Rakyat dan Konsolidasi Demokrasi

Posted on Agustus 26, 2009. Filed under: Artikel Opini | Tag:, |

Oleh Rusli Jaenal
Pengalaman proses transisi politik di Indonesia sampai pada pemilu legislatif dan pilpres (pemilihan presiden) putaran pertama kemarin masih mengundang banyak pertanyaan skeptis dalam benak kita. Apakah selama pergantian rezim yang berlangsung selama ini sudah dapat mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik, tidak hanya pada level prosedural tetapi lebih mendalam lagi secara substansial? Pertanyaan skeptis tersebut bukannya tanpa alasan. Sebab variabel inti untuk menuju demokrasi substansial kelihatannya masih jauh panggang dari api.

Selama era reformasi, perubahan politik terjadi secara drastis. Ini ditandai oleh meluapnya kebebasan, sistem multi partai yang semakin kompetitif, terbukanya ruang-ruang publik bagi kemajuan demokrasi. Namun, perubahan yang terjadi masih bergerak pada level tata politik dan pemerintahan yang bersifat artifisial, bukan pada transformasi sosial-politik menuju konsolidasi demokrasi yang lebih fundamental dan substantif.

Dalam perkembangan demokrasi di negara ketiga, seperti ditengarai oleh Juan Linz dan Alfred Stephen (1997), proses transformasi demokrasi yang berlangsung menekankan bahwa transisi dari suatu rezim otoriter ke suatu rezim baru, belum tentu menuju ke suatu pemerintahan demokratis. Artinya, transisi yang berjalan tidak sempurna dapat membuahkan pola demokrasi yang rentan (unconsolidated democracy). Oleh karena itu, dibutuhkan konsolidasi demokrasi yang matang. Dengan kata lain, proses konsolidasi demokrasi menjadi faktor signifikan sebagai upaya menuntaskan transisi demokrasi itu sendiri.

Larry Diamond, dalam bukunya Developing Democracy toward Consolidation (1999), mengungkapkan definisi konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Lanjutnya, konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.

Dalam konteks Indonesia, setelah diasumsikan berhasil meraih demokrasi pasca runtuhnya pemerintahan orde baru, ternyata tidak diikuti oleh penguatan konsolidasi demokrasi. Akibatnya, bangsa ini kehilangan arah dan orientasi dalam menentukan masa depannya. Persoalan legitimasi yang menjadi salah satu indikator dari keberhasilan konsolidasi demokrasi, juga belum mengakar secara kuat. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kali pergantian rezim pasca tumbangnya orde baru. Dan tidak menutup kemungkinan pemerintahan ke depan akan mengalami nasib yang sama, jikalau tidak mempercepat langkah-langkah menuju penguatan demokrasi. Karena tidak berjalannya konsolidasi demokrasi yang mengakar dapat mengakibatkan krisis legitimasi yang kemudian melahirkan ?power-state deflation?.

Jika mengikuti keterangan di atas, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertama, proses konsolidasi demokrasi masih terpusat pada struktur-elite. Di Indonesia sendiri, elite politik yang ada masih tercerai-berai tanpa ada visi dan komitmen bersama untuk membangun demokratisasi yang lebih substansial. Konsolidasi demokrasi oleh elite dimaknai sebagai kompromi politis memperebutkan kekuasaan bukan sebagai kekuatan transformatif yang memperjuangkan nasib rakyat. Fenomena pelacuran politik ini dapat kita amati pada pemilu legislatif dan pilpres kemarin. Meskipun dilakukan secara langsung, dalam arti rakyat yang menentukan, tapi tetap saja yang berperan penting adalah elite dan partai politik. Bukannya konsolidasi demokrasi yang terjadi melainkan konsolidasi elite untuk mempertahankan status quo.

Meski negosiasi elite menjadi penting bagi konsolidasi demokrasi, tapi bukan saja dimaknai sebagai proses politik yang hanya terjadi pada level prosedural dan institusi-institusi politik. Lebih jauh lagi, konsolidasi demokrasi harus menyentuh dan berlangsung pada level masyarakat. Artinya, partisipasi masyarakat lebih diutamakan daripada kompetisi dan kompromi elite. Ruang partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk partisipasi pemilu, tetapi digeser ke arah yang lebih substansial, yaitu memperjuangkan hak politik, sosial dan ekonomi mereka.

Untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, konsolidasi demokrasi harus diperluas ke wilayah civil society. Transformasi struktur sosial-politik tidak mungkin terjadi jikalau masih mengandalkan para aktor elite, melainkan harus diletakkan dan digerakkan oleh civil society. Agar memiliki kapasitas transformatif yang mengakar, civil society harus mengalami radikalisasi yang tidak hanya berbasis pada kaum kelas menengah kota tetapi juga mampu mengorganisir dirinya secara integratif dan massif dengan gerakan rakyat.

Pendalaman dan perluasan gerakan sosial civil society dimaknai sebagai, meminjam istilah Antonio Gramsci, weapon of the weak, yaitu senjata kaum marginal dan tertindas mempertahankan hak politik, sosial, dan ekonomi mereka ?bukan malah menjadi penyangga kepentingan negara, pasar dan rezim neoliberal yang selanjutnya menjinakkan gerakan resistensi rakyat. Kekuatan civil society untuk mendukung konsolidasi demokrasi harus mampu ?merebut? dukungan massa rakyat yang selama ini hanya dimobilisasi untuk kepentingan partai politik.

Realitas seperti ini dapat kita saksikan pada pemilu kemarin, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Harapan dari pemilu 2004 agar menjadi momentum baru yang harus ?diambil? oleh masyarakat untuk membangun kontrak sosial baru yang melahirkan kepemimpinan nasional yang lebih transformatif tampaknya masih menjadi angan-angan belaka. Proses electoral yang berlangsung hanya menjadi arena perebutan kekuasaan oleh elite politik belaka.

Kedua, penghambat terjadinya konsolidasi demokrasi yang matang adalah intervensi politik militer dan persoalan birokrasi nasional. Realitas politik di Indonesia sejak orde lama, orde baru sampai era reformasi sekarang ini belum mampu menghapus peran militer yang masih menancapkan kukunya dalam konfigurasi politik nasional. Dengan dalih stabilitas pertahanan dan keamanan negara militer masih bermain politik untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Pencalonan presiden dari kalangan militer pada pemilu 2004 dapat menjadi indikasi bahwa militer belum sepenuh hati mereformasi dirinya.

Demokrasi, menurut Larry Diamond, tidak dapat dikonsolidasikan sampai militer menjadi benar-benar tersubordinasikan secara kokoh di bawah kontrol sipil dan berkomitmen pada keterlibatan konstitusional demokrasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya komitmen elite politik melakukan kontrol sipil atas militer. Malah sebaliknya, elite sipil justru melakukan ?perselingkuhan politik? dengan militer hanya demi menjamin kekuasaan status quo. Kepemimpinan nasional ke depan harus berani menjauhkan militer dari ruang politik. Karena demokratisasi membutuhkan proses demiliterisasi agar tidak jatuh lagi dalam kubangan otoritarianisme.

Belum berjalannya reformasi birokrasi juga menjadi penghambat bagi pelaksanaan agenda demokratisasi. Tidak bisa dipungkiri birokrasi yang ada di Indonesia menjadi sarang bersemainya korupsi. Alih-alih berfungsi sebagai pelayan masyarakat, birokrasi yang ada malah menjadi penyumbang terbesar krisis finansial negara. Bahkan birokrasi dapat berkembang menjadi ?penghisap? masyarakat jikalau reformasi kelembagaan tidak berjalan optimal.

Agenda konsolidasi demokrasi pasca pemilu kemarin harus segera dirumuskan agar transisi demokrasi di Indonesia tidak berjalan di tempat. Tugas konsolidasi demokrasi ke depan harus mampu mendorong pemerintah lebih accountable kepada rakyat, responsif terhadap keinginan dan kepentingan rakyat. Dus, pemerintah sebagai aktor demokrasi harus secara teguh mengupayakan terciptanya demokrasi substantif bukan yang bersifat kosmetikal belaka.

Akhirul kalam, perluasan dan pendalaman demokrasi akan tercapai bukan semata-mata karena niat tulus belaka, namun lebih dari itu harus ada kepemimpinan politik yang memiliki visi kerakyatan, reformis, dan berani dalam melakukan perubahan. Jika kepemimpinan yang diharapkan tidak terwujud, maka gerakan sosial civil society dapat menjadi kekuatan oposisi yang menekan penguasa untuk mempercepat agenda perubahan sebagai upaya terjadinya konsolidasi demokrasi yang kuat.

Penulis adalah Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Satu Tanggapan to “Rakyat dan Konsolidasi Demokrasi”

RSS Feed for Simpul Demokrasi Comments RSS Feed

Selalu ada dikotomi sipil – militer dalam demokrasi?


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: