Saatnya Parpol Membersihkan Diri

Posted on Maret 25, 2010. Filed under: Pustaka Wacana | Tag:, |

Nyaris tiada parpol di DPR yang sungguh-sungguh bersih dari praktek korupsi. Di DPR periode 2004–2009 tercatat 11 anggota dari berbagai fraksi yang tersandung kasus korupsi. Lima di antaranya dari F-PG, yakni Anthony Zeidra Abidin, Adiwarsita Adinegoro, Nurdin Halid, Saleh Djasit, dan Hamka Yandhu. Selebihnya masing-masing satu anggota dari Fraksi PPP Al Amin Nur Nasution, Fraksi Demokrat Sarjan Taher, Fraksi PDIP Dharmono K. Lawi, Fraksi PAN Abdul Hadi Jamal, F-BR Bulyan Royan, dan F-KB Yusuf Amir Faisal.

Saat ini dua anggota DPR sedang menjalani persidangan dalam perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Mereka adalah politikus PDIP Dudhie Makmun Murod dan mantan anggota F-TNI/Polri Udju Djuhaeri. Perkara ini menyeret 19 nama politikus PDIP serta 4 mantan anggota F-TNI/Polri yang salah satunya pengurus Partai Demokrat. Dua tersangka lainnya, Endin Soefihara dari F-PPP dan Hamka Yandhu dari Golkar, belum disidangkan.

Dua anggota F-PKS sempat disebut dalam dua kasus korupsi. Anggota F-PKS Rama Pratama sempat disebut terlibat kasus suap proyek dermaga dan bandara di kawasan Indonesia timur. Lalu, anggota F-PKS Misbakhum sempat disebut terlibat perkara L/C fiktif di Bank Century.

Korupsi tumbuh subur di tubuh parpol antara lain akibat terlampau luasnya kewenangan lembaga legislatif. DPR berwenang mengesahkan undang-undang, menetapkan anggaran, memberi izin pengusahaan hutan, serta merekrut pejabat publik. Kewenangan DPR yang terlampau luas ini memunculkan relasi koruptif antara DPR-penguasa dan DPR-pengusaha.

Kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom membuktikan relasi koruptif antara DPR dan penguasa. Kasus suap dalam proyek dermaga dan bandara di kawasan Indonesia timur menunjukkan relasi koruptif DPR-pengusaha.

Dalam jangka panjang kita sepertinya perlu menata ulang kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan kita. Sebagai langkah represif, KPK harus mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan politisi partai akhir-akhir ini agar tidak muncul kesan perkara ini sekadar tekanan terhadap sejumlah partai yang dinilai menyudutkan pemerintah dalam kasus Century.

Parpol sudah saatnya membersihkan diri dari koruptor. Parpol tidak boleh melindungi anggotanya yang tersandung korupsi. Dalam konteks ini kita harus memberi apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan tidak akan membarter kasus Century dengan perkara korupsi yang menimpa politikus PDIP. Kita juga patut memberi apresiasi kepada Sekjen PKS Anis Matta yang menyatakan tidak akan melindungi Misbakhum jika memang terlibat kasus L/C fiktif.

Vino Siregar
Pemerhati Masalah Politik dan Sosial
Jl.Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Email: vino_siregar@plasa.com

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: