Malaysia Terbukti Lebih Tegas Soal Terorisme

Posted on Mei 26, 2010. Filed under: Contact |

Bisa dikatakan, ketentuan yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dianggap masih lemah, karena Polri hanya berhak menahan orang yang dicurigai terlibat tindak pidana terorisme dalam jangka waktu tujuh hari.
Maka dari itu, membandingkan penerapan ketentuan hukum antara Malaysia dan Indonesia terkait penanganan terorisme dan tindak kejahatan lainnya yang mengancam negara, para elite politik dan praktisi hukum di Indonesia harusnya lebih banyak belajar dengan negara Malaysia atau Singapura.

Akibat keberadaan ketentuan UU No.15 tahun 2003 yang masih dianggap lemah, mengakibatkan kinerja Polri kurang optimal, kondisi itulah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mewacanakan revisi terhadap UU No. 15/2003, khususnya terhadap pasal-pasal yang belum optimal tersebut, salah satu contohnya adalah bahwa Polri harus melepaskan tersangka apabila tidak memiliki bukti yang kuat.

Untuk menunjang pemberantasan terorisme, Komisi I DPR RI saat ini sebetulnya juga cukup responsif dengan kemampuannya mengusulkan draf RUU Intelijen yang merupakan ketentuan hukum bidang intelijen dalam rangka melindungi keamanan negara, dimana kesemuanya itu diharapkan bersinergi dalam pemberantasan terorisme.

Sementara itu, sebagian pihak masyarakat masih apriori atas upaya revisi ketentuan UU No.15/2003 dan pembahasan draf RUU Intelijen tersebut, karena dikhawatirkan oknum aparat akan “over acting” dalam melakukan operasi intelijen dengan main tembak terhadap anggota masyarakat yang dicurigai teroris, tanpa memperhatikan HAM sama sekali.

Suatu hal yang wajar, publik masih ketakutan atau trauma atas ketentuan hukum terkait teroris dan intelijen bila jadi diterapkan, karena akan langsung mengusik trauma psikologis masyarkat, sebagai dampak penerapan pasal karet UU Subversif pada era Orde Baru dahulu.

Kondisi politik saat ini jauh berbeda dengan era zaman Orde Baru, maka sesungguhnya masyarakat juga tidak perlu khawatir atas rencana revisi UU No.15/2003 oleh pemerintah dan proses pembahasan RUU Intelijen oleh DPR RI kalau dipandang untuk lebih mengedepankan keselamatan negara dan masyarakat itu sendiri, asalkan masih tetap mengedepankan nilai Hak Azasi Manusia.

Penguatan hukum atas upaya pemberantasan terorisme tentu dalam rangka mendeteksi secara dini atas segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan engara, dengan tetap disertai pengumpulan bukti yang otentik, sehingga dapat dicegah jatuhnya korban terorisme.

Sekali lagi, dari segi penegakan hukum, terbukti Malaysia jauh lebih keras dalam menindak tegas pelaku terorisme, sehingga wajar para pelaku terorisme “masuk” ke Indonesia yang dianggap lemah atau longgar dalam penegakan hukumnya.

Syahnan Rajasati
Jl. Wahid Hasyim, Medan Baru,
Kota Medan, Sumut
srajasati@gmail.com

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: