Pustaka Wacana
Hak Menyatakan Pendapat Ganggu Kinerja Pemerintah
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Kosasih, mengatakan penggalangan hak menyatakan pendapat yang digulirkan oleh sejumlah anggota DPR dinilai hanya bertujuan untuk mengganggu kerja pemerintah. Pihaknya yakin tujuan mereka menggalang dukungan hanya untuk mengganggu pemerintah. Sebab, mungkin ujungnya adalah pemakzulan. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Menyoal Kepergian Sri Mulyani
Sejak 1 Juni 2010 mendatang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal hijrah menempati jabatan barunya yakni managing director Word Bank, di Wasingthon DC, AS. Dengan menerimanya tawaran untuk menduduki salah satu jabatan direktur di Bank Dunia ditunjuk langsung oleh penasehat utama Bank Dunia Robert Zoellick, otomatis jabatan menteri keuangan saat ini yang diembanya harus ditinggalkan dan permohonan mundurnya sebagai menteri keuangan juga telah mendapatkan persetujuan oleh presiden. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Janganlah Bentrokan Menjadi Infoteinment Murahan
Sungguh suatu kejadian yang membuat bulu roma menjadi merinding. Bentrok terjadi seperti beruntun, di mana-mana, meninggalkan kerusakan, dan korban. Perilaku keras, nyaris bengis, tidak berperikemanusiaan terlihat nyata dalam setiap bentrokan. Kejadian itu dipertontonkan secara masif oleh media, terutama televisi, kerusuhan-kerusuhan itu jadi tontonan menarik tanpa ada sensor. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Mewujudkan Cita-Cita Ki Hadjar Dewantara
Pendidikan Indonesia sudah melenceng jauh dari harapan dan cita-cita bapak pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan Indonesia harus kembali pada model pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar, yakni pendidikan yang bisa dinikmati oleh semua rakyat. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Belajar Dari Kongres Partai Demokrat
Banyak partai di Indonesia yang selalu memanfaatkan popularitas dengan mengenyampingkan regenarasi. Tokoh-tokoh muda masih berada dibayang-bayang generasi lebih senior dan regenerasi kepemimpinan partai politik menjadi lemah. Tetapi, dalam Kongres Partai Demokrat kemarin membuktikan bahwa regenerasi partai politik berjalan. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Perlukah Komisi Pemberantasan Terorisme?
Gencarnya penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku teror di Indonesia akhir-akhir ini, seperti di Aceh, di Pamulang, di Pejaten (Pasar Minggu), Cikampek, Kerawang dan Sukoharjo oleh aparat Polri, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sasaran terorisme. Apresisasi positif patut diberikan kepada Densus 88 antiteror dan aparat intelijen terkait yang siang-malam bekerja keras memburu para teroris. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Patutkah Koruptor Kita Manjakan
Mereka, para koruptor itu–entah dengan kekuasaan, entah dengan uangnya–menikmati seluruh privilege untuk memuaskan nafsu keserakahan mereka. Mereka mengikat uang dan kekuasaan dalam sebuah jejaring persiasatan yang sekarang dikenal dengan mafia. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Atur dan Awasi Kinerja Intelijen
Intelijen sebagai sebuah institusi negara sudah semestinya dapat diatur, dilindungi sekaligus dikontrol perilakunya dengan undang-undang. Insan intelijen bukan manusia super yang seenaknya dapat menabrak rambu-rambu HAM dengan “berlindung” pada kepentingan bangsa dan negara. Maka, segala tindak-tanduknya yang mengatas-namakan negara harus diatur dan bisa dikontrol. (lebih…)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )
Demokrasi – Ada apa dengan negeri ini? Begitu mudahnya terjadi amuk massa. Hanya kurang dari dua bulan, tiga kali terjadi kerusuhan di tiga daerah berbeda. Awal Maret Makassar rusuh karena bentrokan antara mahasiswa dan polisi, kemudian 14 April aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta bentrok dengan masyarakat di kompleks makam Mbah Priok, di Koja, kemudian Kamis (22/4) buruh perusahaan galangan kapal PT Drydock World Graha Naninda, Tanjung Uncang, Batam, mengamuk karena merasa dihina atasan berkewarganegaraan asing. (lebih…)
Menyaksikan Pilkada Jaman Edan
Demokrasi – Masyarakat yang sebenarnya semakin dewasa dan pintar dalam berpolitik, justru saat ini semakin dibodohi oleh parpol yang nekat mengusung balon-balon kepala daerah tanpa mempertimbangkan syarat kualitas, dedikasi, intelektual, leadership. Apa jadinya, kalau artis –artis panas seperti Julia Perez, Ayu Ashari dan Maria Eva terpilih sebagai kepala daerah, bisa dikatakan sebuah kemunduran politik di Indonesia. (lebih…)
Budaya Latah Masyarakat Dalam Kasus Susno
Demokrasi – Berawal dari dari kasus pasca pertikaiannya dengan KPK, kedatangan Susno yang menggunakan seragam dinas saat menjadi saksi persidangan Antasari, dan penonaktifan Susno sebagai orang nomor dua dalam jajaran Polri. (lebih…)
Koruptor Sama Dengan Pengkhianat Negara
Demokrasi – Belakangan ini di beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik selalu saja masih memberitakan tentang adanya mafia hukum. Apalagi semenjak kasus pegawai pajak, Gayus Tambunan muncul di permukaan yang menjadi bulan-bulanan pers. (lebih…)
Hukuman Mati Bagi Koruptor Tidak Melanggar HAM
Demokrasi – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat mengajar mata kuliah tata negara di Surabaya, Minggu (18/4/2010), mengatakan vonis hukuman mati kepada koruptor sebagai bagian dari upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, secara konstitusi sudah diperbolehkan dan dijamin tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). (lebih…)
Patutkah Koruptor Kita Manjakan
Demokrasi – Mereka, para koruptor itu–entah dengan kekuasaan, entah dengan uangnya–menikmati seluruh privilege untuk memuaskan nafsu keserakahan mereka. Mereka mengikat uang dan kekuasaan dalam sebuah jejaring persiasatan yang sekarang dikenal dengan mafia. (lebih…)
Pegawai Terlibat Markus Harus Dipecat
Demokrasi – Anggota DPR Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar mengatakan sanksi-sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan instansi lainnya kepada puluhan orang yang diduga terlibat dalam penggelapan pajak tidaklah cukup, tetapi harus diberikan hukuman badan penjara, bahkan hukuman mati. Korupsi dan penggelapan pajak yang merugikan negara triliunan rupiah tidak cukup diselesaikan dengan sanksi administratif, tetapi harus mendapat ganjaran penjara atau bahkan hukuman mati. (lebih…)
« Entri Sebelumnya
Simpul Demokrasi 