Archive for Mei, 2010
Hak Menyatakan Pendapat Ganggu Kinerja Pemerintah
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Kosasih, mengatakan penggalangan hak menyatakan pendapat yang digulirkan oleh sejumlah anggota DPR dinilai hanya bertujuan untuk mengganggu kerja pemerintah. Pihaknya yakin tujuan mereka menggalang dukungan hanya untuk mengganggu pemerintah. Sebab, mungkin ujungnya adalah pemakzulan. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Menyoal Kepergian Sri Mulyani
Sejak 1 Juni 2010 mendatang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal hijrah menempati jabatan barunya yakni managing director Word Bank, di Wasingthon DC, AS. Dengan menerimanya tawaran untuk menduduki salah satu jabatan direktur di Bank Dunia ditunjuk langsung oleh penasehat utama Bank Dunia Robert Zoellick, otomatis jabatan menteri keuangan saat ini yang diembanya harus ditinggalkan dan permohonan mundurnya sebagai menteri keuangan juga telah mendapatkan persetujuan oleh presiden. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Janganlah Bentrokan Menjadi Infoteinment Murahan
Sungguh suatu kejadian yang membuat bulu roma menjadi merinding. Bentrok terjadi seperti beruntun, di mana-mana, meninggalkan kerusakan, dan korban. Perilaku keras, nyaris bengis, tidak berperikemanusiaan terlihat nyata dalam setiap bentrokan. Kejadian itu dipertontonkan secara masif oleh media, terutama televisi, kerusuhan-kerusuhan itu jadi tontonan menarik tanpa ada sensor. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Mewujudkan Cita-Cita Ki Hadjar Dewantara
Pendidikan Indonesia sudah melenceng jauh dari harapan dan cita-cita bapak pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan Indonesia harus kembali pada model pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar, yakni pendidikan yang bisa dinikmati oleh semua rakyat. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Menyesalkan Aksi Anarkhis Mahasiswa Unhas
Aksi ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar berakhir ricuh, Selasa 11 Mei 2010. Aksi mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Anti Kekerasan Akademik (Somasi) ini menuntut pencabutan skorsing terhadap tiga mahasiswa Teknik Geologi. Awalnya aksi berlangsung aman. Namun sekitar 30 menit kemudian, aksi berubah menjadi anarkis. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Belajar Dari Kongres Partai Demokrat
Banyak partai di Indonesia yang selalu memanfaatkan popularitas dengan mengenyampingkan regenarasi. Tokoh-tokoh muda masih berada dibayang-bayang generasi lebih senior dan regenerasi kepemimpinan partai politik menjadi lemah. Tetapi, dalam Kongres Partai Demokrat kemarin membuktikan bahwa regenerasi partai politik berjalan. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Perlukah Komisi Pemberantasan Terorisme?
Gencarnya penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku teror di Indonesia akhir-akhir ini, seperti di Aceh, di Pamulang, di Pejaten (Pasar Minggu), Cikampek, Kerawang dan Sukoharjo oleh aparat Polri, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sasaran terorisme. Apresisasi positif patut diberikan kepada Densus 88 antiteror dan aparat intelijen terkait yang siang-malam bekerja keras memburu para teroris. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Patutkah Koruptor Kita Manjakan
Mereka, para koruptor itu–entah dengan kekuasaan, entah dengan uangnya–menikmati seluruh privilege untuk memuaskan nafsu keserakahan mereka. Mereka mengikat uang dan kekuasaan dalam sebuah jejaring persiasatan yang sekarang dikenal dengan mafia. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Atur dan Awasi Kinerja Intelijen
Intelijen sebagai sebuah institusi negara sudah semestinya dapat diatur, dilindungi sekaligus dikontrol perilakunya dengan undang-undang. Insan intelijen bukan manusia super yang seenaknya dapat menabrak rambu-rambu HAM dengan “berlindung” pada kepentingan bangsa dan negara. Maka, segala tindak-tanduknya yang mengatas-namakan negara harus diatur dan bisa dikontrol. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Malaysia Terbukti Lebih Tegas Soal Terorisme
Bisa dikatakan, ketentuan yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dianggap masih lemah, karena Polri hanya berhak menahan orang yang dicurigai terlibat tindak pidana terorisme dalam jangka waktu tujuh hari. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )
Simpul Demokrasi 