Mari Lindungi PPATK

Posted on November 30, 2009. Filed under: Ruang Publik | Tag:, , |

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun ke Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR). Dalam audit tersebut, kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menyelamatkan bank yang kini bernama Bank Mutiara itu dianggap menyalahi prosedur. Sedangkan aliran dana ke pihak ketiga tidak diungkap secara detail dalam hasil audit tersebut.

DPR memotori upaya pengungkapan aliran dana itu melalui pengajuan hak angket. Sampai saat ini, seluruh fraksi di DPR menyetujui hak angket tersebut. Mereka berharap agar angket dapat mengungkap secara gamblang aliran dana kepada pihak ketiga sekaligus meminta pertanggungjawaban para penerima.

Upaya politis itu tentu membutuhkan sokongan data. Selain hasil audit BPK, temuan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dibutuhkan oleh para penggagas angket. Sebab, temuan PPATK itu dapat mengungkap lebih jauh aliran dana talangan kepada pihak ketiga.

Menurut isu yang berkembang, aliran dana talangan disebut-sebut mengucur ke sejumlah kalangan di luar kepentingan penalangan. PPATK pernah merilis adanya 124 transaksi mencurigakan dari 50 nasabah Bank Century.

Berdasar UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, informasi tentang transaksi mencurigakan temuan PPATK tersebut hanya dapat diberikan kepada Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). PPATK dapat dikenai pidana apabila membocorkan informasi itu ke kalangan di luar penyidik, termasuk DPR. Sesuai dengan pasal 17 A UU No 25, apabila ketentuan itu dilanggar, pejabat PPATK dapat dikenai pidana penjara tiga hingga lima tahun plus denda antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar.

Ketua PPATK Yunus Husein pun tak punya pilihan lain. Dia secara terbuka meminta jaminan dan perlindungan tidak diproses secara pidana jika informasi tentang aliran dana Bank Century itu dibuka di DPR. Keinginan Yunus tersebut merupakan refleksi bahwa prosedur hukum sering berbenturan dengan keinginan untuk mengungkap keadilan.

Nah, di sinilah dibutuhkan terobosan hukum, sebagaimana saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan (out of court settlement). Kita sebaiknya mendukung upaya pengungkapan aliran dana talangan Bank Century secara terbuka. Tak terkecuali, informasi dari PPATK.

Caranya, terus memberikan sokongan moral terhadap penggagas hak angket DPR. Masyarakat juga wajib bersama-sama menyuarakan perlunya Yunus diberi jaminan dalam mengungkap temuan PPATK. Apa pun bentuk dukungannya merupakan langkah positif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Presiden SBY pun sebaiknya tidak tinggal diam. Keinginan Yunus untuk meminta perlindungan harus diikuti langkah nyata. Salah satunya, segera mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan (perpu) yang membolehkan diberikannya temuan PPATK ke DPR. Kalaupun tidak mengeluarkan perpu, presiden dapat mengarahkan Yunus untuk meminta jaminan tidak diproses pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (*)

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Satu Tanggapan to “Mari Lindungi PPATK”

RSS Feed for Simpul Demokrasi Comments RSS Feed

ayo keluarkan semangat 45 Mu


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: