yang diperintah terhadap pemerintah. Bila demikian, demokrasi adalah suatu rezim di mana semua unsur kolektivitas berpartisipasi dalam politik, berarti berperan serta dalam negara. Partisipasi dari semua anggota kolektivitas pada keuniversalan negara tidak menutup kemungkinan adanya unsur monarkis pada suatu ekspresi tertentu dari pemerintahan.

Namun, demokrasi atau partisipasi dari semua dalam negara adalah suatu
kewajaran karena ia sesuai dengan rasionalitas negara, sedangkan monarki hanya berupa suatu spesies tertentu bila dibandingkan dengan genus yang adalah demokrasi. Dalam suatu demokrasi masing-masing merupakan suatu unsur dari keseluruhan, yang berarti keseluruhan menentukan masing-masing, jadi ada sintesis dari yang khusus dan yang universal. Monarki, sebaliknya, merupakan suatu spesies tertentu belaka, tidak jarang buruk pula, dari bentukan demokratis. Di situ satu unsur khusus, yaitu raja, menentukan semua. Dalam demokrasi, bentuk rasional dari politik, terjadi suatu aksi timbal-balik antara kekhususan dan keuniversalan. Masing-masing bermakna sebagaimana adanya hanya dalam keseluruhan dan menurut keseluruhan.

Samar-samar
Demokrasi menjadi samar- samar ketika ia diterapkan secara tidak langsung, sebagaimana terjadi pada umumnya di masyarakat modern,
termasuk kolektivitas kita. Penghayatannya yang baik dan benar memerlukan adanya daya pikir abstrak yang kuat, baik di kalangan yang diperintah maupun yang memerintah. Bila kondisi ini tidak terpenuhi,pasti terjadi frustrasi, kekisruhan, dan penipuan kerah putih,disengaja atau tidak. Demokrasi-tak-langsung memilah aktivitas profesional dan aktivitas politik dan masing-masing punya ranah pengkiprahannya sendiri. Untuk aktivitas politik ia adalah parpol dan untuk aktivitas profesional seharusnya ada masyarakat sipil demi hidupnya demokrasi. Masyarakat sipil adalah sistem kebutuhan dan sistem kerja yang memuaskan kebutuhan tersebut.

Manusia di masyarakat sipil dalam masyarakat modern adalah makhluk pencari nafkah. Menurut pekerjaan yang ditekuninya, dia bisa disebut apa saja, buruh/pegawai, guru, pengrajin, sopir, petani, pengusaha, dan lain-lain. Dia disebut menurut ciri-ciri yang konkret dan empiris. Dia adalah seorang yang khas, yang menjalankan suatu aktivitas yang khas dan didefinisikan sesuai dengan tanda-tanda kekhasan dari aktivitas yang bersangkutan. Namun, kekhasan dari pekerja itu tidak termasuk dalam politik dan dalam negara karena manusia yang punya akses ke politik dan ke negara, bukanlah pekerja, bukan pula pencari nafkah, tetapi pemilih, yaitu warga negara, makhluk abstrak yang pada waktu-waktu tertentu diundang ke kotak suara untuk menyatakan pilihannya dan/atau memberikan pendapatnya.

Maka, di demokrasi-tak-langsung dalam masyarakat modern terjadi suatu
perpisahan antara aktivitas profesional dari masyarakat sipil dan aktivitas politik. Suatu perpisahan antara manusia dari masyarakat sipil dan manusia politik atau warga negara. Aktivitas warga negara,aktivitas pemilih, berpembawaan ilusif kuasi religius. Manusia riil yang hidup dalam masyarakat sipil, melalui pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), pemilu kepala daerah (pilkada), dan entah pil-apa-lagi, pada waktu-waktu tertentu mendapat akses ke ilusi politik itu.

Sesudah ”berpesta demokrasi” sebagai warga negara abstrak, dia kembali ke masyarakat sipil selaku manusia riil. Di sini tidak jarang dia kemudian dibiarkan sendirian memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya sehari-hari sebagai pekerja/pencari nafkah, terserah kepada nasib masing-masing, seolah-olah bukan urusan demokrasi lagi.

Agar demokrasi tidak mati dalam demokrasi-tak-langsung, perlu dibina perpaduan antara manusia riil dari masyarakat sipil dan warga negara abstrak. Artinya, pekerja merupakan warga negara dan warga negara adalah pekerja, suatu demos yang utuh. Alih-alih hanya menikmati kebebasan formal dari pemilih, manusia seharusnya dapat pula menarik manfaat dari kebebasan riil dalam beraktivitas profesionalnya.

Bila perpaduan ini tidak kunjung terwujud??”meskipun jumlah parpol sampai puluhan, dengan biaya aneka pemilu yang begitu besar??”parpol tidak lagi sekadar berupa epifit di bahu rakyat (demos), tetapi sudah menjelma menjadi parasit di tubuh demos. Parpol hidup, tetapi baik demokrasi maupun rakyat mati.

Soalnya lalu: bagaimana bentuk perpaduan antara manusia masyarakat sipil dan manusia politik? Bagaimana manusia konkret dari masyarakat sipil bisa berpartisipasi langsung pada keuniversalan negara? Atau, bagaimana mediasi melalui mana bisa berkiprah sintesis antara manusia-manusia yang khas dan konkret dari masyarakat sipil dan manusia yang diuniversalkan yang adalah warga negara (citizen)? Mengingat manusia tidak mudah dalam aktivitasnya sebagai pekerja, bagaimana dia bisa mudah dalam aktivitasnya selaku warga negara? Dengan kata lain, bagaimana dapat beroperasi dalam kerja itu sendiri sintesis dari yang khas dan yang universal?

Inilah PR yang kiranya harus diselesaikan lebih dahulu oleh parpol, jauh sebelum menyiapkan ”pesta demokrasi”, lama sebelum melatih jago-jagonya kiat menebar pesona dan cara nampang di depan publik, agar demokrasi tetap ”hidup” dalam sistem demokrasi-tak-langsung.

DAOED JOESOEF Alumnus Université Pluridisciplinaires
Panthéon-Sorbonne

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/08/01440619/viva.democratia

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: