Muktamar IDI, Sebuah Paradoks

Posted on November 30, 2009. Filed under: Artikel Opini | Tag:, , |

Oleh : Ario djatmiko
Muktamar XXVII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 18-21 November 2009 di Palembang usai sudah. Pertanyaannya, sukses muktamar itu? Mayoritas menjawab: sukses besar. Peserta membeludak dan penuh antusias. Penyambutan tuan rumah luar biasa, dua pesta besar diselenggarakan wali kota dan gubernur.Kalau itu yang menjadi ukuran, jawabannya benar. Tetapi, kalau kita bertanya apakah muktamar IDI yang amat mahal itu telah melahirkan gagasan besar, sungguh sulit menjawabnya.

Tampaknya, kita harus mencari alat ukur lain untuk menilai keberhasilan kongres, seminar, atau muktamar. Mengapa? Akhir-akhir ini pertemuan (ilmiah) dokter terlihat kian gemerlap. Pesta-pora terkesan telah menjadi menu wajib. IDI seharusnya memberikan contoh bahwa kebiasaan itu keliru. Saat yang tepat untuk mengingatkan kembali semangat Boedi Oetomo. Napas pertama saat si “bayi” IDI lahir di bumi pertiwi: ”terdepan dalam kesakitan bangsanya”. Sayang, yang tampak hanya paradoks.

Zaman berubah. Tampaknya, nilai-nilai pun tidak sama lagi. Muktamar kali ini tidak sekadar membahas peran mulia dokter. Ada hal lain yang tidak kalah penting: hak hidup dokter di negeri sendiri. Benarkah hak itu terancam? Dengan perih, Dr Zaenal Abidin MHKes, president elect, mengemukakan fakta: banyak dokter yang berpenghasilan lebih rendah daripada tukang cukur.

Pilpres IDI berlangsung semarak. Spanduk, pamflet, brosur kampanye bertebaran. Di pojok yang sepi, berdiri sebuah poster muram bertulisan ”Tak lama lagi, negeri ini dan IDI akan menghadapi masalah teramat berat. Ibarat ikan yang terbiasa berenang di akuarium air tawar, kita harus menerima dan bertahan hidup dalam gelombang laut yang ganas. Akan survive-kah kita? Apakah IDI telah berbuat terbaik menyiapkan anggotanya untuk bertahan di arus global yang dahsyat?” Ternyata, di tengah gemerlapnya muktamar, masih ada sosok yang cemas dan mencoba berteriak.

Dokter di Melinium Baru

Kita membutuhkan “cemas”, sebuah syarat untuk bertahan hidup. Saya teringat sepuluh tahun lalu, tepatnya 15-18 April 1999 UICC Congress (Union Internationale Contre Le Cancer), kongres sederhana di Antwerpen. menjelang hadir milenium baru, suasana muram. Peserta kongres risau tentang apa yang akan terjadi di milenium baru nanti. Kecemasan terasa begitu mencekam. Akhirnya dibuat satu acara yang menyimpang dari program. Pertemuan khusus itu menghasilkan sebuah peta tentang: new millennium, new doctors. Lompatan teknologi yang tidak terkendali, industrialisasi, globalisasi, liberalisasi membawa perubahan mendasar di semua sisi kehidupan. Tidak terkecuali dokter dalam pekerjaannya. Agar dapat bekerja di milenium baru, dokter harus memenuhi beberapa persyaratan.

Pertama, dokter tidak mungkin lagi bekerja sendiri. Good bye solo players. Dokter harus paham dan mampu bekerja dalam sistem. Artinya, bekerja dengan prosedur jelas, interdependen, terkoordinasi, dan performa selalu terukur. Persoalannya, kebiasaan buka praktik pribadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Terjadi perubahan mendasar: dokter bukan lagi merupakan deal and price maker. Dokter dihadapkan pada dua pilihan: bekerja pada sistem milik pemerintah (public services) atau milik swasta-perusahaan. Dua sistem itu membawa nilai yang amat berbeda.

Tentang kerja, Tony Cleaver mengingatkan, employment is not a right. Artinya, bila kelak banyak dokter tidak bekerja, kita tidak dapat mengatakan dokter telah kehilangan hak. Mengapa? Bila persyaratan yang diajukan perusahaan tidak terpenuhi, dokter harus menerima bahwa mereka ditolak kerja. Di era cut throat competition ini, persyaratan kerja dokter menjadi semakin ketat.

Kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang memadai. Communication is not an “ad on”- it is the heart of patient care. Teknologi yang begitu cepat berubah memerlukan penjelasan. Terbukanya informasi membuat hubungan dokter-pasien tidak paternalistik lagi. Hak pasien mendapatkan informasi dan memutuskan yang terbaik untuk dirinya telah menjadi acuan publik.

Ketiga, pekerjaan dokter melekat erat dengan perkembangan teknologi. Teknologi –minimal invasive, endorobotic surgery, invasive radiology, nano tech, rekayasa genetik- berkembang menakjubkan dan ini tentu membutuhkan dokter siap pakai. Saat itu, sertifikat internasional menjadi suatu keharusan. Pertemuan itu menegaskan, mengejar teknologi adalah tanggung jawab negara. Bila negara tidak memberikan perhatian khusus (baca: pada pendidikan dokter), dokter di negara itu akan tersingkir dari arena global.

Pasar ASEAN

Kecemasan dunia terasa sepuluh tahun lalu. Di Antwerpen, peta dibuat dan mereka (baca: didukung penuh oleh negaranya) berlari amat kencang. Jarak teknologi yang terbentang antara kita dan mereka kian jauh saja. Ironis, dalam Muktamar XXVII IDI tersebut, kecemasan belum juga tampak. Sebaliknya, kita disuguhi hajatan mewah.

Tanggal 21 Oktober 2008, The Asean Charter ditandatangani DPR. Artinya, pasar negeri ini adalah milik ASEAN. Di saat jarak teknologi menganga lebar, kita sepakati dokter asing bekerja di negeri ini tanpa diskriminasi. Pedih, tampaknya, pertanyaan di poster tadi menjadi relevan. Benarkah IDI telah berbuat terbaik untuk menyiapkan anggotanya menghadapi arus global yang dahsyat?

*). Ario Djatmiko, pemerhati masalah sosial dan kesehatan, tinggal di Surabaya

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: