Politisasi Birokrasi di Alam Demokrasi

Posted on Juli 31, 2009. Filed under: Artikel Opini | Tag:, , |

Birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti kantor atapun dinas dan kata cracy yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, birokrasi berarti dinas pemerintahan. Webber mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi seperti berikut, pertama dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang jelas dan terinci. Kedua, organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hierarki dalam arti jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Ketiga, kegiatan organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini ke dalam kasus-kasus yang khusus. Keempat, setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal dan impersonal, yakni tanpa perasaan benci atau simpati. Kelima, setiap pegawai dalam organisasi ini direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis, di gaji, dan di pensiun menurut pangkat dan kemampuan.

Harold Laswell mengatakan politik ialah Who gets what, when, and how atau masalah siapa mendapat apa, kapa, dan bagaimana. Menempatkan pemerintah sebagai sarana, pemerintah juga memiliki kepentingan sendiri baik berupa kepentingan yang melekat pada lembaga pemerintah (yang mewakili kepentingan umum) maupun kepentingan para elit yang memegang jabatan (melaksanakan peranan).

Birokrasi Indonesia telah mengalami pertumbuhan, perkembangan serta terpaan yang beragam sejak berdirnya republik ini. Potret birokrasi Indonesia selama 32 tahun menjadi alat politik penguasa serta menjadi sarang yang subur bagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengalaman Orde Baru menjadikan birokrasi sebagai mesin politik dan mesin uang bagi kejayaan parpol yang berkuasa telah menimbulkan petaka berupa hancurnya tatanan penyelenggaraan negara yang demokratis sebagaimana tampak dalam dua hal. Pertama, pemihakan birokrasi pada salah satu parpol merupakan pembusukan sistemik atas lembaga pemerintah dan budaya kerja aparatur. Langkah ini pun merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam mewujudkan profesionalisme birokrasi sipil dan TNI/Polri. Kedua, keberpihakan birokrasi pada parpol yang berkuasa telah merusak kompetisi antarparpol, sehingga semakin lama irama politik yang dimainkan parpol semakin identik dengan kehendak penguasa.

Pasca reformasi pun, wajah birokrasi pemerintahan hingga pemerintahan Presiden Megawati tetap carut marut dalam artian banyak kepentingan politik yang bermain di dalamnya. Belum lagi pada Pilpres putaran kedua yang sedang berlangsung saat ini.

Kecenderungan menjadikan birokrasi sebagai mesin politik dan mesin uang untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu menguat di beberapa daerah dalam paruh kedua masa kampanye pilpres. Selain karena semakin banyaknya pejabat negara (mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota) yang berasal dari partai politik, kecenderungan tadi muncul pula sebagai dampak rangkap jabatan. Bagi sebagian kader atau simpatisan yang menduduki jabatan eksekutif di pusat ataupun daerah, pemilu 2004 seolah menjadi kesempatan untuk balas budi atau momentum untuk menunjukkan loyalitas kepada partai politik yang melapangkan jalan ke tangga kekuasaan.

Jaminan netralitas pejabat negara yang berasal dari parpol tidak setegas netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau militer. Netralitas PNS ditegaskan dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang ditindaklanjuti dengan ancaman pemberian sanksi bagi PNS yang terlibat kampanye sebagaimana tertuang di dalam Surat Edaran Menpan No. SE/04/M.PAN/03/2004.

Surat edaran yang ditujukan kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah lainnya antara lain memuat hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun bagi PNS yang terlibat kampanye pilpres atau mengizinkan penggunaan fasilitas negara karena jabatannya, hingga ancaman sanksi pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat dalam kampanye pilpres dan berkedudukan sebagai anggota atau pengurus parpol serta menjadi tim sukses dan menggunakan fasilitas negara karena jabatannya.
Jaminan netralitas pun telah dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto dan Kapolri Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar. Sebagimana ditegaskan Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR RI, netralitas TNI dalam pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden sebagai hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Tetapi apa yang terjadi? Fakta meneyebutkan bahwa adanya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam pemilu presiden 2004 di putaran pertama. Kasus VCD tentang pengarahan dari Kapolwil Banyumas kepada jajaran di bawahnya baik itu Kapolres maupun Kapolsek dan seluruh keluarga serta elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk secara tidak langsung tapi jelas memilih pasangan capres Megawati dan cawapres Hasyim Muzadi di pilpres putaran pertama.

Kemudian juga ditambah pembagian angpao bagi elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Malang nian nasib Kapolwil Banyumas Kombes (Pol) AA. Maparessa yang tertangkap basah dan harus dimutasi ke Mabes Polri dan diperiksa di dewan kode etik kepolisian dan tidak dinyatakan bersalah. Pembelaan Maparessa bahwa pertemuan tersebut hanya “menerangkan” tentang setiap pasangan capres-cawapres yang berjumlah 5 pasang dan tidak memihak. Tetapi dia lupa bahwa Maparessa mengatakan “selesai sudah tugas dari Kapolri” dan menurut banyak pihak bahwa VCD dari Iluni tersebut jelas secara gamblang memihak dan menekan jajarannya untuk memilih Megawati-Hasyim.

Beredarnya surat Wakil Bupati Subang, Maman Yudia perihal dana sukses Mega-Hasyim yang ditujukan kepada para pimpinan dinas/instansi/badan/kantor se-Kabupaten Subang menunjukkan betapa sulitnya menjaga netralitas birokrasi. Pengerahan kepala desa dan PNS oleh tim kampanye Mega-Hasyim di Tabanan, Bali adalah satu dari sekian banyak contoh betapa birokrasi amat rawan dijadikan mesin politik dan/atau mesin uang.

Dari kasus tersebut dapat diambil pelajaran bahwa birokrasi terpolarisasi kedalam berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik sehingga membuat suatu keputusan loyal pada pemerintah dan publik atau loyal pada partai politik yang menunjuknya. Apa yang diidamkan birokrasi di Indonesia menurut Webber yang salah satunya adalah hubungan impersonal dan profesionalitas tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Kasus ini hanyalah salah satu contoh dari beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta kasus VCD Kepolisian atapun yang lain yang dapat terungkap di Indonesia, kalau begini timbul suatu pertanyaan “kapan birokrasi di Indonesia bisa bersikap “independen” tanpa harus ada campur tangan para politisi?”. Jawaban yang begitu sulit diwujudkan tapi birokrat di Indonesia harus berubah pelan tapi pasti, bahwa perubahan tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan tapi butuh kemauan yang begitu keras. “Slow but sure we hope that the state bureaucracy will change in the future and they can manage and arrange what they have to do for the new Indonesian era”.

sumber http://syamsiar.blogspot.com

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: