Patutkah Koruptor Kita Manjakan

Posted on April 30, 2010. Filed under: Artikel Opini |

Demokrasi – Mereka, para koruptor itu–entah dengan kekuasaan, entah dengan uangnya–menikmati seluruh privilege untuk memuaskan nafsu keserakahan mereka. Mereka mengikat uang dan kekuasaan dalam sebuah jejaring persiasatan yang sekarang dikenal dengan mafia.
Ketika mereka kemudian ditangkap dan diperiksa, mereka kembali menikmati privilege itu. Mereka diperiksa di ruang khusus, oleh penyidik khusus, dan keluar-masuk melalui pintu khusus pula.

Kalau mereka sial, masuklah ke penjara. Tetapi, di sana mereka menikmati pula keistimewaan: tidak dicampur dengan penjahat lain. Kenikmatan duniawi tetap disuguhkan. Seorang Arthalita, misalnya, menyulap ruang penjara dengan uang sendiri untuk memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan yang dikehendaki.

Privilege yang dinikmati koruptor itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi tidak pernah surut, bahkan bertambah dalam skala dan jumlah di tengah retorika perang terhadap korupsi. Elitisme kejahatan yang diperlihatkan negara menguburkan efek jera.

Penjara sekarang ini, terutama kepada para koruptor, telah menghilangkan banyak sekali dimensi menghukum dan diganti oleh dimensi kemanusiaan dan pemanjaan. Padahal semua tahu, tatkala seseorang dimasukkan ke dalam penjara karena kejahatan yang dilakukan, orang itu kehilangan sejumlah haknya.

Dalam rangka terus memuliakan koruptor, pemerintah mendirikan penjara khusus koruptor di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta. Penjara khusus berlantai tiga itu lebih nikmat jika dibandingkan dengan penjara yang dihuni para terhukum lainnya.

Salah satu alasan dibangun penjara khusus koruptor adalah untuk memenuhi standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasan itu makin memperjelas diskriminasi negara terhadap terhukum nonkorupsi.

Bila alasannya untuk memenuhi standar PBB, mengapa tidak didahulukan para terhukum kelas maling ayam yang bertumpuk-tumpuk dalam satu ruang sempit seperti barang mati?

Para koruptor itu sesungguhnya tidak membutuhkan prioritas pemenuhan standar PBB karena di penjara yang diurus dengan semangat korup, para koruptor dengan uangnya tetap bisa membeli dan membayar kenikmatan dan kenyamanan. Semua orang mengetahui hal itu.

Korupsi akan sulit diperangi selama negara tidak memiliki komitmen untuk menghukum seberat-beratnya para koruptor. Indonesia sekarang sedang mengubah persepsi terhadap koruptor dari penjahat menjadi pahlawan. Korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai kejahatan, tetapi kebajikan.

Selama penjara tidak memperlihatkan aspek sebagai lembaga yang menghukum dan menakutkan, selama itu kejahatan, terutama korupsi, tidak akan surut. Celakanya, negara justru ngotot memelihara elitisme kejahatan.

Toni Nasution
Aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Yogyakarta
Jalan Gejayan CT X No. 81 – Sleman Yogyakarta
Email: toni_nasutions@yahoo.com

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: