Demokrasi yang Dipersoalkan

Posted on Agustus 26, 2009. Filed under: Artikel Opini | Tag:, , |

Oleh: Roni Tabroni

Tidak banyak orang tahu mengapa negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, mungkin yang paham hanya sekian persen saja. Publik kemudian tidak banyak mempersoalkan sistem ini, sebab pada banyak hal, secara normatif demokrasi memberikan janji kemakmuran atau kesejahteraan, keadilan, kesederajatan dan kebebasan berpendapat.

Ada tiga domain penting dari prinsip demokrasi, yang jika dijalankan akan sangat memakmurkan negeri ini. Pertama, aspek kebebasan. Di sini publik diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapatnya dengan jaminan kebebasan berbicara – asal bertanggungjawab – baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, kesederajatan tanpa memandang status sosial. Di depan hukum semua orang sama, baik yang punya pangkat maupun rakyat jelata. Masyarakat dibedakan dari aspek kebenaran dan kesalahan dari perbuatanya. Ketiga, pelayanan. Pemerintah ada, dalam filosofi pemerintahan yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap publik. Ketiadaan pelayanan yang dilakukan pemerintah pada hakikatnya kegagalan sebuah negara dalam menempatkan manusia pada posisi kekuasaan.

Demokrasi di Indonesia menjelma menjadi sebuah aktivisme yang serba seremonial. Sangat sulit kita menemukan makna substansi demokrasi yang mengagungkan kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan. Sesungguhnya demokrasi bukanlah makna mengenai bagaimana tatanan pemerintahan dibentuk, tetapi sejauh mana pola kerjasama antara publik dan penguasa bisa berjalan seimbang dengan menunaikan setiap kewajibannya masing-masing. Sangat tidak etis jika kemudian pemerintah secara sepihak menekan rakyat untuk melakukan hidup hemat, bersahaja, bersabar, selalu berpartisipasi, mandiri dan penuh inisiatif, sementara di ruang yang lain, penguasa dengan pongahnya melakukan hal yang berlawanan.

Karenanya dalam pandangan V.O. Key (1996), semua omongan mengenai demokrasi adalah absurt kecuali jika pandangan-pandangan masyarakat mendapat tempat dalam penyusunan berbagai agenda kebijakan. Jangan terbalik, ketika menghadapi masalah selalu merunduk untuk menyapa rakyat, tetapi ketika menyusun kebijakan berlaku pongah dan menatap ke atas bahkan cenderung sensitif kepada pesanan asing. Suara-suara rakyat tidak didengar, aspirasi hanya ditampung, aksi-aksi protes hanya difasilitasi secara fisik namun tidak membuka hati untuk membaca substansi.

Tidak aneh jika tesis dari Klingemann yang menyatakan bahwa apa yang diawali sebagai suatu yang demokratis akan menghasilkan sesuatu yang demokratis pula, kemudian melahirkan tandatanya besar ketika diterapkan di negara tetangga dalam bahasa Republik Mimpi. Jika teori Klingemann merupakan sebuah teori, maka Indonesia sesungguhnya negara yang tidak mengenal teori (out of theory). Di sini yang berlaku adalah kepentingan diri dan kelompok, sedangkan semangatnya adalah mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Pelayanan publik hanya angan-angan yang melahirkan pesimisme dan prustasi bagi rakyatnya.

Karena demokrasi menjelma menjadi sebuah seremonial bukan aspek filosofi, maka bentuk birokrasi yang ada menghendaki adanya sesuatu yang bertele-tele, inefektifitas dan inefisiensi dalam mengatasi suatu persoalan. Untuk menghindari inefektifitas dan inefisiensi, maka diusahakan berbagai cara, termasuk manipulasi suara publik, rekayasa pendapat masyarakat, riset yang tergesa-gesa, pengambilan sampel yang hanya berorientasi pada target, dan sebagainya untuk merpecepat proses pengambilan kebijakan ini.

Ketika demokrasi juga salah satunya ditandai dengan keberadaan Partai Politik, maka pada elemen yang ini sesungguhnya publik harus menyimpan harapan. Berangkat dari bawah, Partai Politik tumbuh dan berkembang untuk melakukan dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga penjaring aspirasi rakyat dengan memperjuangkan di lembaga politik, juga menjadi penyeimbang pemerintah dengan fungsi-fungsi legislasinya.

Faktanya, publik lagi-lagi kecewa. Partai Politik dalam perkembangannya bukan hanya dia tidak melakukan pendidikan politik, juga para politisi yang mewakilinya di parlemen seringkali mengecewakan dan memalukan publik. Bukan rahasiah lagi jika dalam lagu Iwan Fals mereka hanya tidur ketika sidang tentang rakyat, dalam Slank mereka merumuskan Undang-undang tetapi ujung-ujungnya duit, dan berbagai berita menurunkan betapa perilaku mereka sangat identik dengan berbagai aktivitas kemaksiatan (seperti korupsi, judi, dugem dan main cewek yang bukan muhrim).

Jika harus optimis, sampai kapan publik harus bersabar? Ketika Pemerintah di satu sisi dan Partai Politik di sisi lain sudah bersepakat untuk menciptakan kedoliman dan menjelmaka demokrasi menjadi ancaman bagi rakyat, apa tidak boleh jika rakyat hari ini mempertanyakan kembali arti penting dari demokrasi seperti yang dipraktekkan di Indonesia?

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: